Breaking News

Jaksa Kok Lindungi Koruptor

Daniel (Putranya Bupati Minahasa Utara) bertemu dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi SUlawesi Utara. (Foto-Istimewa)

Bukan memberantas korupsi, Jaksa malah diduga sering melindungi koruptor di daerah-daerah. Para pelaku tindak pidana korupsi yang terdiri dari kepala daerah, seperti Bupati, Walikota, Gubernur dan jajaran pejabat di daerah dan pemerintah pusat sering tidak diusut oleh kejaksaan. Bahkan, Jaksa bermain mata dengan para pelaku tindak pidana korupsi itu.

Koordinator Aliansi Masyarakat Sulawesi Utara Anti Korupsi di Jakarta (AMSU-AKJ) Samuel Boseke mengungkapkan, dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kinerja kejaksaan dalam memberantas korupsi di banyak daerah sangat timpang.

Menurut dia, KPK begitu agresif dan progresif melakukan pengusutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para kepala daerah, bahkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Karena itulah, kepercayaan masyarakat di daerah kepada KPK sangat tinggi dalam memberantas korupsi.

“Berbeda jauh dengan Kejaksaan. Jaksa malah terkesan bermain mata dan melindungi koruptor di daerah. Lama-lama, masyarakat di daerah sudah enggak menganggap Jaksa itu sebagai aparat hukum, tetapi malah jadi bagian dari kaki tangan koruptor di daerah,” ungkap Samuel Boseke, di Jakarta.

Samuel pun mengungkapkan kekesalannya terhadap kinerja kejaksaan dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan dan kroninya yang tak kunjung digubris kejaksaan.

Menurut dia, jaksa sudah berkali-kali didesak agar segera menetapkan bupati yang baru pindah partai politik ke Nasional Demokrat (Nasdem) itu sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek pengadaan pemecah ombak di Minut.

“Sudah tiga kali Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Utara berganti, dan kasus ini tak kunjung diusut tuntas. Semua jaksa di Kejati Sulut dilobi oleh Bupati Minut agar dirinya tidak dijadikan tersangka. Kok Jaksa malah seperti sudah jadi kaki tangan koruptor di sana. Mengesalkan sekali penegakan hukum oleh jaksa ini,” tutur Samuel.

Saat ini, lanjut dia, persidangan atas kasus korupsi pemecah ombak di Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara itu masih terus bergulir di pengadilan. Sejumlah nama dan pejabat dari Jakarta dan daerah pun sudah terkuak dalam fakta persidangan.

“Nama Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan sudah jelas disebut terlibat di dalam persidangan dan dakwaan. Demikian pula, anggota Kepolisian bernama Kombes Pol Rio Permana disebut di persidangan itu terlibat, kok Jaksa tak kunjung menetapkan mereka sebagai tersangka?” tutur Samuel.

Dijelaskan Samuel, hal itu terungkap saat kasus ini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Manado pada Kamis (5/4/2018).

Pada persidangan yang diketuai Majelis Hakim Vincentius Banar itu,  terdakwa RMT alias Rosa, SHS alias Steven dan RM alias Roby dihadirkan di muka persidangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Slamet Riyanto, menghadirkan 5 orang saksi. Masing-masing Erny Sumendap (pengusaha penyedia bahan dasar), Helmut Manabung, Manuel Sadonda, Nelson Sangadi, Donald Lolowang dimana keempatnya selaku pengawas proyek.

Dalam proses persidangan, saksi diperiksa secara terpisah. Dimana, saksi Erni lebih dulu dimintai keterangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi Helmut, Manuel, Nelson, dan Donald.

Dalam keterangan keempat saksi Helmut, Manuel, Nelson dan Donald yang diperiksa secara bersamaan, terungkap bahwa pengerjaan proyek ini sudah dikerjakan kendati pengawas belum melakukan penghitungan di lapangan.

Dijelaskan Samuel, dalam persidangan itu, saksi menyebut nama Kombes Pol Rio Permana adalah orang yang mengerjakan itu.

