Breaking News

Hendak Temui Jokowi Tuntut Pemenuhan Hak, Ratusan Anggota SBSI Sudah Dua Hari Aksi Jalan Kaki Long March Dari Medan Menuju Jakarta

Hendak Temui Jokowi Tuntut Pemenuhan Hak, Ratusan Anggota SBSI Sudah Dua Hari Aksi Jalan Kaki Long March Dari Medan Menuju Jakarta.

Sudah sejak setahun lalu tuntutan para buruh di Pelabuhan Belawan tidak digubris oleh PT Pelindo I di Medan. Malah hak-hak dasar buruh dikebiri dengan tidak dibayarkan gaji, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bahkan hendak menggeser para pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja di Pelindo I itu menjadi karyawan Out Sourcing. Tentu saja hal itu membuat para buruh berang dan menolak keras.

 

Selain sudah berkali-kali menuntut langsung ke PT Pelindo I di Medan agar memenuhi hak-hak pekerja, para buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pimpinan Prof Dr Muchtar Pakpahan, SH., MA, itu pun tidak direken oleh pemerintah setempat dan juga PT Pelindo I.

 

Karena itu, sejak Jumat 20 Januari 2017, sebanyak 350-an buruh yang tergabung dalam SBSI itu menggelar aksi jalan kaki long march dari Kantor Pelindo I Medan menuju Istana Presiden ke Jakarta.

 

Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Utara Nicholas Sutrisman yang bersama-sama dengan para pengurus SBSI Sumatera Utara dan buruh pelabuhan Belawan melakukan long march menjelaskan, sejak keberangkatan pada Jumat 20 Januari 2017 dari depan kantor PT Pelindo I Medan, pihak anak isteri dan keluarga buruh mengantar dan mendukung aksi mereka pergi menemui Presiden Joko Widodo ke Istana Presiden Jakarta.

 

“Hingga hari kedua ini, kita terus semangat dan pasti harus tiba di Jakarta dengan selamat sentosa. Mohon dukungan teman-teman dan semua pihak,” ujar Nicholas Sutrisman ketika dihubungi Minggu (22/01/2017).

 

Nicholas menegaskan, tututan mereka adalah menolak pengalihan buruh PT Pelindo I menjadi tenaga out sourcing, menuntut dipenuhinya hak-hak buruh, meminta agar pemerintah pusat mengusut dan memberikan sanksi tegas kepada para petinggi PT Pelindo I dan juga pejabat pemerintah yang mempermainkan nasib buruh.

 

Terkait tuntutan mereka, dijelaskan Nicho, sampai saat ini PT Pelindo I tidak memberikan respon yang positif. Karena merasa tidak ada tanggapan dan perusahaan pelat merah itu dianggap bebal, maka Nicho melanjutkan tuntuan aksinya hingga ke Jakarta secara langsung.

 

Dia mengatakan, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan ini, merupakan lanjutan dari aksi-aksi yang digelar di depan kantor PT Pelindo I di Jalan Krakatau Ujung Nomor 100 Medan.

 

“Kami meminta PT Pelindo I membayarkan upah lembur. Kemudian Kami menolak status para karyawan PT Pelindo dialihkan ke perusahaan outsourching. Kami meminta agar para pekerja buruh PT Pelindo agar ditetapkan menjadi karyawan tetap,” ucap Nicholas.

 

Menurut dia, masa kontrak para pekerja PT Pelindo I rata-rata 17 tahun dan para pekerja sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan tersebut. Namun, perusahaan BUMN ini malah mengembalikan status mereka ke posisi awal dengan model outsourcing.

 

Dalam aksi kali ini mereka juga menuntut agar Direktur PT Pelindo I di turunkan dari jabatannya. Selain itu mereka juga meminta agar pemerintah juga mengusut tuntas kasus dwelling time.

 

“Kami menutut agar Direktur PT Pelindo I dipecat. Kami meminta Pekerjakan Buruh Pelindo menjadi karyawan tetap. Kami juga meminta agar Kepala Dinas Kota Medan dicopot,” ujarnya.

 

Tuntutan belum berhenti, para buruh ini juga menuntut agar Pemerintah mencabut PP 78/2015.

 

Nicholas menambahkan, mereka juga akan menyuarakan putusan 378 terkait dengan penggunaan Logo SBSI dan Mars SBSI agar dilaksanakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia  (KSBSI) yang selama ini dianggap secara ilegal mencaplok SBSI Pimpinan Prof Dr Muchtar Pakpahan,. SH, MA.

 

“Kami juga meminta agar PP 78 dicabut. Kemudian meminta Putusan  378 agar dilaksanakan oleh KSBSI untuk tidak menggunakan Logo SBSI, Mars SBSI dan bendera SBSI. KSBI itu ilegal, sebab putusannya yang sah adalah SBSI Muchtar Pakpahan,” ucapnya.

 

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Medan sekaligus koordinator aksi, April Waruwu mengatakan, rombongan ini merencanakan akan melewati jalur timur Jalan Lintas Sumatera. Jarak yang akan ditempuh diperkirakan mencapai 2.000 km. Berbagai kebutuhan perjalanan pun telah dipersiapkan dengan matang. Selain perbekalan, mereka juga menyiapkan mobil komando hingga ambulance. “Diharapkan dapat kita tempuh selama satu bulan,” ujarnya.

 

Menurut April, aksi longmarch ini rencananya akan disambut perwakilan SBSI di setiap kabupaten dan kota yang dilintasi. Para buruh ini berharap, aksi mereka berjalan dengan lancar dan tujuannya dapat tercapai. “Kami berharap semua lancar dan dapat tiba dengan selamat di Jakarta,” ujar April.

 

Ketua Korwil SBSI Sumut Arsula Gultom menambahkan, unjukrasa dengan berjalan kaki long march dari Medan ke Jakarta menuju Istana Negara yang dilakukan ratusan pekerja ini karena aspirasi mereka tidak dipenuhi.

 

“Pekerja pada 2-12 Januari 2017 lalu telah melakukan unjukrasa menolak pengalihan ratusan pekerja bongkar muat kepada pihak ketiga yang nantinya akan menjadi outsorcing,” ujar Arsula Gultom.

 

Karena selama ini, kata Arsul Gultom, para pekerja yang bekerja sebagai tenaga bongkar muat di Belawan itu bernaung di koperasi.

 

“Untuk itulah pekerja menolak adanya rencana pengalihan tersebut kepada pihak ketiga,” kata Arsula Gultom.

 

Terkait dengan aksi longmarch ke Jakarta menuju Istana Negara dan DPR RI ini, sebut Arsula, pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya.

 

Karena di Jakarta nanti, kata Arsula, dirinya yang memimpin langsung aksi long march pekerja ini dan akan menuntut agar dibayarkan uang lembur pekerja dari 2012-2016.

 

Kemudian, tegas Arsula, menolak pengalihan pekerja kepada pihak ketiga serta meminta agar buruh diangkat menjadi karyawan tetap BUMN sesuai dengan Permenaker Nomor 19/2012.

 

Koordinator SBSI untuk Wilayah Se-Sumatera Amser Hutauruk menyampaikan, terkait aksi ini, DPP SBSI telah bersurat kepada Presiden Jokowi dan semua jajaran di Pemerintah Pusat, agar merespon dengan positif.

 

“Kami sudah menyurati Presiden Joko Widodo dan pihak-pihak terkait di Pemerintah Pusat,” ujar Amser Hutauruk.(JR(JR)(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*