Breaking News

Jamin Kesejahteraan Pelaut, Undang Undang Nomor 15 Diminta Segera Disahkan

Jamin Kesejahteraan Pelaut, Undang Undang Nomor 15 Diminta Segera Disahkan.

 

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mendorong pemerintah untuk mengesahkan Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2016 untuk mensejahterakan pelaut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dan sebagian besar penduduknya merupakan pelaut.

 

Koordinator Wilayah (Korwil SBSI) Kalimantan Timur (Kaltim), Hermon Palinggi Kapa bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Dinas Perhubungan Laut Kalimantan Timur, Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas Administrator Pelabuhan (KSOP ADPEL)  melakukan pertemuan di aula Disnakertrans Provinsi Kaltim membahas tentang ratifikasi Maritim Labour Convention (MLC)  2006 menjadi UU NO 15 TAHUN 2016 yang mengatur tentang upah pelaut indonesia.

 

Ha ini diharapkan agar pemerintah secepatnya mengesahkan undang-undang nomor 15 tahun 2016 di Indonesia. Menurut Hermon, hingga saat ini gaji para nelayan masih sangat minim dan belum mampu mensejahterakan kehidupan mereka.

 

“Gaji pelaut skala nasional untuk pelaut lokal sangat memprihatinkan. Masah penggajian itu sesuai dengan jabatan, gaji terrendah itu 800 ribu dan tertinggi itu Captain dan Nahkoda, 3 sampai 7 juta,” kata Hermon, Senin (20/03/2017).

 

Banyak perusahaan-perusahaan tranportasi laut di Indonesia yang tidak memperdulikan kesejahteraan para pelaut. Hal ini membuat ia mendorong pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para pelaut.

 

Program jalur cepat transportasi laut atau tol laut, salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo. Namun, menurutnya hal ini tidak akan tercapai jiga kesejahteraan para pelaut tidak diperhatikan.

 

“Saya berharap agar UU no 15 tahun 2016 secepatnya disahkan oleh pemerintah dan diberlakukan, karena negara maritim maka pelaut Indonesia harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah agar tercapai program tol laut  Pak Presiden Jokowi, Penting pemerataan harga se-Indonesia,” lanjutnya

 

Tidak hanya itu, ia juga menilai kebanyakan dari para pelaut sangat tabu terhadap serikat pekerja dan serikat buruh. Hal ini membuat para pelaut tidak paham dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja di suatu perusahaan.(Nando)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*