Breaking News

Jaksa Agung HM Prasetyo: Buni Yani Tetap Dieksekusi

Jaksa Agung Serahkan Kapal Rampasan MV Silver Sea 2 ke Menteri Susi.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan akan tetap melakukan eksekusi terhadap terpidana Buni Yani yang dihukum 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

“Dia (Buni Yani-red) kooperatif saja lah. Mau apalagi? Tidak ada itu meminta fatwa dalam putusan pengadilan. Putusan perkara Buni Yani sudah mendapatkan putusan akhir dari MA , itu harus dilaksanakan,” kata Prasetyo kepada wartawan usai pengukuhan Pengurus Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) periode 2019-2021 di Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Jumat (02/02/2019).

 

Prasetyo mengatakan, dalam proses hukum yang ada itu adalah upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi.

 

Jika terpidana merasa punya hal baru yang perlu disampaikan terkait perkaranya dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

 

“Ini alasannya berubah-ubah. Awalnya Buni Yani mengatakan akan datang dan tanggal 1 Febuari ini Buni Yani mengatakan akan masuk penjara. Ternyata pernyataan baru, jaksa telah dianggap melampaui kewenagannya. Kewenangan apa yang dilampaui? Jaksa kewajibannya hanya melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

 

Selain itu, katanya, putusan kasasi ada dua macam yakni mengabulkan atau menolak permohonan. Kalau salah satu pihak dikabulkan berarti hakim Mahkamah Agung (MA) membuat putusan sendiri. Tapi kalau menolak, bunyinya itu menguatkan putusan pengadilan di bawahnya. “Dan tidak selalu putusan MA menyatakan perintah tahan itu tidak ada,” tandasnya.

 

Dia berharap penasehat hukum Buni Yani dapat memberikan pencerahan kepada kliennya agar dapat bisa menerima apapun purtusan hukum terhadap dirinya.

 

“Jadi saya pikir tidak salah jika kita katakan ini hanya untuk mengulur-ngulur waktu saja. Ini pembelajaran tidak baik bagi masyarakat. Mestinya berani berbuat berani bertanggung jawab. Ini sudah ada putusan pengadilan, jadi jangan menyalahkan pihak lain,” tutupnya.

 

Sementara itu juru bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro mengatakan, putusan kasasi adalah upaya hukum biasa yang terakhir. Jadi ketika disampaikan ke pihak-pihak, dalam hal ini penuntut umum dan terdakwa, itu sudah mengandung nilai eksekutorial.

 

Selain itu, putusan kasasi sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah sehingga dapat dieksekusi. Dia pun balik mempertanyakan maksud Buni Yani yang menyebut putusan itu tidak jelas.

 

“Apanya tidak jelas? Ya itu urusannya dia. Tetapi kita sudah menyatukan putusan kemudian dikirim ke pengadilan pengaju lalu pengadilan pengaju meneruskan kepada pihak-pihak, ya sudah,” ujarnya.

 

“Tidak ada dimuat perintah untuk ditahan. Jadi tidak perlu. Oleh dengan putusan begitu, putusan MA itu putusan terakhir dari upaya biasa. Jadi dengan diberitahukan kepada pihak-pihak ya sudah inkrah,” tambahnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*