Breaking News

Hukuman Terhadap Terpidana Teroris Rendah, Pemberantasan Terorisme Dipertanyakan

Penuntutan Terhadap Pelaku Teroris Lemah

Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta, Sandi Ebenezer Situngkir: Banyak Jaksa Nakal berkeliaran, harus dibersihkan dan ditindak tegas!

Upaya pemerintah memberantas tindak pidana terorisme dipertanyakan. Selain tidak sigap mengantisipasi terjadinya letupan aksi terorisme di Indonesia, penjatuhan hukuman terhadap terpidana teroris juga rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku terorisme.

Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, aparat penegak hukum tidak menjadikan kejahatan terorisme sebagai kejahatan luar biasa. Karena itu, hukuman yang dijatuhkan pun ala kadarnya saja.

“Tidak ada efek jera. Sebab, teroris yang ditangkap dan yang diadili oleh pengadilan malah dihukum ringan,” ujar Sandi.

Menurut Direktur Eksekutif Institut Keadilan Indonesia (IKI) ini, aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut dan hakim memiliki persfektif hukum yang masih kuno. Selain hanya bersifat procedural, penegakan hukum bagi para terorisme tidak dianggap sebagai tindakan yang penting.

“Aparat hukum, hakim pun tidak memahami makna terorisme, mereka menganggap terorisme hanya kejahatan biasa-biasa saja. Makanya dihukum rendah. Eh, tak tahunya setelah keluar dari penjara, si terpidana teroris itu pun malah semakin ganas dan melancarkan aksi terorismenya yang kian besar,” papar Sandi.

Sandi menegaskan, aparat penegak hukum harus memahami bahwa kejahatan terorisme adalah kejahatan luar biasa yang juga harus diberikan sanksi yang tidak ringan. “Harus ada efek jera dari sanksi yang dijatuhkan,” ujarnya.

Ketua Satuan Tugas Tindak Pidana Teroris Dan Kejahatan Lintas Negara Kejaksaan Agung Arie Arifin Bratakusumah menyampaikan, sejumlah terpidana terorisme di Indonesia memang sudah dijatuhi hukuman penjara, namun gerakan teroris tidak kunjung surut karena ada faktor sanksi dan pendekatan penanganan teroris yang tak menimbulkan efek jera.

“Ya memang terpidana teroris itu dituntut berdasarkan jenis keterlibatan dan perannya dalam tindakan terorisme. Hukuman yang dijatuhkan tidak sama tentunya. Proses penuntutan terhadap pelaku terorisme dilakukan berdasarkan keterlibatan itu menurut pasal yang menjeratnya sebagaimana diatur Undang Undang,” ujar Arie.

Mengapa terkesan lembek hukuman kepada pelaku terorisme? Arie menyampaikan, semua kerangka hukum yang terjadi di Indonesia, termasuk penjatuhan hukuman terhadap terpidana teroris tidak terlepas dari desain hukum.

“Kita ini kan Negara hukum. Para terpidana diproses dengan hukum yang berlaku. Semaksimal mungkin ya sesuai tuntutan yang ada dalam aturan hukum kita. Terpidana juga bisa melakukan proses hukum, melakukan banding, melakukan kasasi, ya sebab kita menjunjung proses hukum. Nah, apakah hukum kita yang lembek? Silakan saja dinilai,” papar Arie.

Jika dikatakan bahwa aparat penegak hukum kurang maksimal melakukan penjatuhan hukuman, Arie menyampaikan bahwa hal itu bukan sepenuhnya harus dipersalahkan kepada aparatur.

“Kita juga tidak menyalahkan persfektif orang yang berpendapat bahwa rendahnya hukuman membuat terorisme tidak surut. Mungkin saja rendahnya tuntutan yang dilakukan berpengaruh. Tetapi, sekali lagi, misalnya, seperti terorisme di Suriah, yang korbannya sudah banyak, masa dituntut hukuman rendah? Enggaklah. Tentu harus ada tolok ukur. Dan kita menerapkan tolok ukur,” pungkas dia.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*