Breaking News

Hentikan Divestasi Saham PT Freeport, Aktivis Desak Ambil Alih Tambang

Hentikan Divestasi Saham PT Freepot, Aktivis Desak Ambil Ali Tambang.

Pemerintah Indonesia didesak mengambilalih tambang emas terbesar di dunia PT Freeport yang berlokasi di Pulau Papua.

 

Niat pemerintah untuk melakukan divestasi atau membeli saham PT Freeport hanyalah akal-akalan yang tidak jelas juntrungannya. Bahkan, manuver divestasi dan permainan saham itu dianggap sebagai skenario busuk yang dilakukan oleh segelintir elit di pemerintahan dan juga Freeport, agar perusahaan tambang emas yang seharusnya utuh dikuasai dan dimiliki Indonesia itu terus menerus berada dalam cengkraman Freeport dkk.

 

Direktur Eksekutif Global Future Indstitute (GFI) Hendrajit mengutarakan, selama ini Indonesia hanya menjadi pemilik tanah tambang secara defacto saja, namun penguasaan dan kepemilikan PT Freeport dan segala bahan tambang yang luar biasa banyaknya di dalamnya tidaklah pernah dimiliki Indonesia.

 

Anehnya, bahkan kini pun pemerintah Indonesia malah melanggengkan permainan penguasaan pihak asing kepada tambang itu, dengan berbagai manuver, termasuk manuver divestasi saham PT Freeport yang malah menimbulkan kekaburan yang kian rumit atas tambang itu.

 

“Inilah runyamnya, sebab  Indonesia sebagai pemilik tidak mengetahui sesungguhnya hasil tambang.

Dan malah menjadi jelas mengapa pihak Freeport sampai saat ini sangat tidak jujur dan tidak terbuka dalam menginformasikan kepada Indonesia berapa revenue Freeport yang sesungguhnya. Dan mengapa Freeport begitu  bersikukuh menolak adanya pabrik pengolahan sehingga bisa diketahui berapa banyak konsetrat yang berhasil diproduksi,” tutur Hendrajit.

 

Hal itu diungkapkan Hendrajit dalam kegiatan Ngopi Ngerumpi bertajuk Freeport Untuk Siapa?, yang digelar oleh Komisi Nasional Rakyat Indonesia Menggugat (Komnas RIM) bersama Forum 33, di Sekretariat Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW) Jalan Veteran 1 No 33, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin.

 

Hadir sebagai pembicara adalah Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, Pengkaji Geopolitik GFI Hendrajit, Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia  (AEPI) Salamuddin Daeng, dengan Moderator Aktivis 98, ProDEM Ricky Tamba.

 

Hendrajit mengungkapkan, berdasarkan riset dan penelitian perusahaan Gladian, yang disasar Freeport McMoran justru Uraniumnya, dan bukan emasnya.

 

Celakanya, PT Freeport Indonesia tidak punya akses untuk mengetahui data hasil penambangan yang sesungguhnya, dan berapa dana yang yang didapat dari hasil penjualannya.

 

“Freeport McMoran-lah yang mengetahui persis data hasil penambangan yang sesungguhnya. Berapa kadar tembaga dan berapa perak serta berapa uranium dan lain sebagainya,” ujarnya.

 

Padahal, kata Hendrajit, berdasarkan kontrak sesungguhnya adalah tembaga , bukan uranium atau lain-nya.  Uranium inilah yang dicecar Amerika untuk buat Nuklir. Dijelaskan dia, Indonesia mempunyai kualitas Uranium yang terbaik. Selain fakta bahwa hasil tambang di Grasberg juga ada kandungan emas-nya.

 

“Mengapa pemerintah Indonesia tidak tahu adanya kandungan Uranium di area Freeport? Ataukah juga sengaja berpura-pura tidak tahu?” ujarnya.

 

Hendrajit mengingatkan,  jika memang Uranium yang sedang dipertaruhkan Freeport McMoran, maka adalah logis ketika Presiden AS sebelumnya yakni Barrack  Obama menerjunkan  Broker Tingkat Tinggi untuk mencegah negara lain mengambil alih kepemilikan saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

 

“Sehingga perpanjangan kontrak bisa dilanjutkan pada 2021 mendatang,” ujarnya.

 

Semakin aneh kini, lanjut dia, lantaran kini lebih parah dimana Freeport dengan sengaja mengadu domba antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

 

“Misal dengan mengirim surat keberatan soal harga penentuan harga saham kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Padahal kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya terkait kesediaan Freeport untuk mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK dilakukan dengan mitranya yaitu Kementerian ESDM,” ujar Hendrajit.

 

Mengingat pertaruhan yang begitu besar terkait kandungan emas Ertsberg, menurut Hendrajit, nampaknya tiada jalan lain bagi Freeport kecuali melancarkan Devide Et Impera Tingkat TIngkat Tinggi.

 

“Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia harus segera menyadari ini, dan harus mengambil alih keseluruhan tambang Indonesia, dikuasai dan dimiliki Indonesia,” pungkasnya.

 

Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih menyampaikan, langkah pemerintah untuk melakukan pembelian saham atau divestasi kepada PT Freeport adalah langkah yang sangat aneh dan penuh tanda tanya.

 

Soalnya, di dalam perpanjangan kontrak dengan PT Freeport pada 2011 lalu, PT Freeport itu selesai hingga tahun 2021.

 

“Buat apa Indonesia keluar uang lagi membeli saham PT Freeport sekarang? Aneh sekali ini. Ini yang kita minta supaya dibuka secara transparan, ada apa di balik ini semua? Seharusnya, Indonesia ya tunggu saja sampai tahun 2021, sebab kontrak PT Freeport selesai di tahun itu, dan Indonesia menjadi pemilik dan penguasa PT Freeport kok,” ujar Eni Maulani Saragih.

 

Lebih jauh, anggota DPR yang membidangi Energi Sumberdaya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup itu mengatakan, tidak akan mungkin PT Freeport mau menjual sahamnya supaya Indonesia memiliki saham mayoritas dan memiliki kewenangan dan kendali atas PT Freeport.

 

“Itu mah mimpi di siang bolong saja pemerintah Indonesia begitu. Emangnya PT Freeport mau jual sahamnya supaya Indonesia memiliki saham mayoritas, 51 persen?” ujarnya.

 

Jika pun memiliki saham mayoritas hingga 51 persen, menurut politisi Partai Golkar ini, Indonesia tidak akan diberikan kewenangan untuk menjadi penentu di PT Freeport itu.

 

“Sudahlah, sebaiknya duduk bersama saja. Tunggu sampai tahun 2021. Jangan malah bikin manuver alasa divestasilah, mau mayoritaslah. Itu polemik. Sebaiknya PT Freeport dan Pemerintah menjelaskan dengan transparan, ada apa sebenarnya di balik ini semua,” tutur Eni.

 

Eni pun berharap, pemerintah menjunjung tinggi Nasionalisme Indonesia, dan di 2021 nanti Indonesia akan kuasai dan miliki tambang yang terletak di Pulau Papua itu.

 

“Tunggu selesai sajalah kontrak sampai tahun 2021 itu. Itu akan menjadi milik kita seutuhnya. Setelah itu ya bikin skema baru, skema yang lebih adil untuk Indonesia,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*