Breaking News

Tuntutan Hukuman Kepada Para Koruptor Rendah, Jaksa Agung Berdalih Tergantung Peran Pelaku

Jaksa Agung, HM Prasetyo menyatakan tuntutan terhadap terdakwa koruptor tidak bisa disamaratakan atau di-generalisir.

 

Menurutnya, selama ini tuntutan jaksa terhadap terdakwa korupsi telah sesuai dengan kadar perkaranya.

 

“Mereka (ICW) harus tahu, tidak bisa digeneralisir harus dilihat kasuistisnya. Memberatkan atau meringankan, kalau tinggi semuanya, kita bisa dianggap salah” kata Prasetyo di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (18/08/2017).

 

Prasetyo mengatakan, dalam perkara korupsi memiliki permasalahan masing-masing tergantung peran dari terdakwa, sehingga tidak bisa disamaratakan. “Jadi jangan disamaratakan (setiap perkara korupsi),” ujarnya.

 

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan tren vonis pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada semester satu tahun 2017. Menurut data ICW, rata-rata vonis pengadilan tipikor adalah dua tahun tiga bulan.

 

“Rata-rata vonis ini tergolong ringan bagi kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Paling banyak satu sampai 1,5 tahun. Ini menunjukkan ada persoalan serius bahwa kasus-kasus korupsi yang dianggap kejahatan luar biasa justru divonis ringan hakim,” kata Peneliti ICW Aradila Caesar di Jakarta, Minggu (13/08/2017).

 

Menurut ICW, persoalan selalu sama dari tahun ke tahun. Vonis ringan pada semester satu tahun 2017 bukan pertama kali terjadi. ICW mencatat sejak 2015 pengadilan Tipikor cenderung menjatuhkan hukuman ringan bagi koruptor. Selain pidana penjara yang ringan, penjatuhan hukuman lain seperti denda dan uang pengganti juga belum maksimal.

 

“Dendanya sangat ringan, 20-25 juta rupiah paling banyak. Kita tidak menemukan semuanya dikenakan uang pengganti untuk kerugian negara 1,6 triliun rupiah,” ujarnya.

 

ICW menyebutkan, sebenarnya pemerintah selalu tekor, yang artinya, kerugian negara itu tidak balik ke pemerintah dari koruptor.

 

“Siapa yang akan mengganti, itu kita tidak punya instrumen. Triliunan rupiah enggak terganti dari kasus-kasus korupsi,” katanya.

 

Selain itu, putusan Tipikor tingkat banding semester I 2017 menunjukkan ada 83 perkara/86 terdakwa. Mayoritas terdakwa divonis dalam kategori hukuman ringan (0 hingga 4 tahun penjara) yaitu sebanyak 54 terdakwa (62,8 persen). Urutan kedua adalah terdakwa yang dihukum dalam kategori hukuman sedang (lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun penjara) yaitu sebanyak 10 terdakwa (11,6 persen). Terdakwa yang dihukum pada kategori hukuman berat (lebih dari 10 tahun penjara) satu terdakwa (1,2 persen) dan empat terdakwa (4,6 persen) diputus bebas, serta 17 terdakwa (19,8 persen) tidak teridentifikasi.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*