Breaking News

Hendak Bebaskan Sandera, Jokowi Siapkan Rp 15 Miliar Untuk Bayar Ke Kelompok Separatis Di Filipina

Uang Tebusan Rp 15 Miliar Untuk Bebaskan 10 WNI Dari Sandera Teroris Abu Sayyap Di Filipina.

Pemerintah Indonesia diminta menyiapkan uang sebesar Rp 15 miliar atau setara dengan 50 juta Peso untuk diberikan kepada Kelompok Abu Sayyap dan kelompok Separatis di Filipina yang menyandera 10 orang Warga Negara Indonesia.

Abu Sayyaf dan Kelompok separatis yang terdiri dari milisi Islam yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina. Kelompok ini tengah menyandera 10 Warga Negara Indonesia. Penyandraan ini berlanjut dengan meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso atau Rp 15 miliar.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya masih terus memantau perkembangan 10 WNI yang disandra kelompok teroris Abu Sayyaf. Pemerintah sampai saat ini masih mengupayakan untuk membebaskan para sandra.

“Masih komunikasi  terus, masih komunikasi saya ikuti terus. Ada hal yang tidak bisa saya umumkan. Kita ikuti terus,” kata Jokowi di Halmahera Utara, Rabu (6/4/2016).

Pemerintah sudah menyiapkan pasukan khusus yang akan menyelamatkan 10 WNI yang disandra. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melakukan koordinasi dengan otoritas berwenang setempat.

Ada 4 agenda dibahas Menlu Retno dalam pertemuan  pada 1-2 April 2016 lalu, yakni; Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan sandera WNI; Menekankan kembali mengenai pentingnya keselamatan ke-10 WNI kita tersebut; Menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang sejauh ini telah diberikan oleh otoritas Filipina dalam rangka koordinasi pelepasan sandera; Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.

Selain itu, Kapolri Jendral Polisi  Badrodin Haiti mengatakan, pihak Perusahaan tempat para ke 10 sandera bekerja, masih terus berkomunikasi untuk memantau keadaan mereka.

“Mereka masih ada di satu tempat. Perusahaan masih berkomunikasi sama mereka untuk meyakinkan,” ujar Badrodin di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Menurut Badrodin, pemerintah Filipina mempunyai konstitusi tersendiri untuk melakukan penyelamatan tanpa campur tangan dari aparat Indonesia.

“Filipina, konstusinya tidak mungkin ada kekuatan militer asing untuk ke sana. Sehingga tidak mungkin kita melakukan operasi di sana. Tetapi pesan kita, paling utama bagi kita, bagaimana sandera selamat,” terang Badrodin.

Sebelumnya pemerintah menolak untuk menuruti permintaan dari Kolompok Abu Sayyaf yang meminta Tembusan uang 15 miliar. Tugas utama yang harus dilakukan untuk saat ini menyelamatkan 10 WNI yang disandera.

“Bukan kebijakan kita, tapi kita prioritas pada penyemalamatan,” pungkas Badrodin.(Tornando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*