Breaking News

Jangan Pilih Bulu Usut Korupsi E-KTP, KPK Didesak Geber Keterlibatan Politisi Golkar

Jangan Pilih Bulu Usut Korupsi E-KTP, KPK Didesak Usut Politisi Golkar.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta bertindak jujur dengan terus mengusut keterlibatan para politisi parpol didala kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektorik atau E-KTP.

 

Koordinator Front Aktivis Anti Mafia (Fakta) Iskandar menyampaikan, penyumbang tindak pidana korupsi terbesar di Indonesia adalah para politisi Parpol yang bercokol di Gedung Parlemen, Senayan.

 

Menurut Iskandar, selama ini uang negara yang dirampok oleh para politisi korup itu sudah tak terhitung jumlahnya, saking banyaknya.

 

“Perilaku korup seperti ini harus dilawan dan harus diberantas sampai ke akarnya, termasuk mengungkap tabir di balik skandal kejahatan korupsi E-KTP yang diduga merugikan keuangan negara 2,3 triliun rupiah,” tutur Iskandar saat memimpin aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (07/02/2018).

 

Dalam aksi yang digelar itu, Fakta juga meminta KPK untuk tidak pilih bulu mengusut tuntas mega korupsi E-KTP, yang secara nyata sudah menyebut nama politisi Partai Golkar Melkias Marcus Mekeng terlibat dan menerima uang hingga 1,4 juta dolar Amerika.

 

“Angka tersebut cukup fantastis dan skandal ini diduga melibatkan aktor penting di tubuh Partai Golkar, yaitu Melchias Marcus Mekeng . Dia disebut mendapat kucuran dana dari korupsi e-KTP selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ketika itu dan menerima uang 1,4 juta dollar amerika,” ujar Iskandar.

 

Uang tersebut diberikan Andi Agustinus alias Andi Narogong kepada Mekeng. Selain kepada Mekeng, uang juga diberikan dua Wakil Ketua Banggar lainnya, yaitu Mirwan Amir dan Olly Dondokambey masing-masing 1,2 juta dollar Amerika Serikat, serta Tamsil Lindrung sebesar 700.000 dollar Amerika Serikat.

 

Dikatakan Iskandar, hal itu terungkap dalam surat dakwaan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

 

“Artinya, Mekeng diduga kuat terlibat aktif, apa lagi dia menjabat sebagai Ketua Banggar. KPK tidak boleh tinggal diam dan harus kejar, karna Mekeng salah satu aktor penting yang ikut terlibat dan menikmati uang haram dari hasil kejahatan korupsi E-KTP tersebut,” ujarnya.

 

Dia pun mengingatkan agar Partai Golkar jangan diisi oleh kader-kader korup seperti Mekeng.

 

“Apa lagi, Golkar sekarang mengusung tagline Golkar bersih. Maka Golkar harus menunjukan komitmen sebagai partai yang bersih,” ujarnya.

 

Dikatakan Iskandar, salah satu cara terbaik untuk menghindari persepsi buruk dari masyarakat terhadap Golkar adalah dengan memastikan bahwa tidak ada lagi pembusukan di internal partai seperti elitnya yang korupsi seperti yang dilakukan Mekeng.

 

“Jangan sampai Golkar di-cap oleh publik sebagai partai pelindung koruptor dan partai juara korupsi,” ujarnya.

 

Iskandar mengingatkan, sampai saat ini publik pun masih mendukung KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dia berharap, KPK segera membongkar kejahatan Mekeng dan kawan-kawannya.

 

“Ekspektasi publik terhadap KPK sangat tinggi untuk memberantas korupsi di Indonesia,” ujarnya.

 

Iskandar mengingatkan, KPK untuk tetap menjaga independensinya dan tidak pilih bulu dalam memberantas korupsi E-KTP.

 

“KPK harus selalu independesinya dan menghindari kepentingan politik tertentu. KPK tidak boleh tebang pilih dalam memberantas kejahatan korupsi. Rakyat sudah muak atas perilaku politisi korup seperti seperti Mekeng,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*