Breaking News

Indonesia Komit Lindungi Ekosistem Gambut

Indonesia Komit Lindungi Ekosistem Gambut.

Keberhasilan pengelolaan gambut di Indonesia mendapat apresiasi dari dunia internasional. Indonesia dianggap memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan ekosistem gambut, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta.

 

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif United Nations of Environment Programme (UNEP) Erik Solheim dalam konferensi pers terkait Inisiatif Gambut Global (Global Initiatives Peatlands/GIP) di Bonn Zone, Bonn-Jerman, waktu setempat (15/11/2017).

 

Pada kegiatan ini, negara Indonesia yang diwakili oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya, bersama-sama dengan negara Republik Kongo dan Republik Demokrat Kongo, diundang untuk berbagi pengalaman terkait pengelolaan gambut.

 

Siti Nurbaya menyampaikan, banyaknya dukungan terhadap perlindungan gambut merupakan pertanda baik upaya bersama menuju “tata kelola lahan gambut global yang baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekosistem”.

 

“Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ha lahan gambut, yaitu lebih dari 12% luasan hutan di Indonesia. Dengan kandungan karbon yang diperkirakan mencapai 6 ton per ha pada kedalaman 1 cm, dapat menjadi sumber masalah karena emisinya saat terbakar, dan pada saat bersamaan juga menjadi solusi potensial jika dikelola dengan baik, dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” tutur Siti Nurbaya.

 

Pada kesempatan ini, Siti Nurbaya kembali menekankan komitmen Indonesia dalam mencegah degradasi lahan gambut dan kebakaran lahan gambut, telah dilakukan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

 

“Ini juga menegaskan larangan pembukaan lahan baru ekosistem gambut untuk tanaman pangan, dan praktik pembakaran di lahan gambut,” ujarnya.

 

Dalam rangka percepatan pemulihan gambut setelah terjadi kebakaran besar pada tahun 2015, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG), yang bertugas untuk merehabilitasi 2 juta hektar pada tahun 2019, dan saat ini merestorasi seluas 2,49 juta hektar (1,1 juta ha oleh Pemerintah dan mitra kerja, sementara 1,39 juta ha oleh swasta).

 

“Saat ini Pemerintah dan mitra telah melakukan rewetted (pembasahan kembali) lahan gambut kurang lebih 500 ribu ha. Sedangkan pemegang ijin konsesi perkebunan di lahan gambut harus mematuhi peraturan terkait gambut tersebut,” katanya.

 

Berbagi pengalaman dalam mengatasi kebakaran lahan gambut, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa Presiden R.I. Joko Widodo telah memberikan arahan-arahan, pertama, tindakan koreksi terhadap kebijakan, perizinan, dan operasi; Pengembangkan konstruksi untuk pemulihan dan pemeliharaan lahan gambut; Penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat; Fasilitasi dukungan ilmiah terkait pemanfaatan lansekap dan analisis perubahan iklim; Penguatan peraturan kebijakan dan penegakan hukum, serta pelaksanaan restorasi gambut.

Berdasarkan data Ditjen Penegakan Hukum LHK, KLHK, sebanyak 1.444 pengawasan izin lingkungan telah dilakukan sepanjang tahun 2015-2017, meliputi 353 kali sanksi administrative, tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintantah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan.

 

Adapun total putusan pengadilan yang sudah dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai 17,82 triliun rupiah, sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai 36,59 miliar rupiah. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

 

Sehubungan dengan keberhasilan Indonesia dalam menekan tingkat kebakaran hutan dan lahan, yaitu menurun sebanyak 98% di tahun 2017 dibandingkan tahun 2015, disampaikan Siti Nurbaya, hal ini berkat terbitnya berbagai regulasi perlindungan gambut, dan sinergitas penanganan Karhutla dari pusat hingga ke daerah.

 

Siti Nurbaya juga menyambut baik kerjasama dan kemitraan, serta program kolaborasi teknis, yang diharapkan dapat difasilitasi oleh UNEP dan mitra internasional lainnya.

 

“Mari kita angkat semangat untuk menyelamatkan ekosistem gambut, sehingga sumber daya alam ini mampu memberikan kontribusi ekonomi, bagi pembangunan berkelanjutan sambil memperkuat masyarakat lokal. Dengan mengelola ekosistem gambut dengan bijak, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan emisi gas rumah kaca berkurang,” ujar Siti Nurbaya.

 

Sementara itu, pakar gambut internasional Prof. Hans Jostein menyatakan kunci dari perlindunagn gambut adalah terkait dengan faktor air, sehingga empat hal prinsip utama dalam perlindungan gambut dari kerusakan, yaitu membuat gambut menajdi basah, menjaga gambut tetap basah, membuat gambut yang kering menjadi basah, serta menggunakan gambut dalam kondisi basah.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*