Breaking News

Hindarkan Sakwasangka, Aktivis Minta Evaluasi Kinerja Polri Dalam Pilkada Serentak

Hindarkan Sakwasangka, Aktivis Minta Evaluasi Kinerja Polri Dalam Pilkada Serentak.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Kajian Strategus Indonesia (LAKSI) mendukung kinerja Polri menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak. Oleh karena itu, untuk menghindari sakwasangka yang digulirkan sejumlah pihak dalam proses Pilkada kemarin, mereka mendukung evaluasi yang obyektif terhadap kinerja Polri.

Koordinator Laksi Azmi H menyampaikan, sejumlah elemen masyarakat menganggap Polri tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018 kemari. Karena itu, dia berharap ada evaluasi yang fair atas kinerja Polri itu.

Dia mencontohkan, di Sumatera Utara (Sumut) Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpaw dituding tidak netral. Padahal, dalam kapasitasnya sebagai Kapolda, harus bisa memberikan rasa aman dan tenang kepada setiap kelompok yang bertarung di Pilkada.

“Silakan saja dievaluasi. Kami mendukung kinerja Polri, seperti  Kapolda Sumut yang sangat komit mengintruksikan jajaran anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam Pemilukada,” tutur Azmi, dalam siaran persnya, Jumat (29/06).

Dia menyampaikan, untuk menghilangkan sakwasangka yang terus digulirkan oleh sebagian anggota masyarakat terkait konerja Polri, perlu dilakukan evaluasi yang obyektif.

“Sehingga kita mendukung Polri dalam menghadapi fitnah yang dilontarkan sejumlah pengamat,” ujarnya.

Dia mengatakan, tudingan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, misalnya, yang mengatakan Polda Sumut tidak netral adalah tindakan yang kurang berdasar. Pernyataan itu malah terus bergulir untuk mendiskreditkan Polri.

“Itu terkait Kapolda Sumatera UtaraIrjen Paulus Waterpauw yang melakukan foto bersama anggota partai yang menimbulkan kontroversi di medsos. Irjen Paulus tentu sangat wajar jika menjadi perhatian publik,” tutur Azmi.

Sebagai Kapolda yang ramah kepada siapa pun, lanjut dia, Kapoldasu tidak menolak apabila ada yang mengajaknya untuk berfoto. “Dan terbukti beliau pernah berfoto dengan siapa pun dari kalangan lapisan masyarakat. Beliau sangat dekat dengan masyarakat di Sumut selama ini. Dan beliau selalu menjalin silaturahmi dengan semua komponen masyarakat dan semua pemuka agama. Maka dari itu sangat wajar bila masyarakat sangat menghargai kepemimpinan beliau di Sumut,” ujarnya.

Sementara itu,  Aktivis Mahasiswa Sumut di Jakarta Dedi Haryono Siregar menambahkan, tidak ada yang perlu di curigai dari foto Irjen Paulus dengan anggota partai itu.

“Kami menilai sangat wajar apalagi Kapolda menjadi pengayom semua partai yang ada di Sumut. Dan di foto itu tidak ada hubungannya dengan Pilgub Sumut. Sangat wajar sekali kok,” ujar Dedi.

Dia menjelaskan, di dalam foto itu, seorang perempuan berbaju partai mengangkat jari telunjuk dan tengahnya untuk membentuk angka dua. Sementara itu, Paulus mengangkat jempol dan telunjuknya yang diklaim untuk membentuk angka tujuh.

“Angka tujuh adalah ‘Laju’ singkatan dari 87. Artinya, beliau alumni angkatan 87 di AKABRI dan lambang itu memang di gunakan oleh sesama angkatan. Jadi, itu bukan angka dua, melainkan simbol tujuh,” ujar Dedi.

Sebagai Kapolda, lanjutnya, Irjen Pol Paulus juga hadir menyambut kedatangan Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Dijelaskan Dedi, sebagai tuan rumah Irjen Paulus mengikuti acara untuk menghormati tamu yang datang.

“Kehadirannya itu tidak ada hubungannya dengan mendukung paslon yang diusung partai tersebut. Selain itu fotonya pun dilakukan di ruang publik dan tidak mengandung unsur memberikan dukungan,” tutur Dedi.

Atas dasar itu, lanjut Dedi, pihaknya sagat menyesalkan pernyataan pihak-pihak yang mencoba mendiskreditkan Polri dan masyarakat.

“Sangat disayangkan ada pernyataan-pernyataan yang secara spontan memberikan penilaian tanpa di dukung mencari informasi yang benar. Tidak melakukan klarifikasi kepada jajaran Polda Sumut,” ujarnya.

Menurut Dedi, upaya itu diduga untuk menjatuhkan pribadi Kapolda Sumut. Dia pun meminta masyarakat Sumut tidak terpancing dengan provokasi yang digencarkan oleh oknum luar Sumut.

“Jangan terpancing. Pernyataan seperti itu justeru bisa mengoyak persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Jangan-jangan mereka punya agenda lain untuk membuat suasana di Sumut menjadi tidak harmonis,” ujar Dedi.

Sejauh ini, lanjutnya, belum ada temuan Polri mengenai personel yang diduga tidak netral dalam pilkada. “Adapun laporan masyarakat, baiknya dikonfirmasi dahulu sebelum melakukan publikasi yang akan menimbulkan kerugian bagi oknum yang telah di fitnah tersebut,” ujar Dedi.

Dia pun meminta Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane minta maaf kepada atas dugaan  melakukan pencemaran nama baik.

“Semoga masyarakat Sumut dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk daerahnya,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*