Breaking News

Hentikan Impor Garam, Perbaiki Tata Kelola

Hentikan Impor Garam, Perbaiki Tata Kelola.

Pemerintahan Jokowi didesak segera menghentikan impor garam dan harus memperbaiki tata kelola yang selama ini amburadul.

 

Hingga 2016, pemerintah dianggap doyan melakukan impor garam dan melupakan kewajibannya untuk melindungi petani garam Indonesia, bahkan tidak pernah serius memperbaiki tata kelola pergaraman di Tanah Air.

 

Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)  mendesak pemerintahan Jokowi untuk menghentikan impor garam.

 

Sekretaris Jenderal dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati Romica menekankan kewajiban negara untuk mendorong kemandirian, kedaulatan dan kesejahteraan petambak garam, dengan implementasi Undang Undang Nomor 07 Tahun 2016.

 

Menurut Susan, sudah selama 20 tahunan terakhir ini Indonesia doyan mengimpor garam dari negeri orang.

 

“Ternyata, Indonesia ternyata sudah 20 tahun melakukan impor garam. Ironinya, angka impor garam tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu mencapai 3.000.000 ton. Pemerintah seharusnya menjadikan anomali impor ini menjadi catatan, garam seharusnya jadi komoditas strategis bangsa ini. Artinya, garam harus dibenahi mulai dari tata kelola hingga pasar,” tutur Susan, di Jakarta, Jumat (13/10/2017).

 

Dia menjelaskan, impor garam sebanyak 75.000 ton dari Australia merupakan dampak dari mandeknya tata kelola garam Indonesia selama berpuluh-puluh tahun.  Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat,  dari 20 tahun kebiasaan mengimpor garam, yang paling parah adalah kondisi lima tahun terakhir, lantaran untuk pertama kali Indonesia melakukan impor garam konsumsi.

 

Susan menjelaskan, melalui UU No. 7 Tahun 2016, Pemerintah seharusnya memiliki political will untuk menghentikan impor garam karena praktik ini berlangsung sejak lama. Menurut dia, dari data yang dimilikinya, tercatat setidaknya sejak tahun 1990 Impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton lebih dengan total nilai 16.976.536 dolar amerika.

 

“Impor garam terus dilakukan sampai hari ini dengan berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam sebagai dampak dari kerusakan iklim dan anomali cuaca,” ujarnya.

 

Ketua Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) Amin Abdullah menyampaikan, impor garam sebanyak 75 ribu ton dari Negeri Kangguru yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan baru-baru ini jelas-jelas mengangkangi Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

 

Dari catatan yang dimiliki,  permasalahan substansi yang dihadapi oleh petambak garam Indonesia adalah pertama, minimnya sarana dan prasarana di tambak garam; kedua, buruknya akses air bersih dan sanitasi di tambak garam; ketiga, minimnya intervensi teknologi berbiaya murah untuk produksi dan pengolahan garam; keempat, besarnya peran tengkulak di dalam rantai distribusi dan pemasaran garam; dan kelima, harga garam yang rendah.

 

“Kelima permasalahan yang dihadapi oleh petambak garam di atas semakin diperburuk dengan adanya ketentuan impor garam industri tidak dikenakan bea masuk melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam yang berlaku sejak Desember 2015,” ujar Amin Abdullah.

 

Sekjen Persatuan Petambak Garam Indonesia (PPGI) Sarli menambahkan, carut marut pengelolaan garam butuh perhatian yang serius, butuh semua pihak melakukan evaluasi bersama terhadap pengelolaan garam Indonesia.

 

“Dalam hal ini salah satunya adalah Menteri Perdagangan yang mesti melakukan audit internal di kementeriannya,” ujarnya.

 

Di sisi lain, lanjut dia, perlu langkah berani untuk mendorong Menteri Perdagangan agar segera mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

 

“Berbicara garam, artinya berbicara kedaulatan bangsa. Impor bukan solusi dari krisis garam, tapi merupakan dampak dari salah urusnya pemerintah Indonesia dalam tata niaga garam. Oleh karena itu, pemerintah yaitu 5 aktor penting yang mengurus garam yaitu KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, PT Garam dan BPS harus segera duduk bersama dan mulai perbaiki urusan garam mulai hari ini dan konsisten menuju swasembada garam,” pungkas Sarli.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*