Breaking News

JAM Datun Supervisi Kejaksaan Jawa Barat

JAM Datun Supervisi Kejaksaan Jawa Barat.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Bambang Setyo Wahyudi didampingi Sekretaris JAM Datun Joko Subagyo sambangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Adapun kehadiran pejabat eselon I Kejaksaan Agung tersebut untuk melakukan evaluasi dan supervisi kepada seluruh Kepala Kejaksaan di Wilayah Jawa Barat.

 

Saat pengarahan, JAM Datun Bambang Setyo Wahyudi berpesan agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta Kepala Sesi (Kasi) Datun se-Jawa Barat mendukung pemerintah untuk mewujudkan program strategis nasional.

 

“Dukungan tersebut berupa pertimbangan hukum, supaya proyek strategis nasional yang dibangun di wilayah Anda tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Bambang di Bandung, Jawa Barat, Kamis (04/05/2017).

 

Di Jawa Barat terdapat beberapa proyek strategis nasional yang sedang dikerjakan, antara lain Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi dan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Sehingga itu, kata Bambang, pembangunan transportasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Bila antara satu wilayah dengan wilayah lain terhubung dengan baik, maka lapangan pekerjaan akan tersedia lebih luas dan pergerakan roda perekonomian akan meningkat.

 

“Dengan demikian ketimpangan dan kesenjangan sedikit demi sedikit dapat ditanggulangi,” ucapnya.

 

Ditempat yang sama Sekretaris JAM Datun Joko Subagyo mengatakan, pertimbangan hukum merupakan produk Datun yang tengah menjadi primbon. Pertimbangan hukum tersebut berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

 

“Jadi ada banyak pertimbangan hukum yang harus dipahami bersama,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi meminta para Kajari dan Kasi Datun se-Jawa Barat dapat meningkatkan pelayanan dalam memberikan pertimbangan hukum. Ia juga berharap, para Kajari dan Kasi Datun dapat lebih proaktif dan jeli melihat potensi permasalahan hukum.

 

“Pelayanan untuk memberikan pertimbangan hukum harus lebih ditingkatkan,” ucap Untung.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*