Breaking News

Impor Beras Tak Perlu Terjadi, Jika Rejim Jokowi Ngerti Kelola Lahan Untuk Pertanian

Impor Beras Tak Perlu Terjadi, Jika Rejim Jokowi Ngerti Kelola Lahan Untuk Pertanian.

Rejim impor, terutama impor beras, tidak perlu terjadi asalkan pemerintah mau dan mengerti mengelola lahan di Tanah Air yang masih luas untuk pertanian.

Hal itu disampaikan Pengamat  Kebijakan Publik Universitas Parahyangan Thomas menanggapi kembalinya kosruh persoalan impor beras di Indonesia.

Menurut Thomas, alasan adanya ancaman ketersediaan pangan tidak harus direspon dengan impor. Dia meminta agar pemerintah tidak hanya sibuk dengan pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek.

“Enggak perlu ada impor-imporan, enggak perlu ada sebutan rejim impor beras, jika memang pemerintah mau dan mampu mengelola lahan yang masih luas untuk pertanian kita,” ujar Thomas Sitepu, Jumat (21/09/2018).

Dia pun menyarankan pemerintah segera melakukan upaya rehabilitasi dan revegetasi lahan-lahan bekas tambang serta lahan-lahan kritis lainnya.

Menurut dia, lahan kritis dan eks tambang jangan dibiarkan menganggur. Lahan-lahan seperti itu malah bisa dikelola produktif untuk menghasilkan pangan.

“Sesungguhnya, saat ini impor hanyalah pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek. Solusi yang ditawarkan hanya bersifat sporadis, bahkan impor menjadi kebiasaan. Seharusnya, salah satu upaya menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan jangka panjang dapat dilakukan dengan melakukan rehabilitasi dan revegetasi lahan bekas tambang dan lahan-lahan kritis. Itu jumlahnya luas banget. Bisa produktif untuk pangan,” tutur Thomas Sitepu.

Dia mengungkapkan,  di Indonesia banyak sekali lahan eks tambang yang terbengkalai dan tidak produktif, yang malah dibiarkan begitu saja. Misal, lahan-lahan eks tambang batu bara, emas, timah, dan lain sebagainya, yang sudah digali, dibiarkan dan atau pun ditinggalkan.

“Selama ini dibiarkan saja oleh para pengusaha ataupun Pemerintah Daerah. Seharusnya, lahan-lahan eks tambang tersebut direhabilitasi dan direvegetasi. Atau istilah lainnya,  ditanami kembali, atau populer juga dengan dilakukan penghijauan kembali,” ujarnya.

Dalam perjalanannya, dijelaskan Thomas, terjadi kesulitan mengelola lahan eks tambang dikarenakan para pengusaha pertambangan pada saat ijin diterbitkan, dibebankan iuran atau  pungutan atas setiap penggalian yang dilakukan kepada Pemda setempat atau Pemerintah Pusat.

“Iuran atau pungutan yang dibebankan kepada pengusaha, mungkin sudah dibayarkan sesuai dengan sebenarnya ataupun lebih kecil,” imbuhnya.

Mungkin juga iuran yang ditentukan pada saat diterbitkan perijinan, terlalu kecil, sementara kenyataannya di lapangan untuk biaya Penghijauan Kembali membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga tidak cukup untuk dilakukan Penghijauan Kembali.

Dari kenyataan tersebut, maka Pengusaha ataupun Pemda melakukan Penghijauan Kembali, tetapi tidak sepenuhnya. “Asal aja selama ini. Penghijauan yang dilakukan pun hanya untuk memenuhi peraturan yang telah diterbitkan. Atau bahkan mungkin sama sekali tidak pernah dilakukan  penghijauan kembali. Itu sudah berlaku sangat lama, bukan 1 atau 2 tahun saja,” jelasnya.

Pakar Ekonomi, Teknologi dan  Energi dari Universitas Parahyangan (Unpar) FX Husin menambahkan, meski kenyataan di lapangan seperti itu, tidak perlu menyalahkan masa lalu. “Justru pemerintah dan kita semua harus mau dan mampu memperbaikinya,” ujar Husin.

Husin menyarankan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera menginventarisir semua lahan eks tambang di seluruh Indonesia.

Dari inventarisasi lahan-lahan eks tambang itu, Pemerintah Pusaat dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dan keputusan bersama untuk memberdayakannya. Memang, lanjut dia, untuk melakukan rehabilitasi dan revegetasi lahan eks tambang membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Namun, APBN dan APBD tidak perlu dibebani untuk hal itu.

