Breaking News

Hingga Larut Malam Belasan Ibu Orang Miskin Dari Medan Bertahan di Lantai 4 Gedung Kementerian Sosial, Tak Dilayani Akan Lompat Dari Gedung

Hingga Larut Malam Belasan Ibu Orang Miskin Dari Medan Bertahan di Lantai 4 Gedung Kementerian Sosial, Tak Dilayani Akan Lompat Dari Gedung.

Hingga lewat pukul 21.30 WIB, belasan orang miskin yang terdiri dari ibu-ibu bertahan di Lantai 4 Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) di Jalan Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat .

 

Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Orang Miskin (Formikom) Kota Medan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) itu mengatakan akan melompat dari Lantai 4 Gedung Kemensos itu, hingga permintaan mereka untuk memperoleh data valid mengenai program-program terhadap orang miskin, yang mereka butuhkan.

 

Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Muhammad mengatakan, sebanyak 15 orang peserta aksi masih bertahan hingga larut malam, setelah sejak siang menggelar aksi unjuk rasa di Kementerian yang kini dipimpin mantan Sekjen Golkar Idrus Marham itu.

 

“Sampai saat ini teman-teman SPRI Medan masih bertahan di Kantor Kemensos di lantai IV,” ujar Dika Muhammad, Senin malam (12/02/2018).

 

Dia mengatakan, para peserta aksi tidak akan pulang, sebelum pihak Kemensos memberikan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), selain Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sebenarnya kepada mereka.

 

“Masih menunggu kepastian dari Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kemensos untuk memberikan data penerima PKH Rastra,” ungkap Dika.

 

Dia mengatakan, jika sampai malam ini tidak ada kepastian, mereka akan loncat dari lantai 4 Kemensos. Soalnya, sejak mereka menggelar aksi, lanjut Dika, tidak ada solusi yang diberikan pihak Kemensos kepada mereka.

 

Sejak pukul 10 pagi (Senin, 12/02/2018), puluhan orang miskin yang tergabung dalam Forum Orang Miskin (Formikom) Kota Medan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI)telah mendatangi kantor Kementerian Sosial.

 

Mereka mendesak agar segera dibongkar dan diusut tuntas Penggelapan Dana Program Keluarga Harapan (PKH)di Kota Medan.

 

Selain itu, peserta aksi juga meminta segera dilakukan perbaikan ulang Basis Data Terpadu (BDT) Kota Medan.

 

“Juga menuntut agar diperbanyak Data Sasaran PKH Rastra, serta diperbesar Anggaran Bantuan Sosial untuk PKH, Rastra, KIS, KIP dan KUBE,” ujar Dika.

 

Presiden Joko Widodo dikecam lantaran memprioritaskan mengurusi hutang luar negeri, dibandingkan mengurusi rakyat Indonesia yang kian banyak jatuh miskin.

 

Dika Mohammad menyampaikan, upanya membongkar penggelapan dana Program Keluarga Harapan atau PKH dan Beras Sejahtera (Rastra) yang peruntukannya untuk rakyat miskin harus segera dilakukan.

 

Menurut dia, selama ini Jokowi merasa bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), selain Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sudah cukup ampuh menjadi andalan membungkam rakyat miskin.

 

Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahera (RASTRA) pemerintahan Jokowi, melalui Kementerian Sosial membatasi jumlah penerima. Pembatasan yang sedikit ini dilakukan untuk menyesuaikan dana APBN yang telah disetujui bersama dengan DPR RI. Akibat dari pembatasan jumlah penerima PKH-RASTRA banyak warga miskin yang tidak tercatat menerima PKH-RASTRA.

 

“Pembatasan dilakukan karena, pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk cicilan utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur,” tutur Dika Mohammad.

 

Selain itu, lanjut dia, cara pemerintah menetapkan jumlah keluarga miskin penerima atau yang menjadi sasaran PKH-RASTRA juga bermasalah.

 

“Karena dilakukan tanpa melibatkan rakyat miskin. Fakta dilapangan ditemukan banyak data yang tidak sesuai kriteria dan data fiktif dan tidak diketahui keberadaanya,” tutur Dika.

 

Dia mengatakan, di Kota Medan dan Simalungun, Sumatera Utara, ditemukan fakta adanya oknum yang menggelapkan dana PKH. Juga tidak sesuainya nilai bantuan rastra yang diterima oleh   warga miskin.

 

“Terhadap kasus tersebut, berkali-kali warga miskin telah melaporkan hal itu kepada Dinas Sosial setempat. Laporan warga miskin sama sekali tidak mendapat tanggapan dari Dinas Sosial setempat,” ujarnya.

 

Sehubungan dengan hal itu, lanjut dia, Forum Orang Miskin (Formikom) yang merupakan gabungan SPRI dan kaum miskin Kota Medan mendatangi Kantor Mensos dan Kantor Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK RI).

 

Hingga berita ini diturunkan, para ibu peserta aksi masih bertahan dan menunggu kepastian dari Pusdatin Kemensos atas permintaan mereka. “Masih bertahan di lantai IV Kemensos,” pungkas Dika.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*