Breaking News

Isu Reshufle Kabinet , Pak Jokowi Silakan Ganti Menteri Susi Dan Menteri Siti Di Tahun 2019

Tiga Menterinya Jokowi Setia Lakukan Revolusi Mental, Layak Dipertahankan.

Wacana perombakan anggota cabinet atau reshuffle Kabinet Kerja milik Jokowi kembali berhembus. Pada triwulan pertama 2016 ini, desakan untuk mengganti sejumlah menteri kembali mencuat. Sebagai hak perogratif presiden, pergantian pemain anggota Kabinet adalah hal yang sah-sah saja, namun khusus untuk dua anggota kabinet yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MLH dan Kehutanan) Siti Nurbaya Bakar diminta agar tidak diutak-atik.

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru  mengtatakan, untuk kedua menteri itu, sudah dimulai sejumlah program yang harus berkesinambungan dalam mewujudkan kehidupan nelayan lebih baik.

“Silakan, menteri-menteri boleh diganti kok. Itu kan hak perogratif presiden jika hendak mengganti. Bahkan Ibu Susi dan Ibu Siti pun layak diganti, tapi bukan sekarang, penggantiannya nanti saja pada 2019, atau setelah periode pemerintahan ini berakhir,” ujar Siswaryudi, Sabtu (02/04/2016).

Alasan Siswaryudi agar kedua menteri itu tidak usah diutak-atik adalah, adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang dianggap kontroversi bagi nelayan dan masyarakat, sehingga perlu membuktikan kinerja mereka apakah benar kebijakan itu bisa diwujudkan atau tidak.

“Ada sejumlah kebijakan dan program yang sudah diletakkan dasarnya oleh Ibu Susi bagi nelayan Indonesia, demikian juga dengan Ibu Siti, sejumlah persoalan lingkungan, termasuk kelestarian lingkungan laut pun sedang dilakukan. Kalau dipotong di tengah jalan, saya kira ya tidak akan pernah bisa kelihatan apa hasil dari semua itu. Jadi sebaiknya biarkan diselesaikan semua tugas dan tanggung jawabnya,” papar Siswaryudi.

Lebih lanjut, menurut anggota Pengarah Dewan Perubahan Iklim Nasional ini, keberhasilan pemerintahan Jokowi akan sulit diukur jika para menteri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti nelayan dan kelautan, diganti di tengah jalan.

Menurut dia, bisa-bisa semua menteri akan lempar tanggung jawab bahwa pekerjaan dan program-program itu bukanlah akibat dari pekerjaannya.

“Bagaimana mengukur berhasil atau tidak jika pekerjaannya tidak diselesaikan? Kecuali, jika menteri yang bersangkutan mengalami kejadian fatal saat menjabat, karena meninggal dunia, atau karena tertangkap tangan melakukan kejahatan atau pelanggaran atau karena faktor-faktor yang sangat serius sehingga tidak bisa menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai menteri, nah kalau itu yang terjadi ya silakan segera diganti. Lah, yang sekarang kan tidak ada faktor-faktor fatal itu,” papar Siswaryudi Heru.

Siswaryudi berharap, Presiden Jokowi tidak melakukan pergantian menteri yang mengurusi Nelayan. Sebab, program-program yang sudah dilakukan dan masih akan dilakukan perlu terus dikawal dan dibuktikan.

“Tetap kita kritisi dan mengawal apakah sesuai atau tidak,” pungkas dia.

Setelah melakukan satu kali reshuffle, Presiden Jokowi dikabarkan mendapat desakan agar sekarang juga melakukan perombakan anggota kabinet lagi.

Menurut informasi yang beredar di kalangan media, bahkan pihak Istana Wakil Presiden sudah mendesakkan kepada Jokowi agar mengganti beberapa menterinya seperti Menteri Susi Pudjiastuti itu.

Peneliti senior dari LIPI, Syamsuddin Haris mengatakan, urusan reshuffle kabinet merupakan suatu keniscayaan, lantaran banyak kepentingan yang ada di sekeliling Jokowi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri diskusi dengan tema ‘Cukupkah Hanya Reshuffle?’ di Rumah Makan Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).

“Fenomena Pak Jokowi ini beda. Kita tidak bisa memastikan, karena sekeliling Jokowi ada Bu Mega yang mungkin lebih berkuasa dalam menentukan kompisisi kabinet. Pak JK (Jusuf Kalla) yang mengawasi apa yang diputuskan dan ada ketua parpol (partai politik) pendukung Jokowi,” ujar Syamsudin.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa posisi Jokowi yang bukan ketua umum dari parpol, membuat Jokowi perlu memperhitungkan kepentingan dari banyak pihak dan tidak menepikan kepentingan publik.

“Di satu pihak Beliau bukan ketum partai. Oleh sebab itu, Pak Jokowi mesti menghitung begitu banyak kepentingan,” ujar Syamsudin.

Syamsudin melanjutkan, reshuffle kabinet di Indonesia merupakan isu seksi yang berdampak demikian besar pada naik-turunnya ekonomi negara. Karena itu, keputusan dan kepastian akan hal ini penting untuk dipercepat.

“Isu reshuffle kabinet selalu jadi isu seksi. Sebab itu yang berdampak pada kehidupan ekonomi kita. Makin tinggi intensitas isu, makin tidak pasti kehidupan ekonomi. Maka dari itu, makin cepat diputuskan makin baik,” ujarnya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*