Breaking News

Jaksa Agung: Penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Tidak Harus Menunggu Tuntutan JPU Tapi Putusan Hakim

Perbatasan Rawan Kejahatan, Kejagung Lakukan Kerjasama Dengan Timor Leste.

Keputusan penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang disapa Ahok sebagai terdakwa kasus penistaan agama tidak harus tergantung tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

 

Hal itu disampaikan Jaksa Agung M, Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (17/02/2017).

 

Menurut Prasetyo, apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri bahwa penonaktifan terdakwa penistaan agama Ahok harus menunggu penuntutan jaksa sesungguhnya tidak benar. Harusnya menunggu putusan hakim yang memimpin persidangan tersebut.

 

“Jadi yang benar menunggu putusan hakim perkara penistaan agama bukan penuntutan,” katanya.

 

Prasetyo mengatakan, jika jaksa menuntut Ahok selama-lamanya lima tahun penjara itu belum memberikan kepastian hukum.

 

Menurutnya, majelis hakim yang menangani perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum tentu memutus perkara tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

 

“Jaksa bisa menuntut, misalnya Pasal 156a KUHP, tapi hakim putuskan yang lain, itu bukan jaksa yang menentukan,” katanya.

 

Seperti diketahui, dalam perkara kasus penistaan agama itu Ahok dikenakan dakwaan alternatif, yakni, Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP.

 

Ancaman dari Pasal 156a KUHP adalah maksimal lima tahun kurungan, sedangkan Pasal 156 KUHP ancamannya empat tahun penjara.

 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menunggu tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan penistaan agama, sebelum menentukan status Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemerintahan.

 

“Jika tuntutan paling sedikit lima tahun maka akan diberhentikan sementara, sampai ada keputusan hukum tetap,” kata Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

 

Ia menuturkan keputusan yang diambil tersebut mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang menyebutkan kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara, tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Saat ini, Ahok sudah berstatus sebagai terdakwa dan disangkakan Pasal 156 atau pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

 

Pasal 156 KUHP menyatakan barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*