Breaking News

Hati-Hati, Jaminan Sosial dan Undang Undang Aparatur Sipil Negara Akan Diamputasi

Hati-Hati, Undang Undang Aaparatur Sipil Negara dan Jaminan Sosial Akan Diamputasi.

Masyarakat Indonesia diingatkan agar mewaspadai adanya upaya mengamputusasi Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Jaminan Sosial di negara ini.

 

Keberlanjutkan para aparatur sipil negara dan jaminan sosial itu sudah mulai masuk dalam proses pembahasan revisi di Gedung Parlemen, Senayan.

 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengingatkan, proses yang akan terjadi di DPR itu akan sangat menentukan keberlanjutan nasib kedua undang undang tersebut.

 

Dia menjelaskan, Presiden telah mengeluarkan Suratnya untuk segera melakukan revisi terhadap Undang Undang ASN itu. “Dan surat presiden itu sudah dikirim ke DPR,” ujar Timboel, di Jakarta, Sabtu (01/04/2017).

 

Selanjutnya, presiden juga telah menunjuk tiga orang menterinya untuk melakukan revisi itu bersama DPR. Ketiga kementerian itu adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Keuangan.

 

Biasanya, kata Timboel, yang menjadi koordinator memimpin tiga kementerian ini dalam melakukan revisi adalah Menteri Keuangan.

 

“Dari 3 kementerian ini, saya sih yakin yang mimpin nantinya adalah Menkeu. Nah, ini adalah pintu masuk bagi Taspen (PT TASPEN (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil) untuk mengubah pasal 92 dan pasal 106, untuk menyerahkan pelaksanaan jaminan sosial ke BUMN,” ujar Timboel.

 

Menurut dia, PT Taspen akan melobi Menkeu agar merevisi UU ASN sehingga memuat secara eksplisit Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Pgawai Negeri Sipil (PNS) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKm)bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

“Mungkin juga PT Taspen akan lebih lagi meminta ke Menkeu agar jaminan sosial bagi seluruh pekerja yang dibiayai oleh APBN/D dilaksanakan oleh BUMN/BUMD. Jadi selain PNS dan PPPK maka jaminan sosial pekerja-pekerja outsourcing di kementerian/lembaga negara maupun pekerja-pekerja konstruksi yang proyeknya dibiayai APBN akan dilaksanakan APBN,” urainya.

 

Itu bukan isapan jempol belaka. Sebab, diungkapkan Timboel, hal seperti itu sudah terjadi di UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

 

“Khususnya Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menugasi BUMN/D untuk melaksanakan asuransi sosial bagi nelayan,” ujarnya.

 

Akibatnya, JKK JKm bagi nelayan dikerjakan PT Jasindo (PT Jasa Asuransi Indonesia Persero), yang notabene adalah BUMN sendiri, dan bukan dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan lagi.

 

Menurut Timboel, bila UU ASN hasil revisi mengarahkan jaminan sosial secara sektoral lagi, maka dapat disimpulkan bahwa UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS telah gagal.

 

“Inilah yang saya sebut bahwa BPJS Ketenagakerjaan akan secara sistemik diamputasi oleh Pemerintah,” ujar Timboel.

 

Jaminan Sosial yang dikemas dengan prinsip gotong-royong, kata dia, akan seperti di Uni Soviet yang terpecah-pecah. “Ya terpecah-pecah menjadi sektoral lagi,” ujarnya.

 

Apakah Menkumham dan Men-PAN RB masih fokus pada UU SJSN dan UU BPJS? Menurut Timboel, selama ini kinerja kementerian itu sering membuat masyarakat pesimis.

 

“Saya kurang yakin. Sepertinya kedua kementerian ini akan takut kepada Kemenkeu,” katanya.

 

Sedangkan jika berharap kepada DPR, lanjut Timboel, juga tidak memberikan harapan yang baik. “Berharap pada DPR? Wah kayaknya saya pesimis tuh,” katanya.

 

Kini, dikatakan dia, bangsa ini hanya mampu dibuat menunggu apakah Presiden Jokowi menorehkan sejarah baru dengan berhasil mengobrak-abrik UU SJSN dan UU BPJS atau tidak.

 

“Kita tunggu akrobatik yang dimainkan di Senayan sana. Dan kita tunggu peran DJSN (Dewanm Jaminan Sosial Nasional) dan reaksi pemangku kepentingan lainnya,” ujar Timboel.

 

Atau DJSN saat ini juga mau menorehkan sejarah baru membiarkan UU SJSN dan UU BPJS tercabik-cabik? “Semoga Pak Presiden masih fokus ke UU SJSN dan UU BPJS. Dan semoga DJSN masih berani berjuang untuk menegakkan semangat dan prinsip gotong-royong itu,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*