“Kami berempat diminta oleh Pak Robby Maukar untuk mengawasi dan melakukan penghitungan dilapangan. Tapi ketika sudah dilapangan ternyata sudah ada pengerjaan dan disana ada pak Rio Permana,” kata Nelson salah satu saksi.

Meski begitu, ia mengatakan tidak pernah sama sekali melakukan pembicaraan dengan Rio Permana. “Kami hanya bertemu dengan Pak Dicky Lengkey dan dia mengakui mengerjakan proyek tersebut atas perintah pak Rio,” jelasnya.

Ia melanjutkan, usai turun ke lapangan, keempatnya juga bertemu dengan Steven Solang selaku pihak PPK. “Disana kami mengungkapkan bahwa bagaimana bisa proyek sebesar 15 milliar ini tidak melalui tender tapi penunjukkan langsung. Akan tetapi Steven menegaskan bahwa itu semua bisa dilakukan,” ujarnya.

Diakui saksi, mereka kemudian melakukan pertemuan dengan Robby Maukar di Kantor Bupati Minahasa Utara selama 1 jam untuk melakukan presentasi tentang progress pemecah ombak di Likupang, Minahasa Utara.

“Disana ada Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, Kadis PU Minut Steven Koloay, Terdakwa Rosa dan Vecky Tewu,” ungkap saksi Helmut Manabung.

Dalam pertemuan itu, saksi membeberkan sempat terjadi perdebatan, dimana saksi dalam presentasinya mengatakan saat itu proyek sudah mencapai 40 persen. Namun, dibantah Steven Koloay yang bersikeras bahwa proyek itu sudah 72 persen.

“Ibu Bupati bilang ambil jalan tengah saja karena dirinya buru-buru mau ke Jakarta. Dalam pertemuan itu juga kami mengetahui kalau akan ada pencairan tahap ke dua,” bebernya.

Dalam lanjutan persidangan pada Selasa (10/04/2018), Bendahara Pengeluaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut, Luvie Melissa Kambey yang dihadirkan sebagai saksi pun mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengantar kardus kecil ke rumah Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan setelah mencairkan dana proyek pemecah ombak di BRI Cabang Minut.

“Pagi itu, usai pegawai bank mengantar uang pencairan sebesar Rp 1,2 Miliar. Sore harinya terdakwa dokter Rosa Tindajoh meminta saya dan empat pegawai mengantar sebuah dus ke ke rumah Ibu Bupati Minut di kelurahan Kleak Malalayang,” ujar Luvie.

Akan tetapi ia mengaku sama sekali tak mengetahui isi dari dus tersebut. “Kardusnya diletakkan di kursi belakang mobil, tapi saya tidak tahu apa isi dari dus tersebut,” ucapnya.

Saksi Luvie Melissa Kambey mengatakan pernah mengantar kuitansi pencairan proyek tersebut sebanyak tujuh kali ke Bank BRI cabang Minut.

“Pencairan pertama yang saya tahu diserahkan kepada terdakwa Robby Moukar, tapi diantar oleh karyawan bank ke Bandara. Saya tidak melihat secara langsung,” ujar Luvie.

Begitupula dengan enam pencairan lainnya, Luvie mengaku tidak menerima uang itu secara langsung.

“Saya menyerahkan kuitansi pencairannya tapi uang tersebut diantar langsung pihak Bank, ke ruangan dokter Rosa Tindajoh,” ujarnya.

Pernyataan ini sontak disela oleh Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar.

“Loh saudara yang membawa uang, tapi kok tidak menerimanya. Yang saya tahu pembawa kuitansi itulah harus terima uangnya,” ujar ketua hakim.

Saksi Luvie Melissa Kambey mengatakan bahwa ia hanya diperintahkan membawa kuitansi tersebut.

“Saya hanya diperintahkan antar kuitansi, tapi takut untuk terima uang. Jadi mereka antar ke kantor langsung,” katanya.

Sementara itu, terdakwa dokter Rosa Tindajoh kepada majelis hakim mengakui bahwa kardus tersebut berisi uang.

