Breaking News

Hindari Pungli Penerimaan Siswa Baru, Kebijakan Zonasi Sekolah Diberlakukan

Hindari Pungli Penerimaan Siswa Baru, Kebijakan Zonasi Sekolah Diberlakukan.

Jelang dimulainya kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat sekolah dasar dan menengah, pemerintah sudah mengambil ancang-ancang dengan mengeluarkan Permendikbud no. 17 tahun 2017 dan Pedoman PPDB bagi Madrasah. Peraturan tersebut mengamanatkan pemberlakuan sistem zonasi guna mengantisipasi praktek pungutan liar (pungli) dan ketidakadilan diperkirakan akan mewarnai proses PPDB.

 

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) yang juga Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan larangan pungutan saat PPDB atau kepada siswa pindahan oleh sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS). Apalagi larangan tersebut dapat menjadi acuan dalam menjerat sekolah, dinas pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan anggota DPRD yang mencoba menarik keuntungan dari proses itu.

 

“Kami mengapresiasi hadirnya Permendikbud no. 17/2017. Namun, implementasinya harus dipantau apakah berjalan baik,” katanya di Jakarta, Jumat (19/05/2017).

 

Febri menekankan proses PPDB harus dikawal dengan baik. Apalagi saat ini kebijakan sistem zonasi cukup menarik, dimana disebutkan bahwa kuota zonasi minimal 90 persen.

 

’’Supaya tidak ada lagi siswa yang sekolah jauh dari tempat tinggalnya, selain aturan ini bisa mewujudkan pemerataan jumlah siswa antarsekolah,” ujarnya.

 

Dia berharap, aturan zonasi ini diikuti dengan upaya penurunan kesenjangan kualitas sekolah satu dengan yang lainnya di satu kabupaten/kota. Selain itu, siswa yang mengikuti regulasi zonasi, merasa mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Baik itu yang bersekolah di pusat kabupaten/kota atau di kecamatan pinggiran.

 

Febri mengatakan pemerataan kualitas sekolah itu bisa terwujud dengan kebijakan anggaran pendidikan setempat. Pemda harus memiliki komitmen mengucurkan anggaran yang lebih besar. Khususnya untuk sekolah yang masih berkualitas rendah agar sekolah itu bisa segera meningkatkan mutunya.

 

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid mengatakan, berdasarkan pantauan pada PPDB tahun lalu, pemerintah perlu mewaspadai berbagai praktik pungutan yang dimnta kepada orangtua calon siswa, di antaranya uang formulir, uang map, uang pendaftaran, dan uang bangunan.

 

“Kompetisi memasuki sekolah bermutu memicu kesenjangan dan penyelewengan dengan meloloskan siswa yang tidak memenuhi kriteria,” katanya.

 

Selain itu, penyimpangan juga terjadi melalui manipulasi dokumen surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan dokumen prestasi. Hingga adanya percaloan oleh pihak sekolah, dinas pendidikan, dan LSM, intervensi dari DPRD, pemerasan, dan praktik suap.

 

Sementara itu Staf Biro Hukum Kemendikbud, Hartono mengatakan, pemerintah daerah harus memastikan dalam PPDB sekolah wajib menerima siswa baru dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, SMA dan SMK serta sederajat minimal harus menerima 20 persen dari keluarga kurang mampu.

 

“Ada dua poin penting dalam Permendikbud no. 17/2017 tersebut, yakni adanya sistem zonasi dan larangan pungutan pada saat PPDB berlangsung,” katanya. Dengan adanya peraturan tersebut, siswa hanya mendaftar ke zonasi sekolah sesuai dengan tempat tinggalnya. Kuota zonasi tersebut mencapai 90 persen. Sisanya, sebanyak 5 persen untuk siswa yang terkena bencana alam dan 5 persen bagi siswa pindahan.

 

Hartono menjelaskan, peraturan mengenai zonasi tersebut sangat penting agar tidak ada lagi kejadian siswa yang bersekolah jauh dari tempat tinggalnya. Selain itu juga untuk mewujudkan pemerataan. “Tidak ada pungutan selama PPDB berlangsung. Kalau ada, jangan segan-segan melaporkan ke kami,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*