Breaking News

Isinya Sama Saja Dengan Yang Sebelumnya, Aturan Tata Kelola Hutan Yang Baru Diteken Presiden Jokowi Takkan Efektif

Isinya Saja Dengan Yang Sebelumnya, Aturan Tata Kelola Hutan Yang Baru Diteken Presiden Jokowi Takkan Efektif.

Kalangan aktivis pesimis terhadap Inpres no. 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang baru saja disahkan Presiden Jokowi. Mereka menilai aturan tersebut sama saja dengan yang sebelumnya.

 

Direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati mengatakan, Inpres no. 6 tahun 2017 ini tidak berbeda dari Inpres sebelumnya. Bahkan dapat diprediksi bahwa tujuan utama dari Inpres ini tidak akan gagal. Pembenahan tata kelola sumber daya alam, khususnya di hutan dan ekosistem rawa gambut tidak akan terjadi.

 

“Inpres ini juga tidak mampu mendukung komitmen Presiden dalam mengatasi krisis lingkungan dan mengatasi ketimpangan penguasaan struktur agraria dan sumber daya alam yang selama ini sebagian besar dikuasai korporasi,” katanya di Jakarta, Rabu (26/07/2017).

 

Dia menuturkan, bukannya menciutkan perizinan dan melakukan penegakan hukum, pemerintah terus memfasilitasi korporasi dengan berbagai kebijakan. Seperti Permen P. 40/2017 yang memfasilitasi land swap untuk perusahaan hutan tanaman industri dengan atas nama keterlanjuran.

 

Pihak korporasi juga terus merongrong pemerintah agar mereka terus mendapatkan ‘privilege’, dengan berupaya terus mereduksi kebijakan pemerintah untuk memproteksi ekosistem gambut. Sehingga mereka tetap bisa menjalankan bisnisnya di kawasan gambut yang telah melanggar aturan hukum.

 

“Dua kebijakan yakni Inpres No.6/2017 maupun P.40/2017 bertentangan dengan PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan menjadi jalan melegalkan deforestasi dan semakin melanggengkan bencana ekologis,” ujarnya.

 

Direktur Advokasi Transformasi untuk Keadilan (Tuk) Indonesia, Edi Sutrisno menambahkan, hutan alam dan ekosistem gambut akan terus diintai oleh korporasi, baik untuk ekspansi bisnisnya maupun sebagai modus untuk land banking. Korporasi semakin mendapatkan angin dengan pernyataan Presiden Jokowi agar tidak lagi ada aturan atau kebijakan yang menghambat investasi.

 

Dengan situasi ini, pihaknya khawatir bahwa Presiden Jokowi semakin membawa bangsa ini pada krisis lingkungan hidup yang lebih dalam dan kesejahteraan yang dijanjikan melalui berbagai program yang dijanjikan untuk rakyat.

 

“Pada akhirnya masyarakat juga mempertanyakan hingga tahun ketiga pemerintahan Jokowi, berapa izin yang sudah dicabut, untuk diserahkan kepada rakyat miskin? Berapa perusahaan perusak lingkungan yang telah dijerat hukum?” katanya.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperpanjang moratorium lahan gambut hingga dua tahun. Hal itu dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) no. 6 tahun 2017 soal Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang diteken pada 17 Juli 2017 lalu.

 

Perpanjangan moratorium ini molor dua bulan. Sebab, Inpres no. 8 tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebelumnya telah berakhir pada 13 Mei 2017. Beleid ini sendiri merupakan perpanjangan ketiga sejak moratorium dimulai pada 2011.

 

Dalam instruksinya, Jokowi menyebut perpanjangan moratorium ini dilakukan agar pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk menyempurnakan tata lahan gambut yang ada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum di peta indikatif.

 

Instruksi tersebut ditujukan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Informasi Geospasial, para gubernur dan walikota.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*