Breaking News

Industri Sawit Harusnya Mampu Entaskan Kemiskinan

Industri Sawit Harusnya Mampu Entaskan Kemiskinan.

Kalangan aktivis mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang menyebutkan industri kelapa sawit sangat berperan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Sawit Watch, pernyataan Menteri Darmin Nasution seperti menutup mata atas kerusakan lingkungan dan eksploitasi buruh di perkebunan kelapa sawit.

 

Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan WALHI, Fatilda Hasibuan, menuturkan ekspansi perkebunan sawit telah menyebabkan deforestasi, eksploitasi lahan gambut, perampasan tanah petani, kerusakan sungai, pencemaran, alih fungsi lahan, dan dampak buruk lainnya yang berpotensi merugikan rakyat bahkan negara.

 

Pada kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, kerugian rakyat dan negara mencapai Rp 200 triliun dalam waktu tiga bulan, ini belum dihitung kerugian kesehatan dan kematian. Negara bahkan harus membentuk suatu badan khusus untuk memulihkan dan merestorasi lahan gambut yang rusak karena Karhutla tahun 2013, 2014, 2015.

 

“Menteri Darmin Nasution tidak menghitung kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan sebagai potensi kemiskinan bagi rakyat,” kata Fatilda dalam siaran persnya, Senin (06/11/2017).

 

Gara-gara ekspansi perkebunan sawit, alih fungsi lahan pertanian dan lahan pangan untuk perkebunan juga marak terjadi, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan tanah dan sumber penghidupannya. Data BPS Provinsi Jambi tahun 2015 menyebutkan, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga tahun 2013 sekitar 593 ribu hektar, di saat yang sama juga terjadi penurunan lahan pangan mencapai 10 ribu hektar dalam kurun waktu 2009-2013.

 

Seiring dengan itu tranformasi petani atau masyarakat adat menjadi buruh pekebuanan juga tinggi, hal ini disebabkan tingginya peralihan tanah pertanian dan tanah masyarakat ke perkebunan kelapa sawit. “Masyarakat yang dulunya hidup mandiri sebagai petani menjadi hidup tergantung kepada perusahaan perkebunan sebagai buruh,” ujarnya.

 

Direktur Eksekutif Perkumpulan Sawit Watch, Inda Fatinaware, mengungkapkan buruh perkebunan sawit saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. “Jam kerja yang tinggi, status buruh yang tidak jelas, sistem upah rendah, tidak adanya jaminan dan keselamatan kerja, buruh anak, dan minimnya pemenuhan hak-hak normatif buruh menjadi praktek di hampir seluruh perkebunan di Indonesia,” katanya.

 

Bahkan, eksploitasi buruh perkebunan semakin tinggi karena minimnya pengawasan dari Menteri Ketenagakerjaan. “Hasil pengamatan dan penelitian kami, hidup buruh di perkebunan sangat memprihatinkan, mayoritas mereka dieksploitasi dan nyaris hidup dibawah garis kemiskinan,” sebut Inda.

 

Pihaknya berharap, pemerintah juga menghitung dampak buruk pembukaan perkebunan terutama kelapa sawit, baik dampak ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Selama ini pemerintah lebih cenderung mewakili kepentingan pengusaha, tidak mewakili masyarakat, terutama masyarakat yang bersinggungan langsung dengan perkebunan kelapa sawit, seperti petani, buruh pekebunan dan masyarakat adat.

 

“Pernyataan sawit mengentaskan kemiskinan ini belum berdasar, data riil buruh perkebunan di Indonesia saja belum ada, karena kebanyakan buruh yang bekerja di perkebunan adalah buruh harian lepas, dapat dipastikan buruh ini tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan industri sawit berperan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, sebanyak 14 juta keluarga menggantungkan hidupnya di industri kelapa sawit. “Industri kelapa sawit sangat berperan pengentasan kemiskinan dan juga pengembangan area terpencil. Artinya, daerah yang tadinya belum tersentuh pembangunan, kini tersentuh,” ujar Darmin.

 

Diterangkannya, industri kelapa sawit berbeda dengan yang industri perkebunan lainnya. Dalam industri kelapa sawit telah mempunyai mekanisme kerja sama antara perusahaan besar dengan petani untuk mendapatkan bibit unggul kelapa sawit.

 

“Sehingga itu dasarnya karena perkebunan kelapa sawit cukup berarti bagi perkebunan besar. Kalau kita lihat karet dan lain-lain, tidak ada perkebunan besar.Jadi yang lain tidak adanya perkebunan besar membuat kita tdk bs melahirkan mekanisme yg baik utk menghasilkan bibit yang baik dan praktek perkebunan yang baik,” jelas Darmin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*