Breaking News

Jaksa Agung HM Prasetyo Bantah Dampingi Proyek PLTU Riau-1 Yang Dikorupsi

Jaksa Agung HM Prasetyo Bantah Dampingi Proyek PLTU Riau-1 Yang Dikorupsi.

Jaksa Agung HM Prasetyo membantah pihaknya mendampingi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung (Kejagung), pasca ditetapkannya Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap kerja sama pembangunan PLTU tersebut.

 

“Kami tidak tahu menahu, sudah cek ke TP4 pusat atau daerah tidak ada pendampingan itu,” kata Prasetyo seusai meninjau pameran foto dalam rangka menyambut Hari Bakti Adhyaksa (HBA) ke-58 di Jakarta, Selasa (17/07/2018).

 

Prasetyo mengatakan, ketika RDP di DPR, diketahui banyak penyimpangan terjadi pada proyek strategis nasional yang tidak didampingi TP4.

 

“Tim TP4 ini semata-mata untuk mengawal bukan memberikan perlindungan,” ujarnya.

 

Ia mengaku, banyak pejabat yang segan dengan TP4 Kejaksaan. “Justru (Kejaksaan) ingin mengawal dan mengamankan supaya proyek pembangunan meningkat,” katanya.

 

Saat ditanya PT PLN (Persero) yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kejagung, Prasetyo menegaskan MoU itu tidak semata-mata TP4 saja. “Tapi kalau untuk didampingi harus ada permintaan dahulu,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Kejaksaan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) memberikan pengawalan dan pengamanan pada proyek pengadaan pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW) yang tengah digarap Perusahaan Listrik Negara (PLN).

 

“Kita harapkan proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW dapat menjadi gerbong utama kemajuan bangsa,” kata  Adi Toegarisman saat masih menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel).

 

Pada kesempatan tersebut, JAM Intel menyaksikan penandatanganan kontrak pengadaan transmisi 500 kV Jalur Utara Jawa, kontrak proyek pembangkit 927,5 MW dan surat penunjukan (LOI) 898 MW yang merupakan bagian dari proyek pengadaan pembangkit listrik 35 ribu MW.

 

Ketiga proyek tersebut mendapat pengawalan dari TP4, mulai dari tahapan tender hingga penentuan pemenang. “Keikutsertaan TP4 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek sehingga pemerataan listrik dapat segera terwujud,” katanya pada acara Penandatanganan Proyek 35.000 MW di Kantor Pusat PLN Jakarta, Jumat (17/03/2018).

 

LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi suap kesempatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 yang menyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar Eni Maulani Saragih menjadi tersangka.

 

“Jadi kasus itu sekaligus menunjukkan kegagalan TP4 dalam mengawal proyek negara sehingga selayaknya dibubarkan tim tersebut,” kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Selasa (17/07/2018).

 

Boyamin mengatakan, Kejagung melalui TP4 harus bertanggung jawab dan bersedia menjadi saksi jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau dipanggil, Ylya harus hadir,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*