Breaking News

Implementasi Undang Undang Pidana Peradilan Anak Lamban, Keadilan Bagi Anak-Anak Masih Suram

Implementasi Undang Undang Pidana Peradilan Anak Lamban, Keadilan Bagi Anak-Anak Masih Suram.

Dalam peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti lambannya pemerintah mengimplementasikan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Belum tersedianya peraturan pendukung dan kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memprihatinkan, membuat pemenuhan hak-hak anak berhadapan dengan hukum tidak maksimal.

 

Direktur eksekutif ICJR, Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, sejak UU SPPA disahkan diharapkan model sistem peradilan pidana semakin lebih ramah terhadap anak di Indonesia. Tak heran jika banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya UU SPPA ini.

 

“Namun sudah empat tahun berlalu sejak disahkan pada 30 Juli 2012, ternyata tantangan implementasi SPPA mulai terbukti,” katanya dalam siaran persnya, Senin (24/07/2017).

 

Pihaknya menyoroti regulasi pendukung dari UU SPPA yang tak kunjung diselesaikan. Berdasarkan UU SPPA, pemerintah diwajibkan untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia.

 

Pemerintah baru merampungkan subtansi dalam PP Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Perpres tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum.

 

“Selain implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak,” terang Supriyadi.

 

Padahal UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak(RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas Anak.

 

“Masalahnya, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya beberapa wilayah di tingkat provinsi saja yang mulai memiliki LPAS,” ungkapnya.

 

Hampir sama dengan kondisi LPAS, jumlah LPKS pun tidak ada di setiap Kabupaten. Akibatnya, aparat penegak hukum seringkali bingung ke mana anak yang bersangkutan akan ditempatkan.

 

Peneliti ICJR, Erasmus Napitupulu menambahkan, sampai Juni 2017, jumlah anak yang terdaftar di UPT yang dikelola Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) berjumlah 910 tahanan. Angka tersebut tidak termasuk jumlah tahanan anak yang dikelola oleh polisi dimana angkanya tidak tersedia dan tidak dapat diakses.

 

“Jumlah anak yang menjadi narapidana (warga binaan) per Juni 2017 ada 2,559 Anak, angka ini naik dari angka sebelumnya per Desember 2016 yakni berjumlah 2.320 anak yang tersebar di 33 wilayah di Indonesia,” katanya.

 

Ironisnya, ternyata tidak seluruh wilayah memiliki LPAS dan LPKA. Sebagai perbandingan, sebelum berubah nomenklautur menjadi LPAS, jumlah Lapas Anak hanya tersebar di 17 provinsi. Sehingga bisa dipastikan bahwa anak yang menjadi tahanan ataupun warga binaan di daerah yang tidak memiliki Lapas Anak berada di tempat penahanan dan lapas dewasa.

 

“Dalam praktek satu satunya solusi adalah menitipkan ke dinas sosial di bawah Kemensos, namun ada kesulitan pertama, tidak semua wilayah juga ada lembaga sosialnya,” ujar Erasmus.

 

Terkait keamanan, polisi setempat tidak bisa melakukan penjagaan setiap hari di Dinas Sosial, dan ada pula soal birokrasi pengamanan di Polri yang harus dilakukan. Intinya untuk penempatan di dinas sosial belum ada peraturan yang mewadahinya.

 

ICJR merekomendasikan agar pemerintah perlu mengantisipasi meningkatnya jumlah anak yang dipidana penjara. Atas dasar itu, penting untuk kembali mengingatkan aparat penegak hukum pentingnya perspektif perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam penanganan kasus pidana, agar anak tidak dengan mudah dimasukkan dalam proses pidana.

 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi terhadap 930 narapidana anak. Kasubag Publikasi Humas Ditjen PAS, Syarpani, mengatakan pengurangan hukuman ini berkaitan dengan peringatan Hari Anak Nasional.

 

Disebutkannya, wilayah yang memperoleh remisi terbesar adalah kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan sebanyak 104 anak. Kemudian disusul wilayah lain, Jawa Tengah sebanyak 103 anak, dan Sumatera Utara sebanyak 94 anak. Pemberian remisi tersebut ditujukan untuk meningkatkan motivasi agar anak-anak yang saat ini sedang menjalani proses kurungan penjara dapat mengubah jalan hidupnya ketika sudah bebas.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*