Breaking News

Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta Secara Permanen, Masyarakat Tolak Badan Khusus Reklamasi

Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta Secara Permanen, Masyarakat Tolak Badan Khusus Reklamasi, Jatuhkan Sanksi Tegas Bagi Pengembang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta menghentikan niatnya membentuk Badan Khusus untuk mengurusi reklamasi Teluk Jakarta. Badan Khusus itu tidak diperlukan, yang diperlukan adalah menghentikan reklamasi secara permanen dan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para pengembang di sana.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mengatakan, penyegelan Pulau-Pulau Reklamasi oleh Gubernur Anies Baswedan dianggap tidak cukup. Pembongkaran bangunan dan pekerjaan-pekerjaan ilegal di pulau harus dilakukan.

Salah seorang Jurubicara KSTJ, Marthin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengatakan, Koalisi menentang keras rencana Gubernur Anies untuk membentuk “badan khusus” reklamasi yang merujuk pada Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, baik berupa Badan Pengendali Reklamasi maupun Badan Pelaksana Reklamasi.

Dari Pasal 6 Keputusan Presiden tersebut, ujarnya, disebutkan bahwa tugas Badan Pengendali Reklamasi adalah untuk mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan reklamasi, sedangkan Badan Pelaksana Reklamasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 bertugas untuk menyelenggarakan reklamasi.

“Sangat jelas pembentukan “badan khusus” oleh Gubernur Anies hanya akan memuluskan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang akan bertentangan dengan janji kampanyenya sendiri untuk menghentikan reklamasi,” tuturnya, Minggu (10/06/2018).

Teluk Jakarta, lanjut Marthin, haruslah dipulihkan dan dikembalikan kepada seluruh warga Jakarta, termasuk nelayan dan masyarakat pesisir, karena reklamasi hanya menghilangkan sumber penghidupan nelayan, merusak lingkungan dan memperbesar potensi bencana di utara Jakarta.

pembongkaran bangunan di Pulau D perlu dilakukan untuk memberi contoh tegas bahwa setiap orang haruslah tunduk pada undang-undang.

“Bisa kita bayangkan apabila setiap orang dapat mendirikan bangunan tanpa IMB karena mencontoh apa yang terjadi di Pulau D reklamasi,” katanya.

Lagipula, lanjutnya, seluruh bangunan di Pulau D reklamasi harus dibongkar sebagaimana dimandatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 91 PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Pasal 18-Pasal 23 PERGUB No. 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Dalam berbagai aturan hukum tersebut, diterangkan Marthin,  disebutkan secara tegas bahwa langkah pembongkaran diterapkan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.

“Koalisi juga mendorong Gubernur Anies untuk juga menerapkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada pengembang karena jumlah bangunan tanpa IMB yang dibangun luar biasa banyak, mencapai 932 bangunan serta kemungkinan tetap membangkang dan melanjutkan pembangunan,” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut akan segera membentuk badan yang akan menangani masalah reklamasi sesuai dengan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Hal itu disampaikan Anies usai melakukan penyegelan 932 bangunan di Pulau D, salah satu pulau hasil Reklamasi.

“Nanti akan dibentuk badan-badan yang diharuskan oleh Keppres nomor 52 tahun 1995 dan juga oleh perda yang menyangkut reklamasi, kami akan menjalankan sesuai dengan aturan,” ujar Anies.

Saat ditanya lebih jauh soal badan seperti apa yang akan dibentuk, Anies hanya menyampaikan pembentukan badan tersebut disesuaikan dengan Keppres.

Pada pasal 4 Keppres tersebut dikatakan dalam rangka mengendalikan reklamasi pantura dibentuk sebuah badan pengendali yang diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian di pasal 8 dikatakan untuk menyelenggarakan reklamasi panturan Gubernur DKI Jakarta membentuk sebuah badan pelaksana.

Lebih lanjut, Anies juga menyampaikan Pemprov DKI akan melakukan penataan secara terintegrasi terhadap semua pulau reklamasi di kawasan pesisir Jakarta.

“Kami akan segera umumkan, timnya sudah ada orangnya semua sudah siap nanti kita akan umumkan segera,” ujarnya.

Di sisi lain, Anies menyebut tengah menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi setelah sebelumnya dua raperda reklamasi.

“Kami akan segera menuntaskan penyusunan raperda,” ujarnya.

Pada Kamis (07/06/2018), Anies menyegel 932 bangunan yang ada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin.

Selain menyegel pulau D, Anies juga menyegel lahan Pulau C meski belum ada bangunan maupun aktivitas pembangunan di pulau tersebut.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*