Breaking News

Hati-Hati, Sudah Periksa 26 Saksi, Pengusutan Perkara PT PANN (Persero) Bisa Mati Suri Di Tangan Jaksa

Kapuspenkum Kejaksaan Agung M Rum: Dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan, pengalihan hutang, dan pengoperasian serta pemberi dana talangan oleh PT PANN pembiayaan maritime kepada PT Meranti Maritime, telah melakukan pemeriksaan Saksi sebanyak 26 (dua puluh enam) orang.

Kejaksaan Agung diminta serius menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi. Selama ini, korps Adhiyaksa yang kini dipimpin oleh Jaksa Agung HM Prasetyo itu mulai dikenal kembali sebagai lembaga penegak hukum yang gemar mengubur pengusutan perkara.

Anggota Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Jakarta (PBHI) Sandi Ebeneser Situngkir menyampaikan, penanganan perkara yang berlarut-larut dan cenderung banyak mengekspos pernyataan penyidik yang berdalih adalah indikasi bahwa penagangan perkara di lembaga hukum seperti itu sudah mengalami kemandegan, dan bahkan secara perlahan penanganan kasus itu sudah mati suri bahkan akan dikubur.

Bukan satu dua perkara yang ditangani aparat penegak hukum Indonesia. Seperti yang terjadi di Kejaksaan Agung, menurut Sandi Ebenezer, ratusan perkara korupsi saat ini ditangani oleh Bidang Pidana Khusus (Pidsus) di Gedung Bundar Kejaksaan Agung tidak jelas nasibnya.

Sebagai contoh, menurut Sandi, dalam pengusutan perkara yang mendera PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN (Persero) dengan PT Meranti Maritime, sudah hitungan tahun perkara ini masuk di Kejaksaan, namun tetap saja hanya urusan periksa memeriksa saksi saja yang dilakukan oleh penyidik di Kejaksaan Agung.

“Sudah 26 saksi diperiksa, bahkan lebih. Sudah banyak kalilah itu pemeriksaan saksi terus. Namun tidak ada progress report¬-nya kapan akan dinaikkan ke penuntutan. Itu baru untuk perkara pengusutan korupsi PT PANN saja loh. Belum lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang saat ini menumpuk di Gedung Bundar. Apakah akan jadi kuburan perkara-perkara saja nantinya Gedung Bundar itu?” ujar Sandi, di Jakarta, Kamis (02/02/2017).

Untuk itu, dia meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar melek menyaksikan kinerja aparaturnya di Kejaksaan Agung. Kalau perlu, kata dia, segera dievaluasi progress penanganan perkara dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Agung.

“Soalnya, memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Jokowi, nampaknya Kejaksaan tidak ada greget dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Daripada hanya jadi pajangan, lanjut Sandi, sebaiknya Kejaksaan serius mengusut kasus korupsi dan tidak hanya berkutat pada pemeriksaan-pemeriksaan saksi saja. “Masalahnya, hampir semua perkara korupsi yang kakap di Gedung Bundar hanya sebatas pemeriksaan saksi melulu. Ini sudah pertanda bahwa banyak penyidiknya yang masuk angin. Kelihatan sekali tidak ada evaluasi dan tidak serius,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) M Rum menyampaikan, semua perkara yang ditangani jaksa masih on going process. Meski perlahan, namuan proses pengusutan berjalan terus.

“Seperti dalam pengusutan kasus perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan, pengalihan hutang, dan pengoperasian serta pemberi dana talangan oleh PT PANN pembiayaan maritime kepada PT Meranti Maritime, telah melakukan pemeriksaan Saksi sebanyak 26 (dua puluh enam) orang,” ujar M Rum di Kejaksaan Agung, Rabu (01/02/2017).

Bahkan, lanjut M Rum, Tim Penyidik telah memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT PANN Pembiayaan Maritime Suhardono Sudjono. “Diperiksa sebagai saksi,” ujarnya.

