Breaking News

Indonesia Kekurangan Hakim, Tahun 2019 Rekrutmen Calon Hakim Dibuka Lagi

Ada Dugaan Permainan di Putusan Praperadilan, Pensiunan TNI AD Protes Polisi dan Hakim.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menyatakan sangat kekurangan hakim. Hal itu sangat berpengaruh kepada proses-proses persidangan di pengadilan.

Jika tidak ada proses rekrutmen hakim yang layak, maka penumpukan penanganan perkara di pengadilan terkendala dari tahun ke tahun.

Hal itu diakui Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, H Suhadi. Menurut Suhadi, untuk tahun 2018 saja, ada ratusan posisi hakim yang masih lowong.

“Di 2019, ada ribuan calon hakim yang dibutuhkan. Karena itu, proses rekrutmen harus tetap dilakukan. Tetap dengan cara yang ketat dan sesuai prosedur Undang-Undang,” tutur Suhadi.

Suhadi melanjutkan, dalam proses seleksi calon hakim adhoc Tipikor 2018 saja, hanya 5 orang hakim yang dinyatakan lolos dan layak menjadi hakim.

Untuk seleksi Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018, ada sebanyak 300-an peminat yang mendaftarkan ke Panitia Seleksi (Pansel). Dari 300-an pelamar itu, hanya sebanyak 86 pelamar yang lolos tes tertulis. Hingga tahap akhir, hanya 5 Calon Hakim yang memenuhi kriteria dan lolos tahapan seleksi.

“Padahal, untuk Hakim Adhoc Tipikor 2018, kita membutuhkan sebanyak 35  hakim. Nyatanya, yang lolos sampai tahapan seleksi akhir ya hanya 5 calon hakim. Masih banyak yang kosong,” ungkap Suhadi.

Suhadi yang juga Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018 itu menyampaikan, tahun 2019 ini, proses seleksi calon hakim adhoc Tipikor masih harus dilakukan. Dia merinci, jika jumlah Pengadilan Tipikor saja sudah ada 30 Pengadilan, dengan masing-masing masih membutuhkan 3 sampai 5 hakim, maka MA masih membutuhkan sekitar 300 hakim lagi.

Paling tidak, untuk kebutuhan di tingkat pertama Pengadilan Tipikor butuh sekitar 3 hakim. Untuk tingkat Pengadilan Tinggi juga butuh sekitar masing-masing 3 hakim.

“Jadi kalikan saja, 30 Pengadilan Tipikor Tingkat I dan 30 Pengadilan Tinggi, masing-masing butuh 3 hakim, ya sekitar 300-an hakim lagi masih sangat diperlukan,” tuturnya.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Tipikor, lanjut Suhadi, Generasi Pertama Hakim Tipikor sudah selesai masa tugasnya. Kini memasuki Generasi Kedua, sehingga membutuhkan rekrutmen hakim besar-besaran.

Bukan hanya untuk Hakim Tipikor, Suhadi memaparkan, kebutuhan hakim untuk pengadilan kelautan, pengadilan lingkungan, pengadilan niaga pun sangat kekurangan hakim.

Seperti, untuk pengadilan perikanan dan kelautan, masih sangat banyak yang lowong. Saat ini, sudah ada 10 Pengadilan Kelautan dan Perikanan yang tersebar di Indonesia.

“Untuk seluruh Indonesia, hakim perikanan dan kelautan masih kosong. Kita butuh 1000 sampai 1200-an hakim untuk ini. Dan sama sekali belum bisa dilakukan proses rekrutmen, karena belum siap,” urainya.

Memang, untuk pengadilan perikanan, anggarannya di-back up oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sedangkan untuk pengadilan lingkungan, di-back up oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Hakim urusan lingkungan, hutan dan seterusnya juga masih sangat banyak yang lowong,” ujar Suhadi.

Sekretaris Panitia Seleksi Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018, Roki Panjaitan memamaparkan, untuk kebutuhan pengadilan niaga, juga masih diperlukan rekrutmen hakim yang banyak.

“Persoalan ketersediaan hakimnya, tergantung pada minat dan kemampuan serta mengikuti tahapan seleksi yang dilakukan,” ujar Roki Panjaitan.

Sedangkan untuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dibutuhkan pengadilan dan hakim adhoc. “Ini sifatnya kasuistis. Jika sudah ada perkara HAM yang sudah siap, ya masuk ke pengadilan HAM, dan nanti akan ditentukan hakimnya yang akan menyidangkan kasus itu. Begitu kasus yang ditangani sudah putus dan selesai, maka dibubarkan. Nanti kalau ada lagi perkara HAM yang sudah siap disidangkan, ya dibentuk lagi pengadilan dan hakimnya ditentukan lagi. Jadi, sifatnya per perkara,” tutur Roki Panjaitan.

Roki menjelaskan, memang untuk merekrut calon hakim, tidak mudah. Selain harus rigid betul sesuai ketentuan perundang-undangan, kualifikasi dan integritas calon hakim harus diuji benar.

“Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui para pelamar calon hakim. Selain itu, kriteria dan ketentuan yang akan direktur sudah diatur di dalam Undang-Undang. Seperti usia 45 tahun, memiliki pengalaman bekerja di bidang hukum selama 15 tahun, lolos administrasi, tes tertulis, wawancara, track record atau rekam jejak dibuka ke publik dan dievaluasi,” ujarnya.

Selain itu, dalam tahapan seleksi, MA juga melakukan assesment dengan lembaga Independen yang membantu proses rekrutmen calon hakim.

“Intinya, kita butuh hakim-hakim yang pintar, cerdas, memiliki kemampuan di atas rata-rata, sesuai kriteria, lolos seleksi, dan memiliki kapasitas, kapabilitas, terutama berintegritas ketika menjadi hakim nantinya,” ujarnya.

