Breaking News

Hendak Jatuhkan Vonis, Majelis Hakim Harus Bebaskan 3 Nelayan Pulau Pari

Hendak Jatuhkan Vonis, Majelis Hakim Harus Bebaskan 3 Nelayan Pulau Pari.

Tiga nelayan Pulau Pari yang diduga dikriminalisasi, yakni Boby, Baok dan Edo diminta dibebaskan.

 

Tim Hukum Selamatkan Pulau Pari menyampaikan, ketiga nelayan itu tidak bersalah, karena itu, Majelis Hakim mesti membebaskan ketiganya.

 

Jurubicara Tim Hukum Selamatkan Pulau Pari Tigor Gemdita Hutapea mengatakan, dua hari lagi merupakan penentuan nasib tiga orang   nelayan Pulau Pari Kepulauan Seribu yang dikriminalisasi. Sejak bulan Juni, tiga nelayan Pulau Pari harus duduk dikursi pesakitan pengadilan dan mendekam Rumah Tahanan Cipinang karena dituduh melakukan tindak pidana pungutan liar dan dituntut dengan pasal 368 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana sembilan tahun penjara.

 

“Ketiga terdakwa telah melakukan pengelolaan pantai perawan melalui persetujuan seluruh warga Pulau Pari. Pantai Perawan merupakan salah satu objek wisata utama di Pulau Pari, pada tahun 2010  warga secara bergotong membersihkan dan mendirikan sarana prasara wisata,” tutur Tigor, dalam keterangan persnya,  Senin (23/10/2017).

 

Selanjutntya, kata dia, untuk menutupi operasional pengelolaan Pantai Perawan seluruh tokoh warga, RT, RW  memutuskan setiap wisatawan yang masuk ke Pantai Perawan dikenakan donasi sebesar Rp 3.500-Rp 5.000  per hari untuk digunakan pembiayaan listrik, perbaikan sarana-prasarana (saung, musola, toilet), honor petugas kebersihan/keamanan. Sebagian dana turut disumbangkan untuk kebutuhan anak yatim dan rumah ibadah.

 

Nah, lanjut Tigor, tanggal 11 Maret 2017 merupakan awal hari kelam bagi ketiga nelayan Pulau Pari itu, rombongan anggota kepolisian Kepulauan Seribu melakukan penangkapan dengan tuduhan melakukan pungli dan pemerasan.

 

“Setelah melalui proses persidangan selama lima bulan, majelis hakim akan memutuskan apakah ketiga nelayan ini melakukan kesalahan atau membebaskan,” ujar Tigor.

 

Dalam persidangan, lanjut dia, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah mengajukan berbagai bukti-bukti. Penasihat hukum menilai bahwa ketiga nelayan Pulau Pari tidak terbukti melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

 

Jaksa penuntut umum menutut ketiga nelayan dengan pasal 368 ayat (1)  yang berbunyi; ‘’Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.’’

 

Penasihat hukum telah menghadirkan  8  saksi dan 4 ahli menyatakan; Tidak terjadi perbuatan kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh para terdakwa; Pengelolaan dan penarikan donasi  pantai perawan atas kesepakatan warga, RT, RW dan tokoh masyarakat.

 

“Hasil dari donasi tidak digunakan untuk keuntungan sendiri atau orang lain sebagian besar hasil donasi untuk operasional pantai hingga sumbangan untuk anak yatim dan rumah ibadah,” ujar Tigor.

 

Bahkan, menurut Matthew Michele Lenggu dari LBH Jakarta yang juga anggota Tim Hukum Selamatkan Pulau Pari menyampaikan, keterangan ahli DR Dedhy Adhuri Pengelolaan pesisir merupakan hak masyarakat pesisir yang dilindungi oleh Undang-Undang.

 

Pengelolaan pariwisata dan perikanan oleh masyarakat terjadi diberbagai daerah seperti Aceh, Lombok Utara, Lombok Timur, Maluku dan Papua dan telah dilindungi UU Nomor 1 Tahun 2014 Jo UU No 27 Tahun 2007.

 

Dijelaskan Matthew, keterangan Ahli DR Prastowo Yustinus juga menjelaskan ketiga nelayan tidak melakukan pungli karena Pantai Perawan tidak  dibangun, tidak dimiliki atau tidak  dikelola pemerintah daerah.

 

“Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 retribusi hanya berlaku bagi jasa  yang dibangun, dimiliki atau  dikelola pemerintah daerah. Tidak ada pasal yang mengatur masyarakat dilarang mengambil donasi,” ujar Matthew.

 

Selanjutnya, keterangan Ahli Bono Budi Priambodo menjelaskan apabila nelayan mengelola tidak memiliki izin bukan pelanggaran pidana.

 

“Ini hanya pelanggaran hukum administrasi yang sanksinya berupa teguran, penghentian kegiatan bukan sanksi pemidanaan. Sedang, keterangan ahli dihadirkan DR Elfrida Gultom pengambilan Donasi Merupakan Peristiwa Perdata bukan peristiwa pidana,” ujarnya.

 

Berdasarkan  hal-hal tersebut, lanjut Matthew, tuduhan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi sehingga  majelis hakim yang terdiri dari H Agusti SH. M.Hum, (hakim ketua) Pinta Uli Br Tarigan, S.H, M.H (Hakim Anggota) dan Tugiyanto BC, IP S.H M.H, harus memutus bebas Mastono alias Baok , Bahrudin Alias Edo, Mustaqfirin alias Boby. “Mereka harus dibebaskan,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*