Breaking News

Hendak Muluskan Reklamasi, Pembahasan Zonaisasi Kepulauan Seribu Kembali Memanas, Permainan Ini Harus Dihentikan

Hendak Muluskan Reklamasi, Pembahasan Zonaisasi Kepulauan Seribu Kembali Memanas, Permainan Ini Harus Dihentikan.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam langkah DPRD DKI Jakarta menggelar rapat yang membahas mengenai kelanjutan proses penyusunan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura). Koalisi menilai pembahasan tersebut tidak mengakomodir kepentingan masyarakat pesisir di Teluk Jakarta.

 

Anggota koalisi yang juga Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Simamora, mengatakan pihaknya dengan tegas menolak dilakukannya pembahasan dua Raperda Reklamasi yakni Raperda RZWP3K dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

 

Dia memaparkan, kedua Raperda tersebut disusun tanpa melibatkan partisipasi masyarakat terdampak. Hal ini bertentangan dengan UU no. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan DPRD DKI Jakarta no. 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib yang mengharuskan adanya masukan dari masyarakat.

 

“Raperda disusun tanpa didasarkan adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jabodetabekpunjur dan Rencana Zonasi Tata Ruang Laut Kawasan Strategis Wilayah Jabodetabekpunjur yang saat ini belum diselesaikan oleh Kementeriaan Kelautan dan Perikanan (KKP),” katanya dalam siaran persnya, Rabu (26/07/2017).

 

Padahal KLHS dan Rencana Zonasi Jabodetabekpunjur merupakan pijakan utama bagi DKI untuk menyusun RZWP3K.

 

Dia menjelaskan, kedua Raperda tersebut sangat mengakomodir kepentingan pengembang properti reklamasi, tidak memperhatikan keberadaan masyarakat pesisir, nelayan tradisional, bukan untuk kepentingan umum. Berdasarkan UU Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemamfaatan wilayah pesisir haruslah bertujuan untuk kepentingan masyarakat pesisir.

 

Selain itu, kedua Raperda ini bertentangan dengan UU no. 7 rahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, sebab akan menghilangkan wilayah tangkap dan kehidupan nelayan.

 

“Raperda disusun dengan cara-cara tidak terpuji melalui korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Muhamad Sanusi, diduga masih melibatkan banyak anggota dewan lainnya,” ujar Nelson.

 

Koalisi menilai, usaha penyusunan Raperda ini sekaligus membuktikan bahwa reklamasi adalah proyek ilegal. Raperda ini seharusnya disusun dan disahkan terlebih dahulu sebelum reklamasi dilakukan.

 

“Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya. Akibat kepentingan bisnis maka yang terjadi Reklamasi dijalankan dulu, baru Perda menyusul,” katanya.

 

Pembangunan di wilayah pesisir, khususnya reklamasi, telah berdampak pada hilangnya akses masyarakat dan nelayan tradisional terhadap sumber-sumber kehidupan serta menghancurkan sistem sosial masyarakat dan meningkatkan ketidakadilan gender.

 

“Oleh karena itu koalisi menuntut agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta menolak pembahasan Raperda reklamasi dan menolak pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta,” ujarnya.

 

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan total pembahasan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K). Keputusan itu masih sama dengan keputusan yang mereka buat tahun lalu.

 

“Tadi Rapimgab DPRD memutuskan kita tetap berpegang kepada surat DPRD per tanggal 19 April bahwa dua Raperda itu pembahasannya tetap dihentikan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana.

 

Menurutnya, pemerintah pusat sudah mengambil alih permasalahan reklamasi ini. Bappenas sudah ditugaskan untuk menyusun masterplan integrasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan reklamasi. DPRD DKI juga menerima informasi bahwa beberapa kementerian sedang berkoordinasi untuk membahas masalah ini. Selain itu, proses hukum terkait izin pulau reklamasi terus berlanjut. Nelayan sudah melakukan gugatan terhadap beberapa izin reklamasi pulau.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*