Breaking News

Jaksa Agung Impikan Institusi Adhyaksa Bebas Tunggakan Perkara

Kejaksaan Agung akan segera menghidupkan kembali jabatan Eselon V, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Penghidupan jabatan tersebut untuk mengoptimalisasikan tugas dan fungsi kejaksaan.

“Serta  tambahan delapan jabatan eselon II/a di lingkungan Kejaksaan Agung berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor: 29 Tahun 2016 dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo dalam sambutannya di pembukaan Rakernis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kejaksaan di Gedung Sasana Pradana, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (26/09/2017).

Menurut Prasetyo, pengisian jabatan baru tersebut akan segera direalisasikan secepatnya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Selain itu, kebijakan promosi dan mutasi sepenuhnya dengan mengedepankan aspek prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas yang tidak lagi tersandera budaya “urut kacang”.

Sementara untuk “tour of duty” dan “tour of area” akan dilakukan secara berkelanjutan sesuai formasi dan ketersediaan anggaran. Kebijakan reward and punishment dan kaderisasi juga akan dilakukan secara objektif dan proporsional demi menjaga eksistensi institusi dan estafet kepemimpinan.

“Demikian pula dengan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan yang menjadi tugas, tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan, saya minta agar rekrutmen tersebut dilakukan secara benar, selektif, bersih, objektif dan transparan yang pada akhirnya menemukan bibit unggul dan pilihan, demi meningkatkan kualitas aparatur Kejaksaan yang berkualitas dan memiliki bekal keilmuan prima dan berintegritas yang kelak dapat diharapkan dapat menjadi Insan Adhyaksa yang mumpuni dan terpuji,” ujarnya.

Disisi yang lain, kata Prasetyo, upaya pengelolaan data base kepegawaian, pengawasan dan pembuatan berbagai statistik berkaitan tugas teknis serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan juga perlu dioptimalkan, terutama dalam rangka transparansi dan keterbukaan bagi masyarakat guna penyiapan data dan informasi bagi kepentingan internal yang dapat ditemukan dan disajikan dengan lengkap, jelas, cepat dan akurat sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dan membuat keputusan.

“Tidak dipungkiri lagi bahwa pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan, sehingga saya berpesan agar pengelolaan data dan IT betul-betul diselenggarakan secara serius dan sungguh-sungguh guna menopang keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan tugas disegala bidang,” katanya.

Prasetyo menyebutkan dalam rangka peningkatan upaya pemulihan aset, diperlukan inovasi, langkah-langkah dan terobosan. Kinerja Tim Verifikasi Khusus Barang Rampasan dan Sitaan Kejaksaan perlu didorong untuk lebih mengoptimalkan intensitas kerjanya.

“Agar penanganan baik terhadap barang rampasan maupun barang-barang sita eksekusi dapat dilakukan percepatan menuju terlaksananya langkah dan program Zero Outstanding (bebas tunggakan) sebagaimana yang sedang digalakkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bidang Pembinaan melalui Biro Hukum dan Luar Negeri juga harus mampu menempatkan diri sebagai pengawal proses legislasi yang sedang dilakukan Pemerintah dan DPR, mengingat adanya berbagai produk hukum yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kejaksaan.

“Sementara upaya penguatan kedudukan dan posisi Kejaksaan dalam konstitusi maupun dalam sistem peradilan pidana patut terus mendapat prioritas perhatian disamping upaya memperluas jaringan koordinasi,kerja sama baik dilingkup nasional, regional maupun global juga sangat diperlukan,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*