“Setelah diambil alih Negara, maka lahan-lahan tersebut ditawarkan kepada pemilik modal swasta, BUMN, BUMD atau koperasi yang benar. Bukan yang abal-abal,” ujar Husin.

Setiap investasi yang dilakukan pemilik modal, koperasi, BUMN/BUMD harus menarik dan selalu berlandaskan profit. Hal ini dapat dilakukan, setelah dilakukan rehabilitasi lahan terbengkalai, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memberikan konsesi usaha penghijauan kembali.

“Misal, untuk masa 30 tahun, silahkan para pakar Pemerintah yang mengkaji dan menentukan,” ucapnya.

Kemudian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menentukan jenis tanaman yang boleh ditanam, misal, lokasi lahan tertentu ditanami tanaman pangan.

“Seperti padi untuk ketahanan pangan nasional. Hal ini mungkin bisa dilakukan oleh BUMN/BUMD atau koperasi,” tutur Husin.

Diterangkan dia, lokasi lahan tertentu ditanam untuk penghijauan kembali oleh BUMN/BUMD atau Koperasi.  Apalagi, dunia memiliki dana yang cukup besar untuk mempertahankan paru-paru dunia.

“Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia atau green belt dunia. Dunia akan membeli hasil dari paru-paru yang dihasilkan, tetapi bukan bualan, harus nyata di lapangan,” ungkapnya.

Sebagian lagi, lokasi lahan tertentu ditanami tanaman produksi seperti tebu, pohon zaitun, jagung, buah-buahan dan lain sebagainya. “Itu untuk kebutuhan pangan Nasional, yang dapat menghasilkan nilai tambah,” ujarnya.

Selanjutnya, sebagian lahan dapat dipergunakan untuk membangun pabrik pengolahan gula dan ethanol, pabrik minyak zaitun atau jagung.

Jadi, semua itu, menurut Husin, sangat memungkinkan dilakukan oleh Perusahaan Swasta Nasional dan atau Koperasi.

Selain menghasilkan nilai tambah, lanjutnya, juga menciptakan lapangan tenaga kerja bagi rakyat Indonesia. “Sehingga mengurangi tenaga buruh kasar yang dikirim ke Luar Negeri, sambil dianiaya oleh bangsa lain,” ujarnya.

Soal kemampuan, dia melihat banyak potensi dari perguruan tinggi Indonesia yang bisa melakukannya. “Masih banyak hal lainnya yang dapat dipikirkan bersama para ahli dari perguruan tinggi, misal IPB, UGM, UNAIR, UNHAS dan lain-lain. Tak percaya? Saya dan teman-teman pun bisa melakukannya. Asal pemerintah mau,” pungkasnya.

Persoalan impor beras kembali mencuat setelah Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas menolak keras impor beras lagi.

Buwas bahkan mengumpat, matamu, ke Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena mengatakan tidak berurusan dengan gudang Bulog yang penuh.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution buka suara merespons polemik impor beras. Dalam penjelasannya Darmin merinci kronologi impor beras, mulai dari kondisi di lapangan hingga akhirnya diputuskan memberi izin Bulog mengimpor sebanyak 2 juta ton beras.

Menurut Darmin, akhir 2017 harga beras mulai bergerak naik, dan rapat koordinasi (rakor) membahas lonjakan harga itu mulai dilakukan di Kantor Darmin. Rakor itu melibatkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Dirut Bulog, dan Menteri BUMN.

Dalam rakor tersebut belum diambil keputusan mengimpor beras. “Nah memang belum ada kesepakatan hingga akhir 2017, seperti apa ini supply-demand angkanya persis, ada yang menganggap optimis cukup,” kata Darmin di Istana Presiden, Jakarta Kamis (20/9/2018).

Kondisi berubah di November-Desember 2017. Harga beras melonjak tajam, jenis medium yang seharusnya Rp 9.450/kg, naik menjadi Rp 11.300/kg.

Selanjutnya diadakan rakor lagi pada 15 Januari 2018 untuk membahas lonjakan harga beras tersebut. Selain itu dicek pula ke gudang Bulog ternyata stok beras tinggal 903 ribu ton, di bawah 1 juta ton.