Suhardono Sudjono, lanjut M Rum dipanggil penyidik dan datang ke Kejaksaan Agung sekitar pukul 10.00 WIB.

“Dia datang memenuhi panggilan penyidik dan dilakukan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan kontrak pembelian pengadaan kapal dengan opsi beli, dilakukan amandemen kontrak diwajibkan kepada PT Meranti Maritime untuk menambah agunan tetapi tidak dipenuhi,” ujarnya.

Lalu, pada Kamis (02/02/2017), penyidik kejaksaan agung juga memanggil dan memeriksa Direktur Operasional PT. PANN Ir Libra Widiarto. Sama seperti pememeriksaan sebelum-sebelumnya, Libra juga dipanggil dan diperiksa sebagai saksi.

“Diperiksa sebagai saksi,” ujar M. Rum di Kejaksaan Agung, Kamis (02/02/2017). Libra juga dilaporkan tiba di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung pada pukul 10.00 WIB.

Dalam kasus ini, perhitungan sementara kerugian negara diperkirakan mencapai kurang lebih senilai 27 juta dolar amerika serikat atau sekitar Rp 1,3 triliun.

Kasus ini sudah setahun lebih disidik oleh jaksa, namun para penyidik belum bisa menetapkan pihak yang paling bertanggung jawab.

Terkait kasus ini, penyidik pun sudah memanggil dan memeriksa Kepala Bagian Pemasaran PT PANN Hadi Wiyono.

Menurut M Rum, kepada Hadi, penyidik meminta klarifikasi dan penjelasan terkait analisis dan prosedur permohonan pembiayaan kapal kepada PT. Meranti Maritime.

Rum mengatakan, tim penyidik masih akan memeriksa sejumlah pihak termasuk pihak Maybank jika keterangannya diperlukan. Dalam kasus ini pemberian kredit oleh PT PANN ke PT Meranti, penyidik telah memeriksa dokumen kerjasama PT PANN dengan Meranti Group dan menemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dugaan mark-up dalam pemberian fasilitas keuangan negara untuk pembelian kapal yang dilakukan oleh PT Meranti Maritime dan PT Meranti Bahari.

“Perhitungan sementara kerugian negara diperkirakan mencapai kurang lebih senilai 27.000.000 dolar amerika serikat atau sekitar Rp1,3 triliun,” kata Rum.

Soal dugaan korupsi ini dibantah Henry sebelumnya. Pihak PT Meranti menyebut persoalan kredit macet ke sejumlah kreditur hanya perkara perdata bukan perkara pidana. Henry menilai dugaan pidana dalam kasus ini tak tepat. Sebab pembiayaan untuk pembelian dan perawatan kapal yang dituding fiktif didasari atas perjanjian hitam di atas putih.

“Ada akte perjanjian antara PT PANN dan perusahaan,” kata Henry.

Justru Henry menuding ditariknya kasus ini ke persoalan pidana karena ada kepentingan bisnis pihak tertentu. Upaya itu dalam rangka menguasai aset-aset milik PT Meranti. Sebab jika ditemukan ada tindak pidana dalam kasus ini, pihak terkait itu akan dengan mudah menguasai aset perusahaan. “Kasus ini semata-mata dilatari persaingan bisnis,” ungkap Henry.

Hal itu menurut dia, ditandai dengan ditolaknya proposal perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan PT Meranti oleh kreditur khususnya PT Maybank, di persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Padahal PT PANN menerima proposal perdamaian tersebut. Pengadilan Niaga pun akhirnya memutus pailit PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari hingga pengelolaan asetnya kini di tangan kurator.

Padahal saat mengajukan PKPU itu, Henry Djuhari sempat mengajukan planing bisnis. Termasuk rencana sejumlah jaminan yang bisa dikembangkan untuk melunasi utangnya. Menurut dia, ada tiga aset properti Meranti Maritime yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan perkapalan baik dari PT PANN dan Maybank yakni tanah di Jalan Tanjung Karang, Jalan Plaju, dan Jalan Simpruk Garden.