“Isinya memang uang senilai Rp 1 miliar, dan saya kumpulkan pegawai untuk mengantar ke rumah ibu Bupati,” bebernya.

Terdakwa Rosa Tindajoh mengatakan, bukan hanya sekali memerintahkan orang mengantar uang ke rumah Bupati.

“Kurang lebih sudah enam kali, dan jumlah paling sedikit itu diangka Rp 900 jutaan,” ungkap Rosa.

Kuasa Hukum dokter Rosa Tindajoh, Michael Rudolf Dotulong meminta JPU untuk menghadirkan saksi yakni Dicky Langkey.

“Harus dihadirkan, karena banyak informasi yang bisa kami gali dari saksi ini. Kalo JPU enggan menghadirkan Dicky Langkey, maka patut dicurigai ada apa dibaliknya,” ujar Michael.

JPU Bobby Rusmin mengatakan pihaknya masih mengupayakan menghadirkan saksi Dicky Langkey.

“Sudah ditelepon tapi istrinya yang angkat. Yang jelas kami akan berupaya menghadirkan saksi dipersidangan,” pungkasnya.

Terkait kasus ini, Kejati Sulut juga telah menetapkan Direktur Tanggap Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) berinisial JT atau Junjunan Tambunan sebagai tersangka baru dalam kasus ini.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulut, Yoni E. Mallaka mengatakan penetapan tersangka JT memang sudah sejak beberapa waktu lalu. “Iya benar JT sudah ditetapkan tersangka, karena terbukti menyalahgunakan wewenangan dalam pencairan dana proyek pemecah ombak Likupang,” ujarnya.

JT adalah orang yang berperan dalam mencairkan dana Rp 15 Miliar pada proyek pemecah ombak, padahal JT tahu bahwa di daerah tersebut tidak berpotensi bencana.

“Dalam waktu dekat kami akan lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, dan sampai hari ini belum ada penahanan terhadap JT,” kata Mallaka.

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dam Humas BNBP Sutopo Purwo Nugroho mengatakan sudah tahu terkait penetapan tersangka tersebut. “Kami sudah tahu, dan BNPB sepenuhnya menghormati proses hukum yang berlaku,” ujar Sutopo.

Dugaan korupsi pemecah ombak Desa Likupang Minahasa Utara ini bergulir di Kejati Sulut sejak 2016.

Kasus ini dilaporkan masyarakat yang menemukan keganjalan bahwa proyek berbandrol Rp 15 Miliar tersebut, tidak melaui proses tender, melainkan penunjukkan langsung.

Kejati Sulut kemudian menyeret tiga terdakwa ke meja hijau yakni Rosa Tindajoh, mantan kepala BPBD Minut, Robby Moukar selaku kontraktor, dan Steven Solang selaku PPK.

Penyidik Kejati Sulut kemudian bergerak melakukan pengusutan dan akhirnya menemukan berbagai kejanggalan. Menariknya lagi, setelah pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulut melakukan audit, terungkap sudah kalau ada kerugian negara sebesar Rp8,8 miliar dalam pengerjaan proyek tersebut.

Guna membongkar tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, pihak kejaksaan telah menjerat terlebih dahulu tiga calon terdakwa itu dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

“Masyarakat menunggu ketegasan pihak kejati sulit apakah dapat membongkar otak dari kasus korupsi ini? Apakah Jaksa san berani menetapkan Bupati Minut dan kawan-kawannya yang terlibat sebagai tersangka atau tidak. Yang di pertaruhkan adalah nama baik institusi korps adhyaksa dan integritas kelembagaan,” ujar Samuel.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) M Roskanaedi mengatakan bahwa pihaknya sedang mendalami keterlibatan Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dalam kasus ini. Selain itu, jaksa juga sedang menyasar pelaku lainnya.

Dia pun menampik bahwa pihaknya mempolitisir perkara ini. “Sedang didalami bukti, sesuai pasal-pasal yang akan disangkakan,” ujar Kajati Sulut M Roskanaedi, ketika dikonfirmasi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*