Breaking News

Isu Ganti Menteri Sudah Tak Relevan, Siswaryudi Heru: Kerja Harus Fokus di Dua Tahun Terakhir, Pak Jokowi Tolong Garansi Posisi Menteri Susi

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru: Soal Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang, Pemerintah Diminta Segera Eksekusi Kebijakannya.

Isu reshuffle kabinet di dua tahun jelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan Jokowi-JK kembali mencuat.

Selain nama Menteri yang disebut akan bertarung dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan diganti, nama Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti kembali muncul untuk di-reshuffle.

Namun, menurut Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru, usulan mengganti Menteri Susi Pudjiastuti sudah tidak relevan.

Soalnya, di sisa waktu pemerintahan yang tinggal dua tahun lagi, akan kian morat-marit penataan dan pelaksanaan program-program kelautan dan perikanan jika harus mengganti menterinya lagi.

“Mengganti menteri yang akan bertarung di Pilkada ya memang itu sudah keharusan. Tetapi melakukan reshuffle untuk pos menteri yang sedang fokus melakukan pekerjaannya, ya salah alamat dong. Seperti Menteri Kelautan dan Perikanan, saya kira memang sedang fokus melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya, buat apa diganti. Biarkan diselesaikan pekerjaannya. Kalau sekarang mau diganti ya malah makin berantakan dong sektor itu,” ujar Siswaryudi Heru, di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Menurut pria yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, banyak program yang dasar-dasarnya sudah dilakukan oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Saat ini, kata dia, Susi sedang fokus mengerjakan dan melanjutkan kinerjanya.

“Dengan mengutak-atik kursi menteri Kelautan dan Perikanan ya takkan efektif dan malah membuat buyar semua yang sudah dikerjakan. Pastinya, kalau ada reshuffle akan mengubah banyak hal, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sekarang kan tinggal implementasinya saja. Biarkan diselesaikan dululah, tinggal dua tahun ini. Pak Presiden diharapkan menggaransi posisi Menteri Susi,” tuturnya.

Siswaryudi Heru pun meminta kepada Presiden Jokowi agar selektif dan tidak asal melakukan pergantian di kabinetnya. Menurut dia, pos-pos menteri seperti yang diduduki Susi Pudjiastuti saat ini harus di-back up dan dilanjutkan hingga selesai masa tugasnya nantinya.

“MKP saat ini bersinergi baik dengan Presiden dan juga nelayan. Memang, tidak ada menteri yang sempurna, dan bukan berarti jadi harus dihancurkan semua yang sudah dimulai yang baik. Tinggal pembenahan-pembenahan agar lebih baik lagi. Masih ada dua tahun waktu yang tersisa. Menteri Susi pasti bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara menyampaikan, ada sejumlah menteri yang perlu diganti meskipun sudah menuju penghujung periode pemerintahan.

Menurut dia, dalam agenda perombakan kabinet, Presiden Jokowi diminta memperhatikan tim ekonomi di lingkaran Istana.

“Sebab, kinerja mereka selama ini dinilai kurang memuaskan. Tim ekonomi yang perlu dievaluasi antara lain adalah Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan. Indef menilai kinerja para menteri di sejumlah bidang tersebut kurang memuaskan,” tutur Bhima Yudhistira, saat menjadi pembicara dalam Diskusi yang digelar Perhimpunan Rakyat Madani (Prima), dengan tema Peluang Reshuffle di Ujung Pemerintahan, di Warung Komando, Saharjo, Jakarta Selatan.

Untuk bidang perekonomian, lanjut Bhima, mereka telah mengeluarkan enam belas paket kebijakan, namun tak memberikan dampak kepada masyarakat. Misal saja, pengangguran semakin meningkat karena serapan tenaga kerja kurang maksimal.

“Kita sudah punya 16 paket kebijakan dampaknya sama sekali enggak terasa, industri sekarang malah mengalami deindustrialisasi,” ujarnya.

Intinya, kata dia, ada ketidakpuasan di kalangan pengusaha, konsumen, masyarakat dan kelas menengah.

“Mereka merasakan tekanan yang begitu hebat. Karena selama ini, perekonomian terlihat lesu,” ujarnya.

Kemudian, kata Bhima, catatan terhadap Kementerian Keuangan, dulu harapan masayarakat masuknya Sri Mulyani kedalam jajaran kabinet kerja Jokowi -JK ialah agar mampu membalikkan target priorotas dari menkeu sebelumnya.

“Dimana sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, namun yang terealisasi pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8 persen. Sementara, Sri Mulyani menargetkan dibawah itu,” ujarnya.

Sekarang, saat Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi pada tingkat 5,2 dan 5,3 persen, Sri Mulyani sampai menjelang akhir tahun ini tak sampai menyentuh 5,1 persen. Implikasinya anggaran dan defisit menurun.

“Hutang luar negeri semakin meningkat,” ujar Bhima.

Anggota Staf Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Rawanda Wandy Tuturoong  menyampaikan, peluang dilakukannya reshuffle masih terbuka.

“Kemungkinan besar akan terjadi (reshuffle). Bicara reshuffle kita sama-sama tahu dengan hampir pastinya Ibu Khofifah mau maju di Pilgub tentu saja akan meninggalkan kursi yang kosong,” ujar Rawanda.

Dia mengatakan, KSP sedang melakukan penggodokan terkait reshufle itu. “Nanti staf kepresidenan pasti akan menggodok orang yang dinilai pantas. Tapi keputusan tetap di tangan presiden,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*