Breaking News

Indonesia Darurat Merkuri, Pemerintah Harus Segera Bergerak

Indonesia Darurat Merkuri, Pemerintah Harus Segera Bergerak.

Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat penggunaan dan dampak zat merkuri. Penanganan dan penggunaan zat yang memiliki unsur sangat berbahaya bagi kehidupan itu diminta segera ditangani secara serius oleh pemerintah.

 

Direktur Eksekutif  Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati meminta agar semua sektor mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dalam mengawal penggunaan merkuri.

 

“Presiden harus mengkoordinasikan dan mendukung Kementerian LHK mengatasi persoalan ini. Ini mesti menjadi prioritas nasional, melihat kedaruratan dan dampak-dampak yang masih tersembunyi. Oleh karena itu, semua sektor harus berkoordinasi dan bekerjasama,” tuturnya Nur Hidayati, dalam siaran pers, Kamis (12/10/2017).

 

Dia menyampaikan, berdasarkan data UNEP yang disampaikan Dr William dari Medicus, impor merkuri di Indonesia saat ini telah mencapai angka 707 ton setiap tahun. Impor merkuri tersebut sebanyak 90% merupakan berasal dari negara Singapura.

 

‘’Indonesia juga telah menjadi negara pengekspor merkuri ke beberapa negara,” ujarnya.

 

Sementara,  pihak Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa saat ini belum ada kebijakan yang mengatur ekspor merkuri.

 

Disampaikan Nur, sedang dari data yang diperoleh oleh Polri, sejak tahun 2017 telah dillakukan penertiban terhadap 3000 penambang di Pulau Buru dan Pulau Seram.

 

Sebanyak 39,6 ton merkuri dan 30,1 ton batu cinnabar telah disita, dan saat ini jumlah penambang telah berkurang menjadi 200 orang.

 

“Dari Polri juga berharap, Pemerintah Daerah juga berkomitmen terhadap upaya penegakan hukum ini, karena permohonan ijin untuk pembukaan tambang masih berlangsung,” ujarnya.

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini tengah menyusun langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pelarangan penggunaan Merkuri. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dalam diskusi bersama lintas sektor di Jakarta, (09/10/2017).

 

Menurut Siti Nurbaya, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah memberikan beberapa arahan terkait penghapusan penggunaan merkuri, dan penertiban pertambangan ilegal di Indonesia dalam Rapat Terbatas tanggal 9 Maret 2017.

 

“Presiden meminta agar kebijakan dan peraturan perundangan terkait hal ini, termasuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor, 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya (B3),” kata Siti Nurbaya.

 

Siti menambahkan, dalam rapat terbatas tersebut, Jokowi meminta agar segera diambil langkah-langkah sebagai tindaklanjut dari penutupan tambang emas tanpa izin di Gunung Botak, Pulau Buru, pada tanggal 17 Februari 2017 lalu. Presiden Joko Widodo juga meminta agar ada solusi, atau alternatif mata pencaharian bagi para penambang, serta masyarakat yang terpapar merkuri dapat diberikan bantuan medis.

 

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3), M.R. Karliansyah, menyampaikan beberapa hal untuk menindaklanjuti hasil COP-1 Konvensi Minamata, yaitu, pertama, finalisasi revisi Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3, sebagai landasan operasional dalam pengendalian peredaran dan penggunaan merkuri, serta pengusulan revisi Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Pengelolaan Kualitas Air.

 

Kedua, pemutakhiran data dalam rangka penyusunan baseline untuk penyempurnaan rencana penerapan nasional pengurangan dan penghapusan merkuri di indonesia (National Implementation Plan– NIP) untuk seluruh sektor (PESK, energi, industri, kesehatan).

 

Ketiga, penyiapan standar emisi dan lepasan merkuri untuk termal power plant, industri boiler, coal power plant, waste incinerator, sedimen. Keempat, pembatasan/penghapusan merkuri dan senyawa merkuri pada industri baterai, lampu, switch and relays.

 

Kelima, penghapusan penggunaan alat kesehatan bermerkuri, Keenam, pembatasan dan pelarangan ekspor, impor dan peredaran merkuri, ketujuh, penegakan hukum secara terkoordinasi. Delapan, proses formalisasi tambang rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,. Sembilan, proses pemulihan lahan terkontaminasi merkuri dari kegiatan PESK; Sepuluh, mengembangkan alternatif pengalihan mata pencaharian masyarakat; Sebelas, sosialisasi dampak penggunaan merkuri dan hasil COP-1 Konvensi Minamata kepada seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah; dan dua belas, proses pembentukan Kelompok Kerja Nasional dan Sekretariat Nasional.

 

“Saat ini produksi merkuri dalam negeri lebih banyak daripada jumlah yang diimpor oleh Indonesia, dan dampak merkuri sudah sangat nyata terhadap kesehatan manusia,” ujar Karliansyah.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*