Breaking News

Jaksa Agung Minta Program ‘Jaksa Masuk Sekolah’ Dimuat Dalam Kurikulum Pendidikan

Jaksa Agung Minta Program ‘Jaksa Masuk Sekolah’ Dimuat Dalam Kurikulum Pendidikan.

Jaksa Agung HM Prasetyo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memasukkan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ke dalam kurikulum pelajaran anti korupsi pada pendidikan dasar, menengah dan atas.

 

“Kami mengharapkan dukungan dari jajaran Kemendikbud agar penyelenggaraan kualitas dan kuantitas JMS dapat semakin ditingkatkan dengan kemungkinan dapat ditampung dan dimasukkannya, menjadi kurikulum pelajaran anti korupsi pada pendidikan dasar, menengah dan atas,” kata Prasetyo dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Kemendikbud dengan Kejaksaan RI di Gedung Sasana Pradana, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (28/09/2017).

 

Menurut Prasetyo, program JMS telah mulai berjalan sejak tahun 2015 dalam rangka membangun karakter, integritas dan moralitas khususnya para anak-anak muda, pelajar dan peserta didik.

 

“Program itu dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan terhadap hukum sejak usia dini, agar kelak setelah dewasa dalam menjalankan profesi pada posisi dan kedudukannya masing-masing, dapat membentengi dirinya maupun keluarganya dari berbagai perbuatan pelanggaran dan kejahatan termasuk tindak korupsi,” ujarnya.

 

Sementara itu, ruang lingkup MoU yang disepakati, antara lain, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset, program JMS, serta pengembangan sumber daya manusia.

 

Penandatanganan nota kesepakatan ini tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, melainkan juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia antara Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditingkat Provinsi.

 

Prasetyo mengatakan, penandatanganan tersebut membuktikan keseriusan, komitmen, dan kesatuan pemikiran, tekad dan sikap, untuk bersama dan bergandeng tangan mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik yang terhindar dari praktik penyimpangan dan korupsi.

 

“Di samping itu, dengan adanya nota kesepakatan dan nota kerja sama ini hendaknya akan menciptakan harmonisasi kerjasama dari hulu hingga ke hilir menyamakan pola pikir, pola sikap dan pola tindakan dalam menyikapi dan menghadapi setiap masalah yang ada,” katanya.

 

Prasetyo juga berharap nota kesepakatan ini segera dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan nyata dengan penuh kesungguhan agar memenuhi tujuan dan harapan bersama.

 

Sebelumnya, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) Kejaksaan Agung mampu menghemat biaya kegiatan pada Kemendikbud senilai 141.426.972.295 rupiah.

 

Proyek tersebut, yakni kegiatan peralatan pengadaan peralatan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) untuk laboratorium SMP tahun 2017 dan kegiatan pengadaan alat pendidikan IPA dan Matematika SMP tahun 2017.

 

“Dari keseluruhan pengadaan yang dikawal, TP4P mampu melakukan efisiensi sebesar 141.426.972.295 rupiah,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) yang juga Ketua Penggerak dan Pengarah TP4, Adi M Toegarisman di Jakarta, Kamis (28/09/2017).(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*