Dia berharap, ke depan, akan kian banyak para pelamar dan para calon hakim yang memenuhi kriteria-kriteria itu. “Tahun 2019, tetap masih dibutuhkan rekrutmen hakim,” pungkasnya.

Calon Hakim Adhoc Tipikor Pultoni Berwatak Buruk, Ngeles Terus

Sementara itu, Pultoni sendiri juga memberikan bantahan dan klarifikasi tentang keberadaan dirinya dalam proses seleksi calon hakim adhoc tipikor 2018. Dalam suratnya ke Panitia Seleksi, setelah dirinya dinyatakan terpilih dan diterima sebagai calon hakim adhoc, Pultoni menjelaskan dirinya tidak mengikuti seleksi secara diam-diam.

“Semua proses seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan. MA juga mengumumkan semua hasil dengan terbuka ke masyarakat. Jadi menurut saya, tidak diam-diam,” ujar Pultoni berkelit.

Terkait permintaan ijin dari atasannya untuk mengikuti seleksi, Pultoni mengatakan, dirinya tidak memiliki atasan di Komisi Kejaksaan, lantaran sifatnya kolektif kolegial.

“Ketentuan yang ada adalah jika PNS ya wajib seijin atasannya. Kan saya bukan PNS. Saya komisioner Komisi Kejaksaan, dan kami bersifat kolektif kolegial, tidak ada atasan-bawahan,” ujarnya lagi.

Dia juga mengaku telah terbuka dan tidak menyembunyikan identitas serta pekerjaanya sewaktu mengukuti seleksi calon hakim adhoc tipikor 2018.

“Saya juga tidak rangkap jabatan. Sebab yang dimaksud sebagai rangkap jabatan itu ya kalau ada dua SK (Surat Keputusan) pengangkatan yang berbeda. Saya hanya dapat satu SK saja sekarang yakni sebagai anggota Komisi Kejaksaan. Sebagai Hakim, belum ada SK, masih menunggu,” ujarnya.

Nah, menurut Pultoni, begitu SK Pengangkatannya sebagai Hakim sudah keluar, maka dia sudah tarik diri atau mundur dari Komisi Kejaksaan.

“Teman-teman di Komisi Kejaksaan juga menyarankan agar saya tidak mundur dari Komjak sampai turun SK Pengangkatan sebagai Hakim. Kalau saya sudah mendapat SK sebagai Hakim, ya saya secara pribadi siap mundur dari Komisi Kejaksaan,” ujarnya.

Pultoni juga menganggap dugaan terhadap dirinya yang menyelewengkan anggaran Komjak kurang tepat. Lantaran, sebagai Komisioner, dirinya tidak mengurusi anggaran.

“Tupoksi kami jelas. Anggaran itu di bawah tugas dan tanggung jawabnya Sekretariat dan Kepala Sekretariatan, bukan komisioner,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi Kejaksaan Marsekal TNI (Purn) Tudjo Pramono merasa tidak pernah ada rapat pleno di internal Komisi Kejaksaan yang menyetujui Pultoni mengikuti Seleksi Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018.

“Kami tidak pernah menggelar rapat pleno untuk memutuskan atau mendukung yang bersangkutan mengikuti seleksi calon hakim adhoc tipikor,” tutur Tudjo Pramono.

Dia juga tidak pernah diberitahu bahwa anggota Komisi Kejaksaan rapat dan mengeluarkan Surat dukungan kepada Pultoni yang ditujukan kepada Pansel maupun ke Menkopolhukam. “Enggak pernah kami rapat bahas soal seleksi calon hakim itu,” ujarnya.

Menurut dia, surat pengunduran diri Pultoni di Komisi Kejaksaan pun tidak ada. Sebab, jika memang benar sudah mengundurkan diri secara resmi, tentunya harus dibahas pengganti atau posisinya. Tudjo juga mengatakan, langkah yang dilakukan Pultoni telah melangkahi aturan dan ketentuan Komjak.

“Seharusnya tidak boleh melamar, karena masih jadi Komisioner toh. Yang anehnya, teman-teman komisioner ini kan sudah berpengalaman, puluhan tahun di bidang hukum, ada yang pengacara, ada mantan jaksa, ada pendidik, lah kok persuratan saja sengaja dilabrak?” ujarnya.

Urusan Pultoni Diserahkan ke Presiden, Rekrutmen 2019 Tetap Berjalan

Sekretaris Panitia Seleksi Calon Hakim Adhoc Tipikor 2018, Roki Panjaitan mengatakan, mengenai proses Pultoni, pihaknya belum tahu sejauh mana. Sebab, nama-nama calon hakim yang terpilih dikirimkan ke Kantor Presiden. “Itu harusnya sudah proses ke Presiden,” ujarnya.

Jika memang masih bermasalah, lanjutnya, kini sudah menjadi kewenangan Presiden. “Diangkat atau tidaknya, ya itu ada di tangan Presiden,” katanya.

Roki menegaskan, pihaknya tidak berhenti dan masih akan melakukan rekrutmen hakim. “Tahun ini ada rekrutmen hakim lagi. Sedang disiapkan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor untuk Tahun 2019,” ujarnya.

Roki Panjaitan menjelaskan, jumlah hakim di tahun 2019 yang dibutuhkan Mahkamah Agung (MA) cukup banyak. “Karena Hakim Adhoc Tipikor yang lama sudah pada dua periode. Jadi tahun depan mereka enggak bisa diperpanjang lagi tugasnya. Jadi, ya memang hanya 2 periode saja boleh sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor,” tutup Roki.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*