Breaking News

Jangan Berhenti Hanya di Setnov, KPK Harus Usut Tuntas Keterlibatan Yasonna Laoly Dkk di Kasus Korupsi E-KTP

Jangan Berhenti Hanya di Setnov, KPK Harus Usut Tuntas Keterlibatan Yasonna Laoly Dkk di Kasus Korupsi E-KTP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menggeruduk semua nama yang sudah diperiksa dan telah diproses dalam peradilan dalam kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk Eleketronik atau E-KTP.

 

Politisi Senior Partai Golkar Prof Bomer Pasaribu meminta lembaga anti rasuah itu tidak berhenti dengan kehebohan menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka.

 

“Sebaiknya, mulai mega kasus E-KTP ini, setiap orang terlibat yang diperiksa dan diadili bersikap jujur tijih tibeh atau mati siji mati kabeh,” tutur Bomer Pasaribu, Selasa (21/11/2017).

 

Mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) di era Presiden KH Abdurrahman Wahid itu mengatakan, sudah ada deretan nama yang disebutkan jaksa dalam dakwaanya, di dalam proses persidangan. Karena itu, KPK kini harus simultan menyeret nama-nama itu dalam proses hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi tersebut.

 

Guru Besar Ilmu Pertanian di IPB dan USU ini mengatakan, mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus ini perlu dilakukan agar terjadi pengusutan korupsi tanpa pandang bulu.

 

“Saling ungkapkan sejelas-jelasnya semua yang terlibat tanpa kecuali. Bahkan semua yang delapan enam orang yang disebut  dalam Surat Dakwaan awal harus diusut semua. Kita dukung penuh KPK,” pungkas Bomer Pasaribu.

 

Ketua Bidang Media dan Hubungan Internasional Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (DPP SERINDO) Jhon Roy P Siregar mengatakan, pengusutan kasus korupsi E-KTP harus dilakukan secara simultan. Mengingat tendensi politis yang sangat tinggi dalam pengusutan kasus ini, maka KPK harus bertindak tegas kepada siapapun yang terlibat.

 

“Ada sejumlah nama beken disebut jaksa di dalam dakwaannya yang turut terlibat, seperti Yasonna H Laoly yang merupakan politisi PDIP yang sekarang menduduki jabatan Menteri Hukum dan HAM, juga ada Olly Dondokambey yang merupakan politisi PDIP dan sekarang menjadi Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, juga ada Ganjar Pranowo, juga politisi PDIP yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Tengah, , selain itu sederet nama politisi lainnya juga disebut menerima aliran dana dari proyek E-KTP itu, semuanya harus diseret dan diusut tuntas,” ujarnya.

 

Dia juga menyampaikan, agar KPK tetap fokus melakukan pengusutan kasus kakap ini. “Meskipun nilai politisnya tinggi, KPK harus tetap membuktikan dirinya tidak terpengaruh dengan berbagai tekanan politik para pemegang tampuk kekuasaan hari ini,” ujarnya.

 

Penetapan Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini, lanjut dia, jangan sampai membuat KPK lupa diri untuk terus melakukan pengusutan. Sebab, proses pergeseran isu terus menerus terjadi, sehingga proses pengusutan sering terabaikan oleh publik.

 

“Jangan hanya hebih di urusan Setnov-nya, semua harus tetap dibongkar sampai tuntas. Terutama nama-nama yang sudah disebut di dalam dakwaan jaksa itu,” pungkas Jhon.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*