Pengembangan usaha properti diajukan karena sejumlah kapal sudah tidak bisa beroperasi lagi. “Ada dua unit properti dengan nilai yang signifikan untuk bisa dikembangkan guna pembayaran utang,” beber Henry.

Dalam perjalanan PKPU itu, ada dua kapal yang dilelang krediturnya karena pihak Maybank terus bersikeras untuk mempailitkan, bahkan tidak ingin menempuh jalur damai. Padahal menurut Henry, jika tidak dipailitkan oleh Maybank, Meranti sanggup membayar hutangnya kepada PANN melalui pengembangan propertinya.

Dua kapal yang dilelang adalah Kapal MV Agatis. Kapal ini sudah dilelang oleh Blossoms Global di Panama. Kemudian kapal MV Kenanga yang dilelang oleh STX Marine Services di Afrika Selatan.

Selain itu, kapal MV Mahoni posisinya sudah ditahan Lixin Shipyard, Shanghai, China dan sudah dalam keadaan terlalu lama ditambatkan di pelabuhan (cold lay-up). Jika ingin mengaktifkan kembali membutuhkan biaya sekitar US$750.000.

Henry menjelaskan dua properti yang bisa dikembangkan yakni tanah dan bangunan terletak di Jalan Tanjung Karang dan Jalan Plaju, seluas 1.640 m2, serta tanah di Jalan Talang Betutu seluas 800 m2. Keduanya dinilai strategis karena posisinya berdekatan dengan Stasiun MRT Dukuh Atas dan menghadap ke Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Guna memaksimalkan pemulihan untuk Maybank, debitur memberikan otoritas kepada STX Marine Services untuk bernegosiasi dengan Lixin Shipyard agar menjual kapal sesuai harga pasar dalam waktu 3 bulan. Hasil penjualannya setelah dikurangi pembayaran kepada STX dan Lixin diberikan kepada Maybank.

Sementara untuk PT PANN Pembiayaan Maritim senilai Rp1,13 triliun dibayarkan dengan aset Jalan Tanjung Karang dan Jalan Plaju. Adapun, jaminan Rukan Permata Senayan akan diserahkan kembali apabila pembayaran utangnya telah diselesaikan melalui skema.

Tagihan Growth High Investment Ltd (GHI) dibayar melalui jaminannya yakni sebuah unit rumah di Jalan Sekolah Kencana, Jakarta dan kavling tanah di Rancamaya, Bogor. GHI diberikan kebebasan melalui jalur eksekusi di bawah tangan untuk menutup piutangnya senilai Rp238,64 miliar.

Tagihan Meranti Alliance Shipping Pte Ltd dan PT Bintang Kreasi akan dibayarkan melalui hasil penjualan rumah di Jalan Simpruk Garden, Jakarta. Total tagihan keduanya mencapai Rp28,61 miliar.

Utang yang sudah dianggap lunas adalah milik Blossom International Shipping & Offshore Pte Ltd dan Blossom Global Marine & Industry Pte Ltd. Debitur menilai pembayaran sudah dilakukan melalui lelang kapal MV Agatis.

Namun hanya Maybank dari kreditur yang menolak PKPU. Henry menduga pihak yang menolak proposal itu karena ingin menguasai seluruh aset PT Meranti sebab dengan menggiring isu pidana, akan lebih mudah untuk menguasai asetnya.

Seharusnya pihak kejaksaan memeriksa pihak Maybank yang dengan sengaja menghalangi rencana tersebut. Hal ini menurut dia, terjadi semata-mata karena Maybank ingin menguasai aset. “Kalau Maybank dibiarkan, akan terjadi kerugian negara yang sangat besar, apalagi disinyalir proses PKPU di Pengadilan Niaga berlangsung tidak wajar dan banyak fakta yang ‘dipelintir’,” kata Henry.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*