Breaking News

Jaksa Agung Belum Terima Bukti Untuk Bubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia

Jaksa Agung Belum Terima Bukti Untuk Bubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) sampai saat ini belum menerima bukti-bukti untuk membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

 

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pemerintah sejauh ini masih mengumpulkan bukti-bukti dari instansi penegak hukum lainnya sebelum mengajukan tuntutan ke pengadilan.

 

“Belum kita terima, masih sedang dikumpulkan. Sebenarnya sudah ada dari Polri, Kemendagri, Kemenkumham, ini kan salurannya kalau pun harus ditempuh upaya langkah-langkah hukum mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk dibubarkan,” kata Prasetyo di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (12/05/2017).

 

Menurutnya, untuk membubarkan Ormas tersebut Jaksa akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

“Itu prosedurnya melalui Kejaksaan. Kita terima bukti-bukti dulu, kita akan teliti lagi, cermati lagi untuk dasar mengajukan tuntutan. Jadi itu masih dalam proses dan mungkin masih ada opsi lain yang bisa ditempuh dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada,” ujar Prasetyo.

 

Dalam pengumpulan bukti-bukti tersebut pemerintah telah berkoordinasi lintas kementerian yakni, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenkominfo dan Polri.

 

“Menkopolhukam yang leading sektornya. Dia yang mengkoordinir di sana, dan dia melibatkan semua pihak terkait, ada Kemendagri, Kemenkumham, Kejagung, Kemenkominfo semua ada di situ,” ucapnya.

 

Prasetyo menilai sepak terjang HTI dapat menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan tersebut tidak harus secara fisik, dapat juga secara ideologis, pandangan-pandangan dan aliran-alirannya.

 

Selain itu, lanjutnya, HTI juga mempunyai obsesi dan keinginan untuk menerapkan sistem khilafah. Seperti yang diketahui bahwa khilafah tidak sesuai dengan apa yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945.

 

“Sementara khilafah rasanya tidak mengenal batas-batas negara, ya berarti kalau khilafah berlaku di sini ya Indonesia ini tidak ada lagi. Pemahamannya begitu,” ujar Prasetyo.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*