Breaking News

Jaksa Harus Tahan Penjual Emiten Dalam Kasus Korupsi Dana Pensiun Pertamina, Jangan Cuma Mantan Presdir Dong Yang Ditahan

Jaksa Harus Tahan Penjual Emiten Dalam Kasus Korupsi Dana Pensiun Pertamnina, Jangan Cuma Mantan Presdir Dong Yang Ditahan.

Kejaksaan Agung diminta tidak hanya menahan Mantan Presiden Direktur (Presdir) Dana Pensiun PT Pertamina M Helmi Kamal Lubis Wakil Direktur Utama PT Pertamina dalam dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun yang merugikan keuangan negara Rp 1,4 triliun. Namun, Jaksa Agung HM Prasetyo juga harus menahan dan memenjarakan penjual emiten KREN, MYRX, ELNUSA dan SUGI.

 

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Widodo Tri Sektianto. Menurut Wididodo dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang penempatan Dana Pensiun milik karyawan PT Pertamina yang ditempatkan dengan cara membeli langsung saham saham PT  Kresna Graha Investama Tbk- dahulu Kresna Graha Sekurindo Tbk- dengan kode saham KREN, saham PT Hanson International Tbk dengan kode saham (MYRX) dengan bisnis  menyediakan layanan pengembangan real estate. Perusahaan mengembangkan lahan kosong menjadi properti perumahan, saham SUGI yang bergerak dalam bidang MIGAS dan saham ELNUSA yang bergerak dalam bidang migas juga.

 

“Sungguh sangat tebang pilih jika penjual emiten emiten KREN, SUGI, ELNUSA dan MYRX tidak ada yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi dalam penempatan Dana milik Dapen Pertamina di keempat emiten yang sebenar bukanlah emiten yang masuk katagori saham saham bluechip alias saham saham yang beresiko dan berkinerja jelek,” papar Widodo, di Jakarta, Selasa (21/02/2017).

 

Sudah jelas, lanjut dia, dalam penempatan Dana Pensiun Pertamina di keempat emiten tersebut merupakan sebuah konspirasi busuk  untuk membobol dana milik pensiunan karyawan PT Pertamina dengan cara mengoreng saham saham tersebut.

 

“Dengan cara menaikan nilai saham secara tidak wajar dalam waktu singkat saat dana Dapen memborong keempat saham tersebut dan selang berapa bulan kemudian saham tersebut jatuh pada nilai yang sangat rendah, serta saat saham tersebut harganya naik juga bukan akibat kinerja bisnis perusahan ke empat emiten tetapi akibat pengorengan saham,” ujarnya.

 

Bukti yang paling nyata adalah saat keempat emiten tersebut naik dengan tidak wajar hingga di-suspend oleh OJK ,ternyata tidak banyak transaksi pembelian saham keempat emiten tersebut oleh investor publik di pasar saham.

 

Jadi, lanjut dia, saat ini dari pembelian keempat saham yang makin anjlok harganya maka Dapen Pertamina diduga merugi ratusan milliar dari total dana yang ditempatkan  sebesar Rp 1,4 triliun.

 

Dia meminta agar Kejaksaan Agung juga membidik pihak lain, termasuk unsur swasta dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) tahun 2014-2015. Dana pensiun itu telah dilakukan penempatan investasi berupa saham ELSA, saham KREN,‎ saham SUGI dan saham MYRX senilai Rp 1,4 triliun yang diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku dan telah merugikan Dapen Pertamina.

 

“Sangat jelas sekali bahwa yang dilakukan oleh ex Dirut Dapen Pertamina menempatkan investasi di ke empat emiten saham yang tidak liquid tersebut disengaja dan diduga  hasil kolaborasi untuk membobol Dana Dapen Pertamina,” ujar Widodo. Sebab, diungkapkan dia,  penempatan dana tersebut menyalahi Surat Keputusan Direksi Pertamina sebagai kuasa pengelolaan dan Pengawas  Dapen Pertamina mengenai arahan investasi dana pensiun Pertamina no:Kpts no.76/c0000/2009.

 

Karena itu, sesuai Undang Undang Tipikor  bahwa pemaknaan merugikan keuangan atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi dan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung 2016) bahwa kerugian negara dibuktikan dengan audit BPK untuk memenuhi Unsur korupsi dan memperkaya diri dan orang lain.

 

“Artinya sudah cukup bukti hasil audit BPK terkait Dapen akibat penempatan Dana Dapen pada keempat saham yang tidak likuid menyebabkan kerugian Negara,” ujarnya.

 

Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak agar Kejaksaan Agung juga menahan orang orang  yang berkompeten bertanggung jawab atas penjualan ke-empat emiten yaitu KREN,MYRX,ELNUSA dan SUGI  saham tersebut yang telah diperkaya oleh hasil korupsi Dana Dapen Pertamina.

 

“FSP BUMN Bersatu juga mengapresiasi kepada Kejaksaan Agung untuk tetap mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Dana pensiun Pertamina, namun FSP BUMN Bersatu meminta KPK melakukan supervisi kasus tersebut dan memantaunya Karena berpotensi adanya kegiatan suap untuk menghentikan kasus ini Jakarta 21 Feb-2017,” pungkas Widodo.

 

Mantan Presiden Direktur (Presdir) Dana Pensiun PT Pertamina M Helmi Kamal Lubis ditahan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (kejagun). Dia ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun.

 

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah membenarkan penahanan itu. Menurut dia, Helmi Kamal yang menjabat pada periode 2013-2015 itu kini sudah ada di balik jeruji besi. “Benar tadi ada penahanan terhadap tersangka kasus dana pensiun Pertamina, Kamal Lubis,” ujarnya, di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis lalu.

 

Helmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.1/01/2017 tanggal 9 Januari 2017 lalu. Helmi ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba cabang Kejagung.

 

Alasan penahanan karena penyidik khawatir yang bersangkutan menghilangkan barang bukti. “Karena menyangkut dokumen-dokumen berkaitan dengan saham,” ujar Arminsyah.

 

Arminsyah lantas menuturkan, cara pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum yakni memakai dana pensiun untuk dibelikan saham ELSA, KREN, SUGI dan MYRX tanpa prosedur.

 

“Dia belikan saham yang tidak liquid. Dan saham itu melorot, jadi ada beberapa saham dan satu saham nilainya sangat turun sehingga merugikan dana pensiun Pertamina anggaran negara,” terang dia.

 

Atas perbuatan dari Helmi Kamal yang telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun lebih itu, negara merugi miliaran rupiah. Namun angka itu masih dugaan, dan belumlah final.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*