Breaking News

ITS Menggugat, Dosen: Kesetiaan Saya Adalah Kepada Negara dan Konstitusi

ITS Menggugat, Dosen: Kesetiaan Saya Adalah Kepada Negara dan Konstitusi.

Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) Prof Daniel M Rosyid PhD, M.RINA, menggugat.

Dosen dan sekaligus Dekan ini menegaskan, kesetiaannya adalah kepada Negara dan Konstitusi Negara Republik Indonesia.

“Saya bersikap bahwa kesetiaan saya tidak kepada Pemerintah yang sedang berkuasa, tapi kepada Negara dan Konstitusi. Perkembangan wacana publik cenderung mengaburkan perbedaan esensial antara Negara dan Pemerintah,” tulis Daniel M Rosyid, dalam pembelaannya yang diterima redaksi, Kamis (24/05/2018)kemarin.

Saat ini, Daniel M Rosyid sedang menunggu pemeriksaan Tim Adhoc Etik Senat Akademik ITS di Semarang.

Dia dituduh terlibat kasus penyebaran meme pembubaran HTI yang viral yang mengutip pernyataannya.

“Saya belum tahu dakwaan apa yang akan ditujukan ke saya atas kasus ini. Apakah saya dituduh pendukung HTI yang ingin mengubah dasar negara Pancasila? Pelanggaran Undang Undang Guru dan Dosen? Pelanggaran disiplin PNS?” tuturnya.

Dia berharap, pemeriksaan atas dirinya dilakukan terbuka untuk umum Menurut dia, proses pemeriksaan terbuka ini penting.

“Itu bisa menjadi pelajaran bagi saya pribadi, bagi mahasiswa-mahasiswa saya, ITS, alumni-alumninya dan masyarakat umum,” ujarnya.

Dia mengakui, sidang pemeriksaan atas dirinya itu tidak bakal sefenomenal sidang atas Soekarno sekitar 88 tahun silam, dengan judul “Indonesia Menggugat” di hadapan pengadilan Landraad Belanda di Bandung.

“Namun saya menilai bahwa pemeriksaan ini lebih bersifat politis daripada pemeriksaan etis apalagi teknis,” ucapnya.

Poin pertama pembelaannya, Daniel M Rosyid memandang dirinya lebih sebagai profesional, dengan mengacu pada Undang Undang Guru dan Dosen Tahun 2005.

“Bukan sebagai pegawai. Sementara dekan hanya tugas tambahan saja. Sebagai orang yang memangku jabatan dekan saya taat kepada pemerintah,” tuturnya.

Hal itu bisa dibuktikan dari rekam jejaknya selama 30 tahun bekerja serta kegiatan sehari-hari.

“Saya kira, itu bisa dan cukup membuktikan loyalitas saya. Hemat saya, pandangan dan sikap saya konsisten dan sesuai dengan UU Guru dan Dosen,” ujarnya.

Kedua, sebagai dosen profesional, Daniel M Rosyid memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar.

“Saya meyakini bahwa dua kekebasan inilah satu-satunya alasan paling sah mengapa dosen memiliki posisi berbeda dengan tenaga kependidikan dan universitas, baik negeri atau swasta, berbeda dengan lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga pemerintah sekalipun,” tuturnya.

Karena alasan yang unik itulah, lanjut dia, universitas berhak menganugerahi gelar sarjana, magister dan doktor. Gelar itu adalah bukti bahwa para sarjana, magister dan doktor telah dilatih untuk mencari, menemukan, dan mempertahankan kebenaran.

“Tanpa jaminan kebebasan, semua proses pencarian kebenaran itu akan menghadapi hambatan yang sangat serius,” katanya.

Ketiga, dia menegaskan sikapnya, bahwa kesetiaannya tidak kepada Pemerintah yang sedang berkuasa, tapi kepada Negara dan Konstitusi.

Menurut dia, perkembangan wacana publik cenderung mengaburkan perbedaan esensial antara Negara dan Pemerintah.

“Pemerintah partisan boleh berganti sesuai siklus Pemilu, tapi Negara dan Konstitusi tidak,” ujarnya.

Selama 10 tahun terakhir, lanjutnya, dia melihat sebuah proses birokratisasi PTN yang menjadikan dosen lebih sebagai pegawai daripada profesional.

“Sikap saya itu seperti sikap anggota TNI dan PNS Jerman. hanya taat dan setia kepada Negara dan Konstitusi, bukan kepada Pemerintah,” tegasnya.

Sikap pemerintah untuk merancukan Negara dan Pemerintah ini, lanjutnya, diduga berasal dari kenyataan sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda.

“Sebagai pemerintahan kolonial, Belanda merekrut pegawai untuk menjalankan pemerintahan,” jelasnya.

Keempat, lanjutnya, birokratisasi kampus itu secara perlahan tapi pasti akan menempatkan universitas pada maqom yang lebih rendah dan akan kehilangan privelege untuk memberi gelar akademik.

“Mungkin keistimewaan itu akan tetap ada, tapi gelar itu makin tidak bernilai,” ujarnya.

Bagi Daniel, hal itu merampas iklim kebebasan universitas dengan menempatkan dosen PTN lebih sebagai PNS daripada sebagai profesional adalah membahayakan eksistensi universitas sebagai benteng terakhir nurani bangsa.

Dia menjelaskan, pergeseran PTN BLU menjadi PTN BH seharusnya menempatkan ITS menjadi kampus yang lebih bebas dan mandiri.

Bukan sekedar mandiri secara keuangan, tapi juga mandiri dan bebas menggagas ide-ide yang tidak sekedar inovatif tapi juga disruptif yang dituntut oleh Revolusi Industri 4.0.

“Tentu agak mengherankan jika pejabat-pejabat fasih bicara soal revolusi, tapi menumpas iklim kebebasan sambil mengembangkan ketakutan di mana-mana, termasuk di kampus,” tuturnya.

Dalam upaya membangun masyarakat yang bebas itu, sebagai dosen dirinya menolak kerangka pikir UU Ormas, juga UU Anti-Teror.

“Jika ini dinilai mendukung Ormas-ormas Islam tertentu, ya apa boleh buat,” ujarnya.

Dia pun me-review pesan Ki Hadjar Dewantara. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah membangun jiwa merdeka. Hanya di atas kemerdekaan jiwa itulah integritas menemukan lahan yang subur.

“Sebagai warga Surabaya Kota Pahlawan, dan dosen ITS sebagai Kampus Pahlawan, saya menggugat proses-proses perampasan kebebasan berserikat, dan menyatakan pendapat yang telah dijamin Konstitusi. Perlu segera disadari bahwa pahlawan-pahlawan itu gugur untuk merebut dan membela kebebasan, untuk mencari dan menemukan kebenaran, bukan membela yang membayar,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*