Breaking News

Halo.. Jangan Merasa Sukses, Persoalan Perpanjangan Kontrak Freeport Belum Selesai, Tidak Lebih Baik Dari Zaman Soeharto

Jangan Merasa Sukses, Halo Persoalan Perpanjangan Kontrak Freeport Belum Selesai, Tidak Lebih Baik Dari Zaman Soeharto, Jokowi Diminta Ambil Langkah Tegas.

Presiden Jokowi diminta menghentikan aksinya melakukan penguluran waktu untuk terus melakukan perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia. Selain hanya menguntungkan Jokowi sendiri, perpanjangan kontrak itu tidak memiliki manfaat nyata bagi Rakyat Indonesia.

Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra mengatakan, kesepakatan dengan Freeport yang diinisiasi oleh Sri Mulyani tanggal 29 Agustus 2017 lalu, tidak lebih baik dari Kontrak Karya (KK) tahun 1991 di zaman Suharto.

“Tidak lebih baik dari era Soeharto,” ujar Gede Sandra, Senin (04/09/2017).

Dia merinci, soal divestasi, KK 1991 juga sudah membicarakan tentang divestasi saham 51% untuk Indonesia harus selesai pada tahun 2021.

Bahkan, menurut dia, era Soeharto lebih baik. “Karena menurut KK 1991 divestasi saham dapat dilakukan dengan opsi berdasarkan harga pasar saham yang berlaku di Bursa atau sesuai dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Jadi, lanjut dia, tidak harus dijual sesuai harga pasar, seperti yang telah disepakati Sri Mulyani dengan Richard Adkerson tanggal 29 Agustus 2017. Freeport kembali melakukan waprestasi dalam hal divestasi karena tidak melakukan pelepasan secara aturan yang disepakati dalam KK 1991. Yaitu sebesar 10% hingga 1996, dan 2,5% setiap tahun sejak 2001 hingga memenuhi 51% bagian Negara Indonesia sebelum tahun 2021 (Hal 78-79, Pasal 24 Kontrak Karya PT Freeport Indonesia 1991).

Apalagi, kata Gede Sandra, mengenai pembangunan Smelter pun tidak konkrit. Soal pembangunan Smelter, lanjut dia, di dalam KK 1991 menyatakan bahwa pembangunan smelter, fasilitas peleburan dan pemurnian tembaga, harus sudah terbangun lima tahun setelah KK 1991 ditandatangani.

“Atau dengan kata lain, pada tahun 1996 harusnya sudah ada smelter di Indonesia,” ujarnya.

Karena itulah, Gede Sandra menilai, kontrak yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan PT Freeport Indonesia tidak jauh beda dengan Kontrak Karya yang dilakukan di zaman Orde Baru.

“Kita sepakati sekarang di 2017, lima tahun lagi di tahun 2022 pembangunan smelter sudah harus selesai. Tapi mengingat telah terjadi wanprestasi Freeport untuk menyelesaikan pembangunan smelter selama 21 tahun, yang mana smelter seharusnya sudah terbangun sejak 1996. Lah, bukankah harusnya pemerintah sekarang berkebijaksanaan lebih tegas ke depan,” tantang Gede.

Dia mengingatkan, pembangunan smelter di Gresik tidak sesuai kualifikasi yang disepakati KK 1991, karena hanya berkapasitas 30% dari total produksi Freeport.

“Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah menyampaikan bahwa penerimaan Negara itu besar. Pemerintah memiliki potensi pendapatan negara sangat besar dari Freeport, itu berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK. Namun kalau seperti sekarang, ya kita tidak tahu lagi,” ujarnya.

Dia malah mengungkapkan, BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penerapan kontrak karya Freeport tahun anggaran 2013 hingga 2015 menemukan enam pelanggaran lingkungan yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 185 triliun.

“Kami sih tidak yakin Sri Mulyani mampu menindaklanjuti laporan BPK ini dan kemudian mendapatkan tambahan penghasilan negara. Harus ada pejabat Jokowi yang lebih pintar dan berani dalam menekan Freeport. Setidaknya pejabat itu harus yang sekelas Rizal Ramli,” ujarnya.

Seperti diketahui, Rizal Ramli pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sempat berhasil menekan Freeport menyepakati untuk memberikan 5 miliar dollar amerika tahun 2001–yang bila dikonversi kurs saat ini sebesar Rp 65 triliun.

“Hanya sayang kesepakatan ini tidak ditindaklanjuti rezim setelah pemerintahan Gus Dur,” ujar Gede Sandra.

Tentang pajak, lanjut dia, juga tidak seharusnya Indonesia didikte oleh Freeport. Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki aturan hukum tentang perpajakannya sendiri yang harus dihormati oleh pihak manapun, termasuk oleh Freeport.

