Breaking News

Jaksanya Sering Ditangkap KPK, HM Prasetyo Bilang Hanya Oknum, Kapan Jeranya?

Jaksanya Sering Ditangkap KPK, HM Prasetyo Bilang Hanya Oknum, Kapan Jeranya?

Ada yang tak beres di tubuh korps Adhiyaksa, sudah sering kali jaksa tertangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga melaukan tindak pidana korupsi atau suap menyuap, namun Jaksa Agung HM Prasetyo masih menganggap hal itu biasa saja.

 

Seharusnya, Korps Kejaksaan malu dan melakukan tindakan tegas terhadap para jaksanya yang terbukti melakukan berbagai tindak pidana.

 

Ketua Lembaga Kajian Investigasi dan Hukum Indonesia (KIH) Wira Leonardi menyampaikan, langkah Jaksa Agung HM Prasetyo yang tidak memiliki tindakan tegas terhadap para jaksanya yang bermasalah tidak akan menimbulkan efek jera.

 

Jika demikian, maka penegakan hukum di tubuh Kejaksaan akan sangat rawan dengan permainan. “Bagaimana mungkin masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan keadilan di Kejaksaan, jika setiap kali ada oknum jaksa yang tertangkap melakukan pelanggaran hukum malah seperti dibelain oleh Jaksa Agung-nya? Oknum demi oknum jaksa sudah sering kali terungkap melakukan korupsi dan bahkan pemerasan, jika oknum demi oknum jaksa begitu terus, ya semua jaksa di Kejaksaan kan jadinya oknum doang. Apa yang bisa diharapkan lagi?” tutur Wira Leonardi, di Jakarta, Rabu (02/08/2017).

 

Jika memang komitmen menegakkan hukum, lanjut dia, maka hal pertama yang harusnya dilakukan Jaksa Agung adalah memastikan semua anak buahnya tidak bermain kotor dan dihukum berat jika melakukan pelanggaran.

 

“Sebab, mereka itu aparatur hukum loh. Seharusnya merekalah di barisan depan sebagai teladan dan contoh dalam menegakkan hukum. Bukan malah dibelain meski sudah ketahuan salah,” ujar Wira.

 

Untuk membuat efek jera, lanjut dia, maka perlu sanksi yang tegas dan proses hukum yang pasti terhadap para oknum jaksa yang ketahuan melakukan pelanggaran hukum.

 

“Harus tegas, dan kalau kepada masyarakat biasa taring mereka sepertinya begitu tajam. Mereka yang harus juga diberikan sanksi yang sangat tegas, jangan main-main. Harus ada efek jera. Sudah bosan kita mendengar oknum-oknum jaksa melakukan pelanggaran hukum,” pungkas Wira.

 

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian laporan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas OTT KPK tersebut.

 

Prasetyo menegaskan, pihaknya akan menghormati proses hukum yang berlangsung selama OTT KPK itu benar terjadi.

 

“Kalau memang betul ada penangkapan itu, maka sebagaimana sudah sering saya nyatakan secara jelas, hal itu menjadi risiko akibat ulah dan perbuatan jaksa yang bersangkutan sendiri. Dan itu adalah perbuatan oknum,” ujarnya.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di Pamekasan, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, sejumlah orang yang ditangkap adalah oknum jaksa dan pejabat daerah di Pamekasan.

 

“Benar, tim lakukan operasi di lapangan. Ada unsur penyelenggara negara dan PNS yang diamankan,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Rabu (2/8/2017).

 

Menurut Basaria, kasus ini terkait penanganan suatu perkara hukum di Pamekasan. Namun, KPK belum menjelaskan secara lebih rinci mengenai identitas mereka yang ditangkap.

 

Menurut informasi, mereka yang ditangkap langsung menjalani pemeriksaan di kantor polisi setempat. Tim Satgas KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan berinisial RI sekitar pukul 07.25 WIB di wilayah Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Selain itu, Tim Satgas KPK juga menangkap Bupati Pamekasan berinisial AS.

 

Pasca OTT, pihak KPK telah melakukan penyegelan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yakni ruangan Kajari Pamekasan dan Kasi Pidsus Kejari Pamekasan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*