Breaking News

Jangan Dipolitisir, Hilangnya Dokumen Hasil TGPF Kasus Pembunuhan Munir Harus Diproses Hukum

Tegakkan Hukum, Dokumen TPGF Jangan Dipolitisir.

Hilangnya dokumen hasil Tim Pencari Fakta (TPF) dalam pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir diminta agar tidak dipelintir dan tidak dipolitisir untuk urusan-urusan yang malah melanggar hukum.

 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menyampaikan, semua pihak harus menghromati proses hukum sehingga tidak saling serang menyerang mengenai polemik ini.

 

Dia juga berharap, aparat kepolisian segera turun tangan melakukan penyelidikan sampai dokumen TPF Munir itu kembali ditemukan.

 

“Hilangnya dokumen hasil TPF Munir di Sekneg  jangan terus kangsung menjadi sebuah polemik untuk menuduh seseorang menjadi pelaku  pembunuhan Munir. Ini harus didudukan secara jelas, sebab yang dipersoalkan sekarang adalah hilangnya dokumen hasil TPF pembunuhan Munir ketika pihak keluarga Munir meminta pada Sekneg untuk membuka hasil Temuan TPF terkait pembunuhan Munir dan itu atas putusan Komisi Informasi Publik yang memenangkan gugatan terhadap Sekneg untuk meminta dokumen hasil TPF Pembunuhan Munir tersebut,” ujar Arief Poyuono, di Jakarta, Kamis (27/10/2016).

 

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini mengatakan, hilangnya dokumen tersebut jelas menjadi tanggung jawab utama sekretariat Negara. “Dan ada konsekwensi hukumnya jika Sekneg tidak bisa menyediakan dokumen tersebut, karena dokumen tersebut masuk dalam kriteria dokumen Negara,” ujarnya.

 

Karena itu, lanjut Arief, tak elok kalau akibat hilangnya dokumen tersebut lalu banyak pendapat yang mengatakan bahwa Hendropriyono ( Mantan Kepala BIN ) sebagai salah satu pelaku pembunuhan Munir tersebut, jika tidak ada proses yang sesuai hukum.

 

“Apalagi sudah ada putusan hukum terkait parameters pelaku pembunuhan Munir seperti Policarpus dan Mantan pejabat BIN Muhdi PR. Yang mana Muhdi PR dinyatakan oleh hukum tidak terlibat dan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Munir,” ujarnya.

 

Nah untuk itu, lanjut dia, lebih baik jangan dulu berkomentar dan menduga-duga bahwa mantan Kepala BIN Hendropriyono sebagai tokoh yang terlibat dalam pembunuhan Munir. “Kasian, jangan seorang yang tidak terlibat sudah diopinikan sebagai orang terlibat. Mari kita hormati hukum karena negara kita negara hukum,” ujarnya.

 

Agar semua menjadi terang benderang, lanjut Arief, terkait pembunuhan Munir yang merupakan sebuah kejahatan Demokrasi dan Kemanusian, maka proses-proses hukum yang terukur dan terbuka perlu dilakukan.

 

“Jadi, sebaiknya jangan beropini yang tidak jelas tanpa bukti yang akhirnya nama seseorang jadi tercoreng dimuka umum,” katanya.

 

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian  agar proaktif untuk mengusut hilangnya dokumen berisi temuan Tim Pencari Fakta (TPF) dalam kasus meninggalnya aktivis pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Munir.

 

Petrus Selestinus menyampaikan, langkah kepolisian untuk segera menemukan kembali dokumen temuan TPF Kematian Munir yang hilang, merupakan langkah yang tepat.

 

Menurut Petrus, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak boleh bersikap pasif dengan menunggu perintah Presiden Jokowi atau menunggu lapaoran masyarakat untuk mengambil tindakan. Kepolisian, lanjut dia, harus menemukan kembali dan menyelidiki sebab-sebab hilangnya dokumen hasil investigasi TPF kematian Munir itu.

 

“Karena bagaimanapun peristiwa dimana temuan hasil investigasi TPF kematian Munir yang tidak pernah diumumkan bahkan dokumennya dinyatakan hilang patut diduga sebagai tindak pidana baru, yaitu menggelapkan dokumen negara guna melindungi pelaku lain, sehingga perlu ada pertanggungjawaban pidana, terlebih-lebih dengan tidak diumumkan hasil Investigasi Tim Pencari Fakta ke publik,” ujar Petrus di Jakarta.

 

Malahan, lanjut Petrus, sekarang dokumen TPF dinyatakan hilang harus dianghap sebagai upaya melindungi pelaku lain dengan cara mempersulit kerja penyidik. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak boleh meremehkan persoalan dokumen TPF yang hilang.

