Breaking News

Holdingisasi BUMN Migas Tak Jelas, Menteri Rini Hentikan Dong, Jangan Ngoyo!

Konsep Holding Company BUMN Migas belum jelas.

Pemerintah dinilai tidak transparan dalam semua proses merger perusahaan minyak dan gas (Migas) untuk dijadikan holding company. Selain konsep holding company yang tidak bisa dipaparkan seperti apa, perusahaan yang ditunjuk pun tidak diungkapkan. Berbagai langkah yang dilakukan, sangat mencurigakan.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyampaikan, proses-proses yang dilakukan secara tertutup oleh pihak Kementerian BUMN harus diakhiri. Semua yang dilakukan harus dibuka dan disampaikan ke publik, tidak perlu ada yang ditutupi.

“Apakah ada sesuatu yang harus ditutupi untuk menghindari protes dari publik? Padahal berulang kali Mentri BUMN menyatakan bahwa Holding sektor Migas ini sudah harus rampung bulan Juni 2016. Sekarang sudah penghujung Mei dan konsep Holdingnya belum jelas sama sekali,” ujar Ferdinand Hutahaean, Jumat (27/05/2016).

Dia mengingatkan, sebaiknya pemerintah segera melaporkan ke publik mengenai perkembangan sesungguhnya holdingisasi itu.

“Publik jangan disuguhi sesuatu yang sesuka hati pejabat saja. BUMN ini bukan perusahaan pribadi mentri BUMN, jadi jangan sesuka hati untuk membuat kebijakan di sektor ini, karena minyak dan gas adalah sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Jika tidak ada transparansi dari pemerintah, maka rencana itu hanyalah akal-akalan menteri saja. Ferdinand mengatakan, dalam beberapa sepak terjang yang sudah dilakukan, terbukti pemerintah ngumpet-ngumpet merancangkan sesuatu, yang ternyata dipergunakan untuk menumpuk hutang atas nama negara.

“Kalau holding itu pun dirancang dengan motivasi untuk mencari hutangan, ya stop saja. Sebaiknya rencana pembentukan holding company migas ini dihentikan,” kata dia.

Sebab, lanjut dia, jika tujuannya hanya untuk menggadaikan aset BUMN yang dibarter dengan hutang yang akan digunakan untuk membiayai operasional pemerintah yang setiap saat sibuk namun tidak menghasilkan sesuatu, maka tidak perlu dilanjutkan.

“Jika orientasinya untuk mencari hutang dengan menggadaikan aset BUMN, sebaiknya batalkan gagasan itu dan biarkan berjalan seperti sekarang,” katanya.

Indikasi yang menunjukkan bahwa holding company itu akan dipergunakan untuk mencari hutangan, lanjut dia, sudah jelas terlihat dengan sejumlah langkah yang dilakukan Menteri BUMN untuk segera menerbitkan obligasi.

Sangat aneh, kata Ferdinand, jika belum ada yang dilakukan namun menteri sudah mengumumkan ke publik bahwa aka nada penerbitan obligasi.

“Bagi kami ini sangat aneh. Holding company saja belum jadi terbentuk tapi sudah ada pernyataan untuk menerbitkan obligasi. Sepertinya Mentri BUMN sedang membuat kompetisi bagi calon Dirut Holding ini, siapa yang bisa membawa hutangan besar lewat obligasi maka dia yang akan jadi dirut. Masa cara mengelola negara ini begitu?” ujarnya.

Proses pembentukan holding ini pun tidak pernah dibuka secara transparan. Jika belum ada solusi mengenai 47 persen saham public dan asing di Perusahaan Gas Negara (PGN), Ferdinand mengingatkat agar sebaiknya jangan sekali sekali PGN dimerger dengan Pertamina sebagai holding.

