Breaking News

ICW Tagih Kinerja Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Bapeten

ICW Tagih Kinerja Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Bapeten.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak kepolisian untuk menunjukkan Surat Telegram Rahasia (STR) yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dikembalikan akan menghapus pidana. Hal ini menyikapi pernyataanKomjen Pol. Ari Dono selaku Kabareskrim yang menyatakan sudah mengeluarkan STR jajaran bahwa jika kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan dan tersangka telah mengembalikan kerugian negara maka akan dihapuskan pidananya.

 

Peneliti ICW, Wana Alamsyah, mengatakan meski kemudian Kabareskrim mengklarifikasi pernyataannya dengan mengungkapkan bahwa pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu adalah opini pribadi, STR itu sudah terlanjur dikirimkan ke jajaran Kepolisian seluruh Indonesia.

 

“Maka STR tetap bisa dijadikan acuan penyidik dalam menghentikan penanganan perkara korupsi yang kerugian negaranya dikembalikan,” katanya dalam siaran persnya, Sabtu (17/03/2018).

 

Oleh karena itu, ICW meminta salinan STR pada Humas Mabes Polri dan jika telah ditarik atau dicabut harus diumumkan ke publik. Alasannya, hal ini memicu keresahan masyarakat bahwa akan ada potensi kasus ‘digantung’ ketika para pihak telah mengembalikan kerugian negara.

 

Wana menyebutkan, potensi penggunaan STR sebagai dasar penghentian kasus ditemukan dalam penanganan perkara pengadaan barang di Badan Pengawas Nuklir Nasional (Bapeten) tahun 2013 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pengadaan barang Bapeten tahun 2013 memiliki tiga paket pengadaan senilai Rp17,8 miliar. Salah satu paketnya ialah pengadaan alat laboratorium radiasi yang mengadakan alat XRF Spectrometry seharga Rp3,5 miliar.

 

ICW sendiri pada 6 April 2017 melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi XRF Spectrometry di BAPETEN tahun anggaran 2013 dan sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya.

 

“Namun kasus tersebut tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan karena kerugian negara sudah dikembalikan oleh para pihak,” ungkap Wana.

 

Akibatnya, kasus ini masih menggantung alias tidak dinaikkan ke penyidikan dan belum terbit SP3. “STR dikhawatirkan dijadikan dasar untuk menghentikan perkara ini karena kerugian negaranya telah dikembalikan padahal ada indikasi pidana korupsi seperti niat jahat (mens rea) dan penggelembungan harga,” sebutnya.

 

ICW juga mendesak agar Polda Metro Jaya untuk melakukan telaah ulang atas kasus korupsi Bapeten tersebut. “ICW mendorong agar kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi khususnya XRF Spectrometry dinaikkan statusnya ke penyidikan meskipun sudah ada pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para pihak,” tandas Wana.

 

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, dirinya telah meminta klarifikasi kepada Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengenai pernyataannya soal nota kesepahaman dengan Kementeriam Dalam Negeri.

 

Ari Dono sebelumnya menyebut, pejabat yang terindikasi korupsi bisa lolos dari jeratan hukum asal mengembalikan uang hasil korupsi. “Jadi itu adalah pernyataan pribadi dari beliau yang memang perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.

 

Setyo mengatakan, Ari Dono menilai bahwa jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menentukan tidak ada kerugian negara dalam suatu laporan, maka tidak perlu lagi diproses hukum. Hal ini untuk menghemat biaya penyidikan hingga penuntutan yang jumlahnya lumayan besar.

 

“Indeksnya per kasus korupsi itu sekitar Rp200 juta. Misalnya, kalau korupsinya hanya Rp100 juta, tetapi biaya penyidikannya Rp200 juta, malah negara rugi. Padahal, uang negara yang Rp100 juta sudah dikembalikan,” ujarnya. Setyo mengatakan, pernyataan Kabareskrim tersebut perlu dikaji lagi secara mendalam.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*