Menurut Gede, bila benar-benar mematuhi perundangan, sebenarnya Jokowi masih punya waktu hingga tahun 2019 untuk melakukan perpanjangan kontrak Freeport.

“Ya, baik di KK 1991 maupun UU Minerba 2009 sebenarnya mengindikasikan, bahwa kontrak Freeport dapat diperpanjang selambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak Freeport tahun 2021, yaitu pada tahun 2019,” katanya.

Justru, kata dia, pemerintahan Jokowi terburu-buru melakukan perpanjangan kontrak Freeport di 2017 ini. Mengapa?

“Karena banyak keuntungan politik dan ekonomi yang akan didapat Jokowi dari mengulur waktu hingga ke 2019. Secara ekonomi, bila diundur kesepakatan akhirnya hingga 2019, harga saham Freeport pasti akan lebih rendah dari sekarang dan Indonesia dapat membelinya lebih murah. Kita tidak akan tahu akan terjadi apa selama dua tahun ini,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, bila seandainya tidak ada kesepakatan di tahun 2019, dan akhirnya batas waktu lewat, Republik Indonesia bahkan dapat memperoleh hak mengelola sisa tambang Grasberg dengan tanpa membeli selembar saham pun.

“Alias gratis. Secara politik, bila mengundur kesepakatan hingga 2019, Jokowi dapat menghindari gebukan dari publik yang kecewa atas kesepakatan awal 29 Agustus 2017,” ujarnya.

Dan kemudian selamat di Tahun Politik 2018. Selain itu dengan mengulur hingga 2019, Jokowi dapat saja bermanuver politik menarik dukungan publik dengan mengobarkan nasionalisme dalam hal perpanjangan Freeport.

“Daripada membiarkan manuver semacam ini dilakukan lawannya di 2019 nanti. Bukankah ini adalah keahlian Jokowi, mengulur waktu, menunggu momentum. Bila ada menteri seperti Sri Mulyani yang seperti kesusu untuk memperpanjang kontrak Freeport, ya mbok dicuekin saja dulu, Pak Presiden. Bila yang bersangkutan terus mendesak dan terus mendesak, ya tinggal di-reshuffle saja. Gitu aja koq repot,” pungkas Gede Sandra.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa renegosiasi PT Freeport Indonesia dengan pemerintah harus menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar. Ia mengatakan amanat renegosiasi itu tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

“Segala macam term, pakai nama yang enggak keruan, saya enggak peduli. Pokoknya yang masuk ke kantong negara harus lebih banyak dari kemarin. Itu posisi pemerintah. Dan ini sedang diformulasikan,” ujar Sri Mulyani saat berkunjung ke kantor Tempo, pekan lalu.

Renegosiasi pemerintah dengan Freeport dilakukan sejak Mei 2017 lalu. Saat itu tim perundingan yang dipimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyepakati empat poin: kelanjutan operasi setelah kontrak karya (KK) berakhir, kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), kewajiban pelepasan saham, serta stabilitas investasi jangka panjang. Freeport juga harus bersedia beralih wadah operasi dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Menteri Energi Ignasius Jonan melaporkan, perundingan sudah menyepakati nasib kelanjutan operasi dan kewajiban pembangunan smelter. Pembahasan dua isu sisanya berlanjut di Kementerian Keuangan.

Sri mengatakan, perundingan divestasi hanya berkutat pada soal skema pelepasan saham. Perihal besarannya, yaitu 51 persen, menjadi kewajiban Freeport sebagaimana tertera dalam kontrak karya. Saat ini perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut hanya bersedia melepas 30 persen saham. Kewajiban pelepasan dianggap Freeport sudah berkurang karena mereka mulai mengucurkan modal tambang bawah tanah.

Freeport meminta kewajiban fiskal bersifat tetap. Juru bicara Freeport, Riza Pratama, mengatakan perusahaan menginginkan stabilitas investasi untuk operasi jangka panjang.

“Kami enggak apa bayar tinggi, tapi jumlahnya tetap. Kami sudah membayar pajak lebih tinggi dibanding badan usaha lainnya,” ujar Riza.

Sementara itu, pemerintah menginginkan kebijakan fiskal PT Freeport Indonesia tidak berlaku khusus, melainkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sri mengatakan sedang menyusun penawaran kewajiban fiskal yang lebih menguntungkan negara. Formula itulah yang akan disodorkan pemerintah kepada Freeport.

“Kami melakukan simulasi. Kalau tetap KK, begini kewajibannya. Kalau IUPK, akan seperti itu,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*