Breaking News

Jangan Biarkan Aset Warga Diserobot Asing, Pemerintah & Lembaga Keuangan Indonesia Harus Beri Perlindungan Hukum

Jangan Biarkan Aset Warga Diserobot Asing, Pemerintah & Lembaga Keuangan Indonesia Harus Beri Perlindungan Hukum.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Lembaga-Lembaga Keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga negara lainnya diminta memberikan perlindungan hukum kepada warga Negara yang aset maupun harta dan keuangannya hendak diserobot pihak asing.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Keuangan Indonesia (LBH Keuangan Indonesia) Henri Lumban Raja mengatakan dalam banyak kasus, asing sering kali bebas berkeliaran dan dengan mudah menguasai aset dan uang warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, keberpihakan negara dan pemerintah maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada warga negara harus tegas dan jelas.

“Banyak warga negara memohonkan perlindungan hukum, dan seharusnya pemerintah, kementerian keuangan, lembaga-lembaga keuangan seperti OJK harus memberikan perlindungan hukum bagi warganya,” tutur Henri Luban Raja, di Jakarta, Rabu (11/07).

Mungkin, lanjut dia, masyarakat juga masih agak sulit memahami bagaimana caranya pihak asing menyerobot dan menguasai aset orang-orang Indonesia.

Karena itu, menurut dia, pemerintah dan negara juga harus memberikan penyuluhan dan penjelasan yang lugas kepada setiap aparatur dan kepada masyarakat agar mampu menghadapi tantangan dan serangan asing yang hendak menguasai aset di Indonesia.

“Termasuk menjelaskan dan menerangkan aturan maupun putusan-putusan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu semua harus difahami masyarakat dan pihak-pihak yang menggelar usahanya di Indonesia,” ujarnya.

Henri menguraikan, contoh konkrit yang bisa dijadikan acuan, seperti yang terjadi pada PT Megatama Citra Mandiri. Perusahaan yang beralamat di Sutera Niaga I No. 29, Komplek Ruko Alam Sutera, Jl Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan itu mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada OJK dan Menteri Keuangan.

“Perlindungan Hukum dimohonkan karena adanya tindakan sewenang-wenang dari Bank Cina yakni Bank Asing yang beroperasi di Indonesia,” ungkap Henri.

Dia mengungkapkan, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch yang berkantor di Tamara Center suite 101, 102, 201 & 1101, Jl Jenderal Sudirman Kav. 24 Jakarta Selatan, malah bersekongkol dengan pihak Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, c.q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang II, yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, untuk mengambilalih dan menguasai aset PT Megatama Citra Mandiri.

Diterangkan Henri, Bank of China atau BOC memohon untuk melaksanakan Lelang Eksekusi melalui Pengadilan Negeri tanpa Putusan Pengadilan. Pihak asing ini hendak menguasai aset dengan perantaraan Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, c.q Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang II.

Aset berupa objek tanah dan bangunan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 9 unit semuanya milik dan an. Tjam Khie Hwa yaitu: 1) SHM No. 48; 2) SHM. No. 24; 3) SHM. No. 20; 4) SHM. No. 01117; 5) SHM. No. 01116; 6) SHM. No. 01115; 7) SHM. No. 01114; 8) SHM. No. 01118; dan 9) SHM. No. 01125, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

“Lah masa pemerintah dan asing malah berkolaborasi mengambil aset PT Mega Citra Mandiri?” katanya.

Kemudian, lanjut Henri, pihak KPKNL Tangerang II pun malah telah mengeluarkan penetapan jadwal lelang pada tanggal 12 Juli 2018.

Ditegaskan Henri, tindakan tersebut tidak mematuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah pada Pasal 126 ayat (1) Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.

“Di mana, saat ini PT Mega Citra Mandiri sedang memblokir seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) sebanyak 9 unit itu,” ujarnya.

Diterangkan Henri, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan.” Kemudian Pasal 3 ayat (2) berbunyi “Pencatatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan: a. dalam rangka perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir.”.

“Untuk mendapatkan Perlindungan Hukum dan Keadilan yang seimbang atas terjadinya tindakan hukum yang sewenang-wenang seperti itu,  maka PT Mega Citra Mandiri perlu mengumumkan kepada khalayak umum hal-hal yang substansial,” ujarnya.

Alhasil,  PT Mega Citra Mandiri pun menyampaikan bahwa pihaknya menggugat Bank Of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 369/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2018 dan hingga melakukan Blokir atas 9 (sembilan) Sertifikat Objek Lelang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (KPKT).

“Selanjutnya KPKT telah mengeluarkan Surat No. 159929/2018 tanggal 5 Juni 2018 sebagai bukti Blokir atas 9 (sembilan) Sertifikat,” ujarnya.

Sehingga, lanjut Henri, dengan adanya gugatan itu, maka guna menghindari konsekwensi hukum yang berat serta berpotensi merugikan baik secara Pidana maupun Perdata di kemudian hari, diperingatkan agar pihak mana pun hendaknya tidak melakukan transaksi berupa apapun.

“Jangan melakukan transaksi apapun yang berhubungan dengan 9 sertifikat objek lelang seperti itu. Tungga saja hingga ada keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” sarannya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*