Breaking News

Inpres Percepatan Industri Perikanan Nasional Harus Jadi Terobosan Bagi Kesejahteraam Nelayan

Inpres yang diterbitkan harus menjadi terobosan bagi kesejahteraan nelayan.

Terbitnya Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional diharapkan dapat secara tajam menggerakkan  Kementerian/Lembaga yang terkait guna menyatukan langkah dan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

 

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengapresiasi terbitnya Inpres tersebut sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.

 

Ketua DPP KNTI Bidang Hukum Martin Hadiwinata mengatakan, selain untuk menyatukan langkah dan membuat terobosan bagi kesejahteraan nelayan, Inpres tersebut juga mesti mampu menggenjot roda perekonomian yang kini sedang lesu.

 

Martin mengatakan, ada beberapa catatan utama KNTI terkait Inpres tersebut. Pertama, kinerja sektor perikanan yang beranjak baik, ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan di tengah kelesuan ekonomi global maupun nasional.

 

“Maka, awal baik ini mesti didasari oleh orientasi peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan skala kecil yakni nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” ujar Martin, di Jakarta, Jumat (26/08/2016).

 

Kedua, lanjut dia, adanya ironi kebijakan impor ikan yang didasari kurangnya persediaan bahan baku di tengah peningkatan produksi ikan nasional.

 

“Kondisi tersebut jelas menunjukkan belum ada kejelasan peta jalan industri perikanan nasional. Maka Inpres ini menjadi daya dorong terhadap perbaikan tata kelola tersebut,” kata dia.

 

Ketiga, merujuk data organisasi pangan dunia (FAO), bahwa Indonesia menempati tiga besar produsen perikanan dunia. Namun masih lemah dalam hal pengolahan hasil perikanan yang lebih memiliki nilai tambah ekonomi.

 

“Kami berharap Inpres tersebut menjadi pemicu optimalisasi kinerja industri perikanan nasional yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan para pelaku perikanan skala kecil,” ujar dia.

 

Menurut Martin, obsesi negara atas poros maritim dunia akan konstitusional bilamana kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan adalah berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia dan semakin memperkecil ketimpangan ekonomi secara nyata.

 

Wakil Sekjen DPP KNTI Niko Amrullah menambahkan, selain itu permodalan juga masih menjadi kendala bagi pelaku usaha perikanan.  Soalnya, nilai kredit macet (NPL) UMKM perikanan dalam 2 tahun terakhir masih mendekati 5 persen.

 

“Itu adalah potret kelesuan pelaku perikanan skala kecil. Maka, kami berharap bahwa Inpres ini mampu memberikan regulasi yang mampu memberikan kondisi lebih baik dan berkeadilan bagi mereka,” ujar Niko.

 

Terakhir, lanjut dia, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi amanat Undang Undang Desa, khususnya di desa-desa pesisir merupakan intrumen strategis untuk mengelola sumberdaya laut dan pesisir. “Untuk difungsikan sebagai buffer stock  bagi penyediaan bahan baku industri perikanan nasional,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*