“Sehingga waktu itu kita menganggap ini masalah, karena konsumsi kita sebulan bergerak 2,3-2,4 juta ton nasional. Bulog kita jaga stoknya bergerak di sekitar 2 juta ton, kalau di bawah 1 juta kita anggap ini masalah. Kenapa? Karena berarti tidak cukup beras dibeli oleh Bulog dari masyarakat, namun tetap pada waktu itu masih ada keyakinan dari kementerian yang bersangkutan bahwa enggak, ini Januari-Februari-Maret produksi beras akan 13,7 juta ton,” ujar Darmin.

Alhasil pada rakor tersebut diputuskan impor beras 500.000 ton. Kebijakan ini diambil agar stok beras di gudang Bulog di atas 1 juta ton.  Di sisi lain pemerintah juga menunggu hasil puncak panen raya padi di Maret 2018.

“Maret puncaknya karena akan panen raya, oke. Karena sudah di bawah 1 juta ton stoknya kita putuskan impor pada waktu itu, pada 15 Januari, impornya 500 ribu ton, dengan catatan Maret kita cek lagi pada waktu panen raya. Diputuskan 500 ribu ton, itu pasti gak cukup, tapi katanya produksi Maret bagus, kita tunggu sampai Maret,” ujarnya.

Singkat cerita pada 19 Maret 2018 diadakan rakor lagi dan informasi dari Bulog saat itu persediaan beras di gudang tinggal 590.000 ton, jauh dari batas aman stok beras nasional yaitu 2 juta ton. Menurut Darmin kondisi tersebut artinya Bulog tidak mampu menyerap dari petani dan pasokan ke masyarakat akan terganggu.

Pemerintah sempat memberi solusi mengatasi masalah penyerapan beras oleh Bulog dengan menaikkan harga pembelian gabah maupun beras, namun tetap saja stok beras tidak memadai.

“Maret kita rapat pada tanggal 19, kita cek berapa stok Bulog, tinggal 590 ribu ton, sehingga kita anggap ini barang mulai merah. Bulog tidak mampu membeli artinya tidak tersedia cukup beras di seluruh daerah untuk dibeli. Bahkan waktu itu kita naikkan harga pembelian gabah maupun beras, dengan kenaikan yang biasanya 10 persen fleksibilitasnya, kita naikkan 20 persen supaya bisa beli. Tetap saja stock 590 ribu ton,” tuturnya.

Mengacu pada kondisi itu akhirnya pada rakor 19 Maret diputuskan tambahan impor beras lagi 500.000 ton untuk mendongkrak stok Bulog. Langkah ini diambil karena masa puncak panen raya akan berakhir.

“Di 19 Maret juga kesepakatannya 500 ribu ton lagi, jangan lebih tapi itu keputusan sama-sama. Dengan catatan, masing-masing instansi mengecek, ada beras enggak karena stoknya terlalu kecil. Satgas pangan cek, perdagangan cek, pertanian cek, Bulog cek,” ujarnya.

Cuma sempat ada masalah pengiriman beras impor hasil keputusan rakor 15 Januari 2018. Beras yang harusnya masuk di Februari justru baru masuk Maret. Ini karena di beberapa negara produsen beras baru masuk masa panen di Maret, dan pembelian melalui proses tender.

Setelah beras impor masuk stok beras Bulog yang tadinya 590.000 ton naik menjadi 649.000 ton. Jumlah ini, menurut Darmin, sudah termasuk dengan pasokan beras dalam negeri.

Karena stok beras Bulog naiknya tak signifikan, maka dalam rakor 28 Maret 2018 diputuskan tambahan impor beras 1 juta ton, sehingga totalnya 2 juta ton beras. Dengan angka 2 juta ton itu artinya stok beras di gudang Bulog aman.

“Waktu itu sepakat oke kalau begitu kita nggak mau ngambil risiko, apalagi informasi ada musim kemarau agak kering, maka diputuskan 28 Maret impor tambahan 1 juta ton. Jadi total 2 juta ton (dari sebelumnya 500 ribu dua kali). Itu harus masuk akhir Juli 2018,” tutur Darmin.

Faktanya, kata Darmin, dari 2 juta ton tersebut, sebanyak 200 ribu ton beras impor dari India nggak berhasil disepakati. Alhasil, total impor beras 1,8 juta ton, dan 1,4 juta ton sudah masuk. Sisa 400.000 ton akan masuk bertahap.

“Jadi perdebatan yang terjadi antara rekan-rakan saya, itu malah yang pertanyaannya, loh beras ini impor kok, impor yang mana yang dibicarakan, nggak ada impor setelah itu. Putusan terakhir adalah 28 Maret 2018 dan itu sudah dilaksanakan, walaupun 400 belum masuk, sedang dalam perjalanan,” pungkasnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*