Breaking News

Instruksi Presiden; Iuran Peserta Tidak Dinaikkan, BPJS Kesehatan Akan Nurut

Instruksi Presiden; Iuran Peserta Tidak Dinaikkan, BPJS Kesehatan Akan Nurut.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar tidak menaikkan iuran peserta BPJS. Instruksi itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah saat ini tengah mencari solusi terobosan yang lain untuk mengatasi masalah keuangan BPJS Kesehatan.

 

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menjelaskan, hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 menyebutkan bahwa keberlangsungan program JKN-KIS dapat dijaga dengan cara mengurangi manfaat, menyesuaikan iuran dan mengalokasikan dana tambahan dari APBN. Sebagai wujud komitmen pemerintah akan hal tersebut, sejauh ini telah dilalukan suntikan dana di tahun 2015, 2016 dan rencana juga akan diberikan suntikan dana pada tahun 2017.

 

“Kami ini kan penyelenggara, tentunya mempunyai pilihan bahwa negara tidak memberatkan masalah keuangan BPJS Kesehatan,” kata Nopi di kantornya, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (31/01/2018).

 

Menurut Nopi, dalam PP Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah mempunyai tiga pilihan dalam menangani masalah keuangan BPJS Kesehatan. Ketiga pilihan tersebut, lanjutnya, pemerintah dapat melakukan kenaikan iuran, mengurangi defisit dan juga penambahan dana.

 

“Dalam menangani persoalan keuangan BPJS sendiri, pemerintah mempunyai tiga pilihan. Yang pertama adalah melakukan kenaikan iuran, namun itu tidak dilakukan. Yang kedua adalah mengurangi defisit dan itu juga tidak dilakukan karena akan mengurangi pelayanan. Dan yang ketiga adalah menambahkan dana,” jelas Nopi.

 

Nopi menambahkan, pemerintah saat ini sudah menyiapkan solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan keuangan BPJS Kesehatan.

 

“Pemerintah sudah menyiapkan tawaran strategi untuk mengantisipasi hal tersebut,” pungkasnya.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*