Breaking News

Hendak Berdayakan Rakyat KDT, GMKI Tagih Keberanian Presiden Menutup PT TPL di Sumut

Hendak Berdayakan Rakyat KDT, GMKI Tagih Keberanian Presiden Menutup PT TPL di Sumut.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menangih keberanian Presiden Joko Widodo untuk memberdayakan masyarakat secara sehat di Kawasan Danau Toba (KDT), dengan cara menyerahkan tanah adat masyarakat kepada rakyat itu sendiri, serta menutup sejumlah perusahaan perampas dan perusak lingkungan di Sumatera Utara, seperti PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) yang kini berganti nama menjadi PT Toba Pulb Lestari (PT TPL) yang terletak di Kawasan Danau Toba (KDT) yakni di Desa Sosor Ladang, Porsea, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).

 

Koordinator Wilayah I (Sumatera Utara-Nangroe Aceh Darussalam) Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (Korwil I PP GMKI) Swangro Lumbanbatu menyampaikan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengkaji ulang keberadaan izin perusahaan yang mencemari Danau Toba.

 

“Kita mendesak pemerintah menutup perusahaan-perusahaan perusak dan perampas hak rakyat di Sumut. Kita minta Presiden dan Pemerintah Daerah menutup PT TPL, PT Aquafarm, PT Algrindo, Resort Simalem agar Danau Toba tidak kian rusak,” tutur Swangro Lumbanbatu dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (30/03/2017).

 

Dia juga mengingatkan, kehadiran PT Inalum yang sudah puluhan tahun bercokol di Sumut harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat KDT.

 

“Perlu juga kita lihat apakah PT Inalum betul-betul berguna di Sumatera Utara. Jangan juga nanti hanya mengeringkan air Danau Toba. Sebab, faktanya, belakangan ini air Danau Toba semakin lama semakin habis. Kita tidak tidak peduli apakah PT Inalum itu BUMN,  tetapi kalau hanya untuk merusak dan mengeringkan Danau Toba untuk apa? Lebih bagus di kaji ulang semua perusahaan-perusahaan itu,” papar Swangro.

 

Dia juga menekankan, pembangunan Kawasan Danau Toba membutuhkan keseriusan pemerintah dalam membuat kebijakan dan program, yang tidak hanya memberi akses kepada pemilik modal, tapi juga jaminan dan kemudahan bagi rakyat setempat, terkhusus masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

 

“Pemerintah daerah harus memberikan pemahaman dan membuka kesempatan seluas-luasnya yang dapat melakukan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan program pemerintah pusat dalam pengembangan Kawasan Danau Toba,” ujarnya.

 

Pemerintah Pusat, lanjut Swangro, harus terus menegur keras Pemerintah Sumatera Utara, agar memastikan pembangunan KDT tidak merusak kearifan lokal. “Jangan sampai pemerintah membiarkan rakyat sebagai penonton di daerahnya sendiri,” katanya.

 

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Sahat Martin Philip Sinurat menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Sumatera Utara pekan lalu hanya melakukan langkah yang tidak signifikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Sumut.

 

Menurut Sahat, meskipun Presiden membagi-bagikan sertifikat tanah sebagai salah satu wujud reformasi agraria, namun hal itu tidaklah cukup.

 

“Ada beberapa hal yang tetap perlu diperhatikan sehingga program ini bisa benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan bukan membawa mudarat,” ujar Sahat.

 

Pertama, pemerintah harus juga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah tentang bagaimana menggunakan sertifikat tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

 

Misalnya, melalui agunan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat, serta pembinaan dan pelatihan UMKM ataupun keahlian.

 

“Karena dikuatirkan, jika masyarakat tidak mempunyai kompetensi, maka rakyat akan menjual tanahnya untuk mendapatkan dana cepat,” ujar Sahat.

 

Kedua, komiteman Pemerintah Daerah diuji dalam menindaklanjuti hak kepemilikan tanah masyarakat, terkhusus masyarakat adat.

 

“Banyak persoalan dan konflik agraria yang terjadi di Sumut. Salah satunya yang dialami Masyarakat Adat di Desa Janjimauli. Dalam kasus ini, menunjukkan pemerintah daerah masih bersikap semena-mena dalam melakukan pembangunan di daerah,” ungkap Sahat.

 

Presiden Joko Widodo mendatangi Sumut di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (25/03/2017). Dalam kunjungannya itu, Presiden menyerahkan 1.158 sertifikat tanah kepada perwakilan warga.

 

Menurut Presiden, penyerahan sertifikat adalah bentuk nyata komitmen melakukan Reformasi Agraria demi menciptakan ekonomi yang berkeadilan.

 

Jumlah penerima sertifikat yang dibagikan adalah Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 200 sertifikat, Kota Padang Sidempuan sebanyak 80 sertifikat, Kota Tanjung Balai sebanyak 60 sertifikat, Langkat sebanyak 150 sertifikat, Tapanuli Utara sebanyak 65 sertifikat, Binjai sebanyak 15 sertifikat, Nias sebanyak 9 sertifikat, dan Serdang Bedagai sebanyak 75 sertifikat.

 

Sementara dari Kabupaten Samosir ada 3 orang penerima, Tapanuli Tengah 29 penerima, Kota Sibolga 34 orang, Kota Tebing Tinggi 5 orang, Humbang Hasundutan 21 orang, Tapanuli Selatan 64 orang, Nias Selatan 2 orang, Asahan 100 orang, Kota Medan 19 orang, Pematang Siantar 25 orang, Simalungun 65 orang, Toba Samosir 17 orang, Labuhan Batu 55 orang, dan lainnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*