 

“Cukup dengan meminta file yang masih dimiliki oleh mantan anggota TPF sebagai file milik pribadi sebagai pengganti dokumen TPF  yang hilang. Mengapa? Karena bagaimanapun dokumen hasil investigasi TPF kematian Munir yang sudah diserahkan dan diterima oleh Presiden SBY ketika itu adalah sebagai dokumen negara yang mempunyai nilai sejarah sekaligus memiliki kekuatan bukti autentik sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menegakan hukum pidana,” tutur Petrus.

 

Mantan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini mengingatkan, pemerintah  jangan hanya melakukan pencarian dokumen yang hilang itu dengan cara-cara yang standar atau biasa saja. Mesti ada upaya serius dan tidak biasa untuk mendapatkan kembali dokumen yang hilang itu.

 

“Tidak boleh melakukan pencarian terhadap dokumen hasil investigasi TPF kematian Munir yang diduga hilang atau dihilangkan itu hanya melalui mekanisme pencarian yang biasa, melainkan harus dengan mekanisme pro-justitia untuk Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polri,” ujarnya.

 

Menurut Petrus, langkah itu diperlukan  guna  mengetahui sebab-sebab mengapa dokumen negara yang sangat penting itu tidak pernah diumumkan ke publik oleh Presiden SBY dan mengapa tidak tersimpan di Sekneg.

 

“Apakah ada motif politik dan ada unsur kejahatan politik baru di dalamnya demi melindungi pelaku lain? Atau hanya sekedar kelalaian biasa? Ini harus ada pertanggungjawaban kepada publik karena sudah menjadi hak publik untuk mengetahui pasca putusan KPI,” ujarnya.

 

Sebagai dokumen negara hasil investigasi Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh negara,  lanjut dia, untuk mengungkap motif, sebab-sebab kematian dan fakta-fakta tentang siapa-siapa yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Munir,  maka hasil investigasi TPF kematian Munir itu seharusnya langsung diumumkan oleh Presiden SBY kepada publik dan diserahkan kepada instansi Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti dalam suatu proses hukum lebih lanjut.

 

Namun yang terjadi justru hasil investigasi TPF kematian Munir tidak pernah diumumkan kepada publik, tidak pernah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

 

“Malahan dokumen TPF itu ternyata  tidak tersimpan sebagai dokumen negara di Sekneg,” ujarnya.

 

Menurut Petrus, ada 3 (tiga) kesalahan  pemerintah di masa  SBY sebagai Presiden dalam hal ini, yakni, pertama,  tidak mengumumkan temuan hasil investigasi TPF kematian Munir ke publik; kedua,  tidak segera menyerahkan dokumen hasil investigasi TPF kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan suatu penyelidikan dan penyidikan secara pro-justitia dan ketiga, dokumen hasil investigasi TPF kematian Munir harus disimpan kembali sebagai dokumen negara di Sekneg  setelah selesai digunakan untuk proses hukum,  guna mengungkap kebenaran tentang sebab-sebab kematian Munir dan siapa-siapa saja yang diduga sebagai pelaku dan aktor intelektualnya.

 

“Dengan demikian maka dokumen TPF itu harus berada dalam perlindungan dengan keamanan tingkat tinggi, karena terkait dengan dugaan keterlibatan oknum Inteligen Negara yang diduga sebagai pelaku perencana dan pelaksana pembunuhan terhadap seorang tokoh aktivis HAM Indonesia  yang mendapat sorotan dunia internasional,” ujar Petrus.

 

Dia meminta agar Polri segera melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap siapa saja yang diduga sebagai pelaku penggelapan dokumen negara. Apakah hilangnya dokumen TPF kematian Munir adalah bagian dari upaya untuk mencoba melindungi secara melawan hukum orang-orang yang diduga sebagai pelaku atau turut serta sebagai pelaku kejahatan pembunuhan terhadap Munir.

 

“Untuk sampai kepada menemukan siapa yang menyembunyikan atau sengaja menghilangkan dokumen TPF dimaksud dan apa motifnya, maka orang pertama yang harus dipanggil guna didengar keterangannya dan dimintai pertanggungjwabannya adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra, Sudi Silalahi dan beberapa anggota TPF yang masih ada,” ujar Petrus.

 

Oleh karena itu, Petrus mengingatkan, Presiden Jokowi dan Kapolri  tidak boleh bersikap kompromistis dan mau ambil gampangnya saja dengan meminta salinan hasil investigasi TPF kasus kematian Munir yang masih disimpan sebagai file pribadi milik mantan anggota TPF.

 

Alasannya, selain karena file itu sebagai milik pribadi sehingga nilainya  bukan lagi sebagai dokumen negara, juga hilangnya dokumen negara yang sangat penting  menyangkut kasus pembunuhan seorang aktivis HAM yang diduga melibatkan oknum aparat Inteligen Negara harus ada yang bertanggung jawab.

 

“Karena negara kita adalah negara hukum, sekaligus untuk membuktikan  semua orang sama di hadapan hukum,” katanya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*