Breaking News

Hendak Mengadukan Nasibnya, Warga Kampung Nelayan Malah Dihadang Aparat

Hendak Mengadukan Nasibnya, Warga Kampung Nelayan Malah Dihadang Aparat.

Warga yang hendak mengadukan nasibnya malah dihadang oleh aparat. Pada Rabu 27 Desember 2017 warga Kampung Baru Dadap, Tangerang dengan didampingi LBH Jakarta dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengadukan Dandim 0506 Tangerang ke KSAD dan POM TNI AD atas pengerahan pasukan TNI dengan senjata lengkap yang memasuki pemukiman Nelayan Warga Kampung Baru Dadap.

 

Tim Kuasa Hukum Warga, Tigor Hutapea menyampaikan, sejak tanggal 15 Desember 2017 hingga hari ini aparat TNI AD dari kodim 0506 Kabupaten Tangerang berada dipemukiman warga.

 

“Kehadiran anggota TNI AD ditenggarai untuk menjaga pembangunan proyek rumah susun yang dibangun Pemda Tangerang dan rencana pembangunan jembatan reklamasi yang menghubungkan Pulau C dan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). TNI-AD Kodim 0506 Tangerang mengawal alat-alat berat masuk untuk mendirikan tiang panjang,” tutur Tigor, dalam keterangan persnya, Rabu (27/12/2017).

 

Dia menyampaikan, proyek rusun dan jembatan reklamasi ditolak Warga Nelayan Kampung Baru Dadap karena  tidak memiliki  AMDAL, tidak terbuka dan tidak melibatkan partisipasi warga.

 

“Kehadiran aparat  TNI-AD dengan senjata lengkap di wilayah Kampung Dadap membuat situasi mencekam seakan Kampung Nelayan Dadap adalah wilayah  perang. Aparat TNI berjaga selama 24 jam berganti-gantian,” ujar Tigor.

 

Menurut dia, LBH Jakarta dan KIARA menilai pengerahan dan pengunaan kekuatan TNI AD menjaga proyek rusun dan jembatan bertentangan dengan fungsinya yg diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2002.

 

“Masyarakat Kampung Baru Nelayan Dadap terintimidasi dengan kehadiran TNI AD, kehilangan hak atas rasa aman sesuai dengan pasal 30 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM,” ujar Tigor.

 

Pengacara Publik LBH Jakarta Nelson mengatakan, rencana pengaduan ini dihalang-halangi anggota TNI dan Polres Jakarta Pusat.

 

“Saat warga berkumpul di LBH Jakarta belasan TNI dan Polisi melarang warga menuju ke ke Mabes TNI dan POM AD dengan alasan tidak memiliki izin. Setelah perdebatan alot akhirnya perwakilan warga diperbolehkan menuju KSAD dan POM TNI-AD namun di tengah jalan (stasiun Gambir) Warga kembali di hadang anggota TNI AD dan Polsek Gambir. Warga memutuskan kembali ke LBH untuk dialog dengan perwakilan TNI,” tutur Nelson.

 

Karena itu, lanjut dia, warga Kampung Baru Dadap meminta KSAD dan POM TNI AD untuk segera memeriksa Komandan Distrik Militer 0506 Tangerang atas pelanggaran hukum dan kode etik TNI.

 

“Juga memberikan sanksi kepada Komandan Distrik Militer 0506 Tangerang beserta jajarannya,” ujar Nelson.

 

Warga juga meminta agar  segera menarik anggota TNI yang mengawal proyek di Kampung Baru Dadap.

“Serta, memastikan bahwa TNI tidak turut serta dalam proyek-proyek swasta maupun pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi rakyat,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*