Breaking News

Katanya Produsen Minyak Sawit Terbesar di Dunia, Tapi Hak-Hak Buruh Perkebunan Sawit Indonesia Sangat Memprihatinkan

Indonesia Produsesn Minyak Sawit Terbesar di Dunia, Tapi Hak-Hak Buruh Perkebunan Sawit Sangat Memprihatinkan.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil menyoroti kondisi buruh perkebunan sawit yang masih memprihatinkan. Padahal Indonesia sendiri merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia. Pada 2016 produksi minyak sawit Indonesia mencapai 35 juta ton dengan nilai ekspor 18,1 miliar dollar AS. Saat ini luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 11,6 juta hektar dengan jumlah buruh mencapai 16 juta orang.

 

Direktur Eksekutif Organisasi Perjuangan dan Penguatan untuk Kerakyatan (OPPUK), Herwin Nasution, mengatakan ada persoalan HAM yang menimpa buruh perkebunan khususnya industri kelapa sawit. Dari penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara sekitar tahun 2015, pihaknya mendapat beberapa temuan mengenai kondisi buruh perkebunan.

 

Temuan itu antara lain, hampir setengah buruh perkebunan di perusahaan itu berstatus tetap. Sisanya berstatus kontrak, harian lepas dan kernet yang tidak mendapat upah dari perusahaan. “Fasilitas kerja yang diberikan perusahaan sangat minim, bahkan buruh harus menyediakan peralatannya sendiri seperti masker, sarung tangan dan sepatu. Padahal pekerjaan yang dijalankan sifatnya manual, buruh perlu peralatan yang menunjang sekaligus melindungi dirinya dari resiko kerja,” katanya di Jakarta, Jumat (19/05/2017).

 

Herwin menemukan, ada buruh kontrak dan harian lepas yang dipekerjakan secara terus-menerus sampai bertahun-tahun. Jarang dari mereka yang diangkat statusnya menjadi buruh tetap. Lebih ironis lagi buruh yang statusnya kernet, dia membantu pekerjaan yang dikerjakan buruh bagian penanaman tapi tidak mendapat upah dari perusahaan. “Padahal peran kernet sangat penting guna menunjang buruh penanam untuk mencapai target memetik 2 ton kelapa sawit per hari setiap orang,” terangnya.

 

Tak hanya itu, buruh perempuan yang statusnya kontrak atau harian lepas, tidak mendapat hak normatif seperti cuti haid dan melahirkan meski itu sudah dijamin UU Ketenagakerjaan. Buruh perkebunan yang berserikat juga sangat rentan dimutasi, diputus hubungan kerja dan diintimidasi. Kemudian ada pula masalah buruh anak.

 

“Sayangnya, dinas tenaga kerja tidak mampu bertindak sesuai kewenangannya. Dengan alasan keterbatasan SDM dan anggaran, berbagai kasus yang menimpa buruh perkebunan banyak yang tidak ditangani,” katanya.

 

Direktur Eksekutif Lingkar Borneo, Agus Utomo, mengatakan upah buruh perkebunan kelapa sawit sangat rendah, besaran paling bawah bahkan tidak mengikuti ketentuan upah minimum. Dalam investigasinya di perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Barat, pihaknya menemukan dugaan perdagangan orang ketika ada sekitar 200 orang buruh dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dijanjikan fasilitas dan tunjangan yang memadai.

 

Tapi janji itu tak kunjung dipenuhi walau mereka sudah bekerja di perkebunan kelapa sawit. “Peraturan ketenagakerjaan yang ada saat ini belum mampu menyentuh kondisi buruh perkebunan,” kata Agus. Pihaknya berharap pemerintah punya aturan khusus yang memberi perlindungan menyeluruh terhadap buruh perkebunan.

 

Sementara itu, Program Officer ILO Indonesia dan Timor Leste, Irham Ali Saifuddin, menilai UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lebih berdekatan dengan kondisi ketenagakerjaan di industri manufaktur. Tapi bukan berarti pemerintah Indonesia kekurangan aturan untuk melindungi buruh perkebunan. Pihaknya mencatat sudah ada 8 konvensi pokok ILO yang sudah diratifikasi pemerintah antara lain mengenai anti diskriminasi, kebebasan berserikat, anti kerja paksa dan usia minimum bekerja.

 

“Kalau ada kemauan politik yang kuat, tanpa meratifikasi konvensi ILO No.110 Tahun 1958 pemerintah Indonesia bisa melakukan perlindungan terhadap buruh perkebunan,” ujarnya.

 

Irham menjelaskan ILO tidak bisa menekan negara anggota untuk meratifikasi sebuah konvensi. Ratifikasi itu bisa didorong oleh tripartit yang terdiri dari pemerintah, buruh dan pengusaha. Setelah diratifikasi, pemerintah Indonesia harus membuat laporan tahunan dan peraturan teknis untuk menjalankan konvensi.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*