“Dan juga, tidak boleh dimerger dengan Pertagas, karena Pertamina dan PGN 100 persen adalah milik negara. Kalau di merger dengan PGN, maka akan timbul kerugian bagi negara, ini harus hati hati. Jika memang holding tetap akan jalan, sebaiknya PGN ditempatkan sebagai anak usaha holding yang mengurusi Hulu Gas atau Hilir Gas, harus ada salah satu untuk itu, supaya sisi satunya diurus oleh Pertagas. Saya kira, inilah konsep yang ideal untuk saat ini,” ujarnya.

Pertimbangan hutang, lanjut dia, tidak boleh dijadikan sebagai faktor untuk melakukan holding company ini. Sebab, Indonesia selalu terancam dalam bahaya jika terus berhutang dan gagal bayar. Bisa-bisa semua asset BUMN akan berpindah tangan ke pihak lain.

Ferdinand menyarankan, sebaiknya Menteri BUMN Rini Soemarno menghentikan ambisinya untuk melancarkan upaya berhutang lewat BUMN.

“Terlebih utang ke Cina, kita lihat syarat dan jaminannya sangat merugikan bangsa. Jangan sampai aset BUMN Pertamina nanti berpindah tangan karena hutang yang makin besar. Menteri Rini jangan memposisikan dirinya sebagai autorized utang dari Cina ke BUMN negara ini. Hentikan itu semua, mari bentuk holding company dengan tujuan penataan dan perbaikan, bukan untuk ngutang,” pungkasnya.

Sementara itu, pembentukan holding BUMN energi bisa saja dianggap sebagai pintu masuk menuju ketahanan energi. Dengan catatan, roadmap ketahanan energi harus sudah dipersiapkan oleh Pemerintah agar proses Holdingisasi dua perusahaan raksasa Migas di Indonesia itu bisa efektif dan tercapai tujuannya.

“Saya kira ini betul, Holdingisasi adalah salah satu pintu masuk menuju ketahanan energi. Tapi ini tidak bisa efektif kalau mereka (Pemerintah) tidak punya roadmap mau kemana, kita itu mau menggunakan energi yang mana. Saat ini kan sebagian besar masih berbahan baku minyak ya, dan itu kita masih net importir. Sementara kita punya energi lain, gas bumi, yang belum dimanfaatkan maksimal,” kata Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistyaningsih di Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Lana mengakui, dalam upaya Pemerintah membangun holding energi tidaklah mudah, terlebih kedua perusahaan itu mempunyai bargain postition masing-masing. Namun demikian, jika kedua perusahaan itu bisa melepaskan ego masing-masing dan berorientasi melayani negeri, maka ketahanan energi di Indonesia bukan hanya suatu keniscayaan saja.

“Saya kira (Penyatuan Pertamina dan PGN) tak ada problem, karena entitasnya masih berbeda. PGN punya entitas sendiri, Pertaminan juga punya sendiri. Secara perusahaan ini enggak akan merger seperti waktu penyatuan beberapa Bank menjadi Bank Mandiri. Ini beda, tidak dimerger begitu, tetapi induknya ada di Pertamina,” jelas dia.

Meski demikian, PGN sebagai perusahaan publik juga tetap harus mempertimbangkan pemegang saham minoritas yang ada. Keterbukaan informasi harus tetap dipertahankan sebagai perusahaan publik, termasuk juga yang berhubungan dengan Holding.

“Jadi jangan sampai nanti pelaku pasar punya pemikiran sendiri. Ini misalkan ada sesuatu yang terkait dengan holding, misalkan perusahaan publik ini mengalami tekanan keuangan, terutama akibat kegiatan di holding, ini harus tetap investor perlu tahu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, terkait holdingisasi tersebut, Kementerian BUMN sebelumnya memperkirakan, pembentukan holding BUMN energi yang melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bakal rampung dalam waktu satu bulan kedepan.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, rencana pembentukan holding itu sudah memasuki tahap final. Draft rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait holdingisasi itu saat ini tengah dikaji di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Jadi, Insya Allah, dalam waktu 1 bulan bisa selesai,” kata Rini seusai menghadiri penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pertamina dan Saudi Aramco, Senin lalu.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*