Breaking News

Jaksa Agung HM Prasetyo Ogah Hukum Koruptor Selama Proses Pilkada Serentak

Jaksa Agung HM Prasetyo Ogah Hukum Koruptor Selama Proses Pilkada Serentak.

Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo menyampaikan, pihaknya tidak akan memroses para koruptor yang maju sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Pilkada Serentak 2018 ini. Penundaan proses hukum kepada para calon dan kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak itu untuk menjaga kondusitivas politik di berbagai daerah.

 

Penundaan itu juga, dijelaskan eks politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu, selain untuk mendukung proses pelaksanaan Pilkada yang lancar, penundaan proses hukum kepada para calon kepala daerah yang sedang bertarung akan dilanjutkan setelah proses Pilkada Serentak selesai dilangsungkan.

 

“Ditunda pelaksanaan proses hukumnya. Nanti setelah Pilkada selesai ya proses hukumnya kita teruskan kembali,” tutur Jaksa Agung HM Prasetyo, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (16/03/2018).

 

Prasetyo mengatakan, pihaknya juga ingin memuluskan pelaksanaan Pilkada Serentak yang kondusif, tanpa harus diributi dengan proses hukum yang terjadi kepada masing-masing calon kepala daerah yang tengah mengikuti Pilkada.

 

“Penundaan proses hukum selama proses Pilkada ini memiliki kemanfaatan. Manfaatnya, keberlangsungan penyelenggaraan Pilkada itu sendiri bisa berlangsung lancar dan kondusif. Tidak terganggu. Lah kita sendiri tahu, ketika seorang dipilih ya tidak bisa digantikan lagi. Tidak bisa ditarik kembali. Justeru kalau dilaksanakan Pilkada sedang berlangsung dan dilakukan proses hukum maka terganggu semuanya,” ujar HM Prasetyo.

 

Selain itu, dia menyampaikan bahwa proses hukum tidak akan berhenti, asalkan proses Pilkada sudah selesai terlaksana.

 

“Kedua, proses hukumnya bisa kita lanjutkan setelah Pilkada. Nanti setelah Pilkada selesai nanti proses hukumnya diteruskan kembali. Jadi ini selama Pilkada ditunda. Dengan dilakukannya penundaan ini, sekali lagi penundaan ya, bukan penghentian. Kiranya bisa dua-dua proses berjalan dengan baik. Proses pilkada bisa berjalan baik, dan nantinya setelah pilkada, proses hukumnya juga bisa berjalan baik,” pungkas Prasetyo.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*