Breaking News

Istana Jokowi Kok Malah Enggak Bisa Jadi Contoh, Proyek Pemeliharaan Rumah Pejabat Negara Diduga Sarat Permainan, Boros

Pemenang tendernya perusahaan yang itu-itu saja, mencurigakan!

Diduga ada permainan pemenangan tender dalam proyek pemeliharaan kebersihan taman dan rumah-rumah pejabat Negara, pemborosan yang terjadi harus dihentikan.

 

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi mengungkapkan,  Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) yang dinahkodai Prof Dr Pratikno, pada tahun 2015 dan 2016 memiliki proyek pemeliharaan kebersihan taman serta rumah-rumah pejabat negara. Dan ternyata, pengadaan itu mencurigakan.

 

“Mulai dari yang di Kompleks Widya Chandra, komplek Jalan Denpasar Raya, Kuningan, Jalan Anggrek Nelimurni di Slipi, dan Rumah Jabatan anggota Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) di daerah Kemayoran,” ujar Uchok dalam pesan singkatnya.

 

Dia menjelaskan, pagu anggaran untuk paket proyek pemeliharaan rumah jabatan pejabat tinggi negara pada tahun 2016 untuk 6 item yang dilelang adalah sebesar Rp 12.5 miliar. Sedangkan pada tahun 2015 dana yang dikeluarkan untuk proyek dan jumlah item yang sama sebesar Rp 11.5 miliar. Jadi, ada kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2015 ke 2016 sebesar Rp.1.005.473.000.

 

“Kenaikan alokasi anggaran ini benar-benar pemborosan yang tidak bisa dimaafkan, apalagi kondisi keuangan negara sedang morat marit seperti sekarang,” ungkapnya.

 

Menurut Uchok, terjadinya pemborosan anggaran itu dikarenakan Presiden Jokowi tidak konsisten dalam pelaksaan kebijakan yang dikeluarkannya. Pemotongan anggaran untuk kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang diintruksikan pemerintah hanya omong kosong.

 

“Padahal, Jokowi sendiri yang menginstruksikan agar kementerian atau lembaga Negara untuk melakukan penghematan, kok pada kenyataannya tidak berjalan, tidak terlihat adanya penghematan yang dimaksudkan Jokowi itu. Bahkabn, di kelembagaan Presiden sendiri tidak bisa dijadikan contoh adanya penghematan itu,” papar Uchok.

 

Selain pemborosan anggaran, lanjut Uchok, lelang proyek yang diadakan Kemensekneg, ditemukan juga keganjilan dan keanehan dalam proses lelang. Perusahaan yang menang sejak dua tahun yakni dari 2015 sampai 2016,  Sekneg hanya memilih 3 perusahaan sebagai pemenang lelang.

 

“Perusahaan pemenbang lelangnya hanya ada tiga, dan perusahaan yang perusahaan itu-itu saja atau loe lagi loe lagi. Padahal, untuk setiap tahunnya ada ribuan perusahaan yang ikut tender itu. Dan ketiga perusahaan  yang selalu menjadi pemenang tender tersebut adalah PT Biosis Multi Jaya, PT Tataruang Dinamika dan PT Hastamulti Yogatama,” beber Uchok.

 

Untuk pengadaan pada tahun 2015 proyek pemeliharaan kebersihan taman dan rumah jabatan pejabat negara dengan jumlah 6 item senilai Rp 11.5 miliar, anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemenang lelangnya adalah PT Biosis Multi Jaya yang mendapat 2 item degan nilai pagu paket sebesar Rp. 3.9 miliar, PT Tataruang Dinamika mendapatkan 2 item dengan nilai sebesar Rp 3.7 miliar dan PT Hastamulti Yogatama dapat 2 item dengan nilai sebesar Rp 3.8 miliar.

 

Untuk pengadaan lelang proyek pada tahun 2016, lanjut Uchok, dimenangkan perusahaan yang sama yakni, PT Biosis Multi Jaya yang mendapat 4 item degan nilai pagu paket sebesar Rp 7.6 miliar,  PT Tataruang Dinamika dapat 1 item dengan nilai sebesar Rp 2,5 miliar dan PT Hastamulti Yogatama dapat 1 item dengan nilai sebesar Rp 2,3 miliar.

 

“Dari gambaran di atas, wajar publik curiga, dan benar-benar tidak masuk akal, masa yang menang lelang  hanya tiga perusahaan ini  melulu untuk setiap tahun. Jadi, ada kesan kongkalikong atau main mata di internal istana Presiden,” tandasnya.

 

Sementara kalau dilihat langsung ke lokasi proyek, seperti di jalan Widya Chandra atau Jalan Denpasar, rumah jabatan pejabat tinggi negeri itu masih terlihat kumuh.

 

“Tiga perusahaan ini kenyang dong setiap tahun, sebab selalu dimenangkan oleh sekretariat negara. Sepertinya mereka adalah pelanggan yang menguntungkan bagi pihak-pihak di istana. Aataukah memang hanya tiga perusahaan ini yang layak?” ujarnya. Padahal, proyek itu memiliki alokasi anggaran setiap tahunnya  di atas Rp10 miliar.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*