Breaking News

Jaksa Agung HM Prasetyo Ajak Negara ASEAN dan Cina Komitmen Sukseskan Belt & Road Initiative

Jaksa Agung HM Prasetyo Ajak Negara ASEAN dan Cina Komitmen Sukseskan Belt & Road Initiative.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo menyatakan pentingnya membangun saling pengertian (mutual understanding) sebagai landasan dari berbagai bentuk kerjasama dalam perspektif penegakan hukum, kesamaan pemikiran dan pemahaman.

 

“Jadi itu sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas hasil yang hendak dicapai, termasuk pemahaman tentang peran strategis lembaga counterpart, sistem hukum dan peradilan pidana, serta mengetahui bagaimana politik hukum di negara kita masing-masing terhadap berbagai pelanggaran atau kejahatan lintas negara,” kata Prasetyo dalam sambutannya pada acara ASEAN-China Jurist Gathering & China-ASEAN Legal Forum di Nanning, China, Rabu (06/12/2017).

 

Prasetyo berharap agar pertemuan ini dapat melahirkan pemikiran-pemikiran besar dan berguna serta menciptakan komitmen bersama sehingga mampu menyerukan pesan kuat kepada semua pihak bahwa hukum dan penegakan hukum mampu meniadakan sekat-sekat perbedaan sistem dan yurisdiksi dari masing-masing kawasan, tempat dan Negara.

 

“Namun sebaliknya keanekaragaman sistem hukum dan perbedaan yurisdiksi justru akan menjadi sebuah kekuatan besar apabila dapat disatukan, dicarikan titik temu dan dikelola dengan baik, saling mengisi dan saling melengkapi melalui koordinasi dan hubungan kerjasama,” ujar Prasetyo.

 

Menyinggung tema umum pertemuan tentang “Enhancing Legal Exchange And Cooperation, Jointly Building And Sharing the Benefit of The Belt And Road Initiative“, Prasetyo menganggap sangat relevan dengan gagasan One Belt-One Road sebagai upaya memperluas peluang bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama, melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

 

“Semangat membangun koneksivitas internasional melalui Belt and Road Initiative itu telah sejalan dengan Visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan perairan Indonesia sebagai poros maritim dunia (the world maritime axis), yang melibatkan multiple project tidak hanya diarahkan terhadap pembangunan infrastruktur darat, tetapi menyempurnakan infrastruktur laut sejalan dengan pembangunan tol laut yang sudah dimulai sejak tahun 2015, memiliki 13 rute yang menghubungkan 41 pelabuhan di Indonesia,” katanya.

 

Prasetyo mengatakan bahwa untuk percepatan pembangunan ekonomi, maka upaya penegakan hukum tidak hanya sekedar ditekankan pada upaya represif, penindakan, melainkan juga mengedepankan upaya pencegahan, preventif yang selaras dengan Economic Analysis of Law dimana hukum ditempatkan sebagai instrument untuk menjaga proses pembangunan ekonomi nasional dan global agar dapat mencapai hasil yang optimal.

 

“Untuk itu, maka sejak tahun 2015 telah dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum yang berbasis pada paradigma korektif, restoratif dan rehabilitatif. Keberhasilan TP4 dalam melakukan pendampingan, pengawalan dan mengamankan terutama terhadap proyek-proyek strategis telah dianggap menjadi good practise bagi aparat penegak hukum untuk menghadirkan hukum yang menopang dan mendukung percepatan pembangunan,” ujarnya.

 

Selain itu, Prasetyo juga mengemukakan pentingnya perhatian bersama terhadap berkembangnya berbagai bentuk kejahatan lintas negara, yang berkembang seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, transportasi dan globalisasi ekonomi yang membuat transaksi perdagangan lintas negara dapat begitu cepat dan mudah.

 

Sehingga, lanjutnya, untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum, hal utama yang dibutuhkan adalah meningkatkan kerjasama internasional didasari pemahaman bahwa dimana pun kejahatan dilakukan dan siapapun yang menjadi korbannya merupakan ancaman serius bagi ketahanan ekonomi, keamanan dan kedaulatan bersama setiap negara.

 

“Untuk memberantas kejahatan lintas negara tidak akan dapat dilakukan secara parsial, tetapi perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama satu sama lain secara berbarengan bersama-sama seluruh negara,” ujarnya.

 

Prasetyo juga mengajak agar semua negara terutama yang hadir dalam forum ini membuat komitmen untuk mewujudkan kawasan ASEAN & China yang aman dan kondusif guna mendukung suksesnya Belt & Road Initiative yang demikian penting dan strategis ini.

 

Dalam acara pernyataan, pandangan dan berbagai pemikiran yang disampaikan Prasetyo mendapatkan perhatian, applause dan pujian delegasi negara China & ASEAN yang hadir, termasuk President & Vice President China Law Society, Kepala Kejaksaan Guangxi, akademisi dan praktisi